ANALISIS PERENCANAAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA TANJUNGBALAI PROPINSI SUMATERA UTARA
Abstract
Abstrak
Kajian  ini bertujuan untuk mengetahui proses perencanaan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjungbalai Propinsi Sumatera Utara, mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi serta upaya-upaya yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif, wawancara serta studi dokumentasi. Informan kunci dalam penelitian ini ada sembilan orang. Untuk melakukan uji kredibilitas data digunakan uji validitas data dan reabilitas dengan menggunakan metode triangulasi sumber data dan teknik, perpanjangan pengamatan serta meningkatkan ketekunan.
Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam perencanaan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjungbalai secara umum masih belum diterapkan secara maksimal. Beberapa hambatan yang ditemukan dalam proses perencanaan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjungbalai diantaranya, (1) Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia; (2) Kurangnya Koordinasi Internal; (3) Belum adanya Indikator Kinerja yang Jelas; (4) Anggaran yang terbatas
Dengan demikian penulis menyarankan : Pertama, mengikutsertakan pegawai-pegawai yang ada untuk mengikuti pelatihan perencanaan dan penyusunan anggaran berbasis kinerja baik yang diselenggarakan pihak Pemerintah Kota Tanjungbalai maupun pihak lain diluar Pemerintah Kota Tanjungbalai. Kedua, Perlu adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas anggaran serta hendaknya dalam penyusunan anggaran selalu mengacu kepada prinsip-prinsip penyusunan anggaran berbasis kinerja, sehingga indicator kinerja yang telah disusun dapat tercapai. Ketiga, meningkatkan koordinasi antar bidang yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjungbalai
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Arikunto S. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta
BPKP, 2005. Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja. Jakarta.
Halim A. Dan Darmayanti. 2007. Bunga Rampai, Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah (edisi Kedua). Yogyakarta: UPP AMP YKPN
Hilton Rita M and Philip G. Joice, 2003. Performance Information and Budgeting in Historical and comparative perspective, in handbook of public administration. London: Thousand Oaks: New Delhi Sage
Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Penerbit ANDI
Mardiasmo, 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit ANDI .
Nordiawan, Deddi. 2007. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
Pramono H, dkk. 2010. Pengelolaan Keuang Daerah. Jakarta: Salemba Empat
Whicker, Marcia Lynn. 2002, Federal Deficit and Financing the National Debt. In: Handbool of Fiscal Policy. New York: Marcel Dekker Inc.
Yuwono, S, I.T. Agus, dan Hariyadi. 2005. Penganggaran Sektor Publik, Pedoman Praktis, Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD(Berbasis Kinerja). Bayumedia Publising, Malang.
Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah
Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
DOI: https://doi.org/10.31113/jia.v13i1.74
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Jurnal Ilmu Administrasi

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Jurnal Ilmu Administrasi Indexed by:
Â
@2017-2019
Jalan Cimandiri No. 34-38 Bandung
Laman: stialanbandung.ac.id
Powered by OJS (Open Jounal Systems)