REAKTUALISASI ‘SEMANGAT KEPUBLIKAN BIROKRASI’ DI ERA REFORMASI
##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Abstract
                                                               Abstrak
Citra dan wibawa pemerintahan yang efektif tercermin dari profil pemerintahan yang efektif dan kompeten. Akuntabilitas kinerja PNS dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya perlu terus diaktualisasikan. Sebab, perspektif administrasi publik modern menekankan pentingnya dimensi profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan dalam menjalankan fungsi dan peran sebagai public servant. Era dan semangat reformasi belum mampu mengangkat birokrasi yang lebih profesional, mumpuni dan berkarakter “the spirit of publicnessâ€.
Pelayanan publik yang adil, profesional dan memenuhi aspek-aspek kualitas dan kepuasan layanan merupakan hakiki cerminan kinerja aparatur pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Undang-undang RI No. 26 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Intinya menjelaskan bahwa negara berkewajiban melayani warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan keburuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Masyarakat sangat mendambakan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan.
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- The journal allow the authors to hold the copyright without restrictions and allow the authors to retain publishing rights without restrictions.
- Authors can enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) before and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
References
A. Buku
Abdullah, Syukur, 1991, â€Budaya Birokrasi di Indonesia†dalam Profil Budaya Politik Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Alatas, Syed Hussein, 1981, â€Sosiologi Korupsiâ€, Jakarta, LP3ES.
Apter, David E, 1988. Pengantar Analisa Politik (diterjemahkan oleh Setiawan Abadi), Jakarta: LP3ES.
Beetham, David, 1990, Birokrasi, diterjemahkan Drs. Sahat Simamora, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Dwiyanto, Agus, dkk., 2008, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Yogyakarta: Gajah Mada University Pers
Evers, Hans-Dieter dan Schiel, Tilman,1990, “Kelompok-kelompok Strategis: Studi Perbandingan tentang Negara, Birokrasi dan Pembentukan Kelas di Dunia Ketiga, terjemahan Aan Effendi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Frederickson, H. George, 1988, Administrasi Negara Baru, terjemahan, Al-Ghozei Usman, Jakarta: LP3ES.
Iskandar, Dadi J., 2006, Birokrasi Indonesia Kontemporer, Bandung: Alqaprint.
------------, 2014, Analekta (Bunga Rampai Tulisan yang Terbit di Media Massa tahun 1991-2014), dokumentasi pribadi.
------------, Herijanto Bekti, 2011, Birokrasi Vs Borokrasi (draf buku kumpulan tulisan sedang dalam proses/rencana diterbitkan).
Kartasasmita, Ginandjar, 1997, Administrasi Pembangunan: Perkembangan dan Praktiknya di Indonesia. Jakarta: LP3ES.
Kartiwa, HA, Nugraha, 2012, Mengelola Kewenangan Pemerintahan, Bandung, Lepsindo.
Koentjaraningrat, 1974, â€Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunanâ€, Jakarta, Penerbit PT Gramedia.
Liddle, R. William, 1992, Pemilu-pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik, Jakarta: LP3ES.
Mardiasmo, 2002-b, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Andi Offset.
Mariana, Dede dan Caroline Paskarina (ed.), 2010, Merancang Reformasi Birokrasi di Indonesia, Bandung: AIPI Bandung dan Puslit KPK LPM Unpad.
Mohtar Mas’oed, 1994, Politik, Birokrasi dan Pembangunan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Pamungkas, Sri Bintang, 1990 “Profesionalisme dan Dunia Kerja di Masa Mendatang†dalam Ulbert Silalahi (Dimensi Kualitas Pelayanan Aparatur Negara dalam Era Pembangunan Jangka Panjang Tahap II), Makalah seminar Seminar Sehari Otonomi Dati II: Kebijakan dan Pembangunan, FISIP Unpar, 23 Juli 1992.
Patton, Patricia, 1998, EQ Pelayanan Sepenuh Hati, terjemahan Hermes, Jakarta: Pustaka Delapatra.
Purwanto, Erwan Agus dan Wahyudi Kumorotomo, 2005, Birokrasi Publik dalam Sistem Politik Semi-Parlementer, Yogyarakta: Gava Media.
Riggs, Fred W. (editor), 1986, Administrasi Pembangunan: Batas-batas, Strategi Pembangunan Kebijakan dan Pembaharuan Administrasi, Jakarta: Rajawali.
Rusli, Budiman, 2014, Isu-Isu Krusial Administrasi Publik Kontemporer, Bandung: Lepsindo.
Sedarmayanti, 2010, Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yan Baik), Bandung: PT Refika Aditama.
-----------, 2007, Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Good Corpaorate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik), Bagian Ketiga, Bandung: Mandar Maju.
Simamora, Sahat, 1983, Beberapa Aspek Pembangunan Politik: Sebuah Bunga Rampai, (terjemahan) Jakarta: Rajawali.
Sinambela, Lijan Poltak, dkk., 2008, Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi, Jakarta: Bumi Aksara.
Sulistiyo, Hermawan, 2006, â€Reformasi Birokrasi Indonesiaâ€, Orasi Ilmiah pada Wisuda Sarjana STIA Bagasasi pada tanggal 16 April 2009.
Thoha, Miftah, 2005, Birokrasi & Politik di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers.
B. Artikel dan Sumber Lain:
Hendrikus Triwibawanto Gedeona, “Pandangan Ilmu Administrasi Publik Mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negaraâ€, Jurnal Ilmu Administrasi III, Volume VII, No. 4, Desember 2010.
UU RI No 37/2008 tentang Ombusman Republik Indonesia.
Permenpan No PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja Pada Instansi Pemerintah.
Harian Pikiran Rakyat, edisi 9 dan 10 Desember 2014, dan 6 Januari 2015.
Harian Tribun Jabar, edisi 3 April 2009
Harian Inilah Koran, edisi 17 Juni 2015