Strategi Peningkatan Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Di Kabupaten Nias Selatan

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Muhamad Nur Afandi
Obedy Syukur Hulu

Abstract

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari pajak pusat menjadi pajak daerah. Pelaksanaan BPHTB di Kabupaten Nias Selatan sudah berjalan mulai dari tahun 2011. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan pengumpulan data penelitian dilakukan dengan teknik wawancara dan kajian dokumen.Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT untuk menemukan isu – isu strategis. Berdasarkan hasil analisis SWOT terhadap lingkungan eksternal dan lingkungan internal maka ditemukan sebelas isu – isu strategis dalam pengelolaan BPHTB, kemudian dari sebelas isu-isu strategis tersebut dilakukan analisis dengan menggunakan tes litmus dan diperoleh lima isu yang paling strategis yang memiliki skor tertinggi. Kelima isu tersebut merupakan strategi yang tepat untuk meningkatkan penerimaan BPHTB di Kabupaten Nias Selatan.

Hasil penelitian diantaranya, Pertama strategi peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan. Strategi ini sangat tepat karena dengan bertambahnya akses jalan dan meningkatnya kualitas jalan maka nilai jual tanah dan bangunan akan meningkat pesat, kedua strategi meningkatkan sosialisasi mengenai perpajakan kepada wajib pajak, ketiga strategi mengusulkan perbaikan standar harga tanah (zona nilai tanah) untuk ditetapkan dalam bentuk kebijakan oleh kepala daerah, keempaat strategi memperbaiki dan memperkuat sistem pengawasan pelaksanaan pemungutan BPHTB. Strategi ini sangat tepat karena dengan pengawasan yang baik maka penghindaran pajak oleh wajib pajak dapat dihindari dan juga pegawai yang mencoba bermain – main dengan pajak dapat dicegah, kelima strategi memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam memberikan informasi dan pelayanan kepada wajib pajak.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
Afandi, M. N., & Hulu, O. S. (2017). Strategi Peningkatan Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Di Kabupaten Nias Selatan. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 13(2), 193–208. https://doi.org/10.31113/jia.v13i2.89


Section
Articles

References

Abuyamin, O. 2012. Perpajakan Pusat dan Daerah, Bandung : Humaniora

Bryson, J.N. 2005. Perencanaan Strategi. Cetakan VII. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

David, Fred R . 2004. Manajemen Strategis : Konsep. Ed. 7. Jakarta : PT. Indeks

Halim, A. 2014, Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah, Jakarta : Salemba Empat

________. 2007, Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : AMP YKPN

Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Offset

_________.2009. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Offset

Siahaan, Marihot P, 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi Cetakan ke-2 Jakarta : PT. Rajawali Pers

Tangkilisan, Hessel. 2003. Manajemen Modern Untuk Sektor Publik. Yogyakarta : Balairung & Co.

Utomo, W dan Kalalo, R.A.H. 2002. Aspek Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia di dalam Implementasi Otonomi (Tuntutan Kompabilitas dan Akuntabilitas). Yogyakarta: Seminar dan Lokakarya Lustrum, Mep-UGM, 2-3 Juni 2003

Undang - undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 09 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias Selatan

Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 43 Tahun 2012 tentang sistem dan prosedur pemungutan BPHTB