Dinamika Kebijakan City Branding Kota Magelang: antara Preferensi Politik dan Evidence Based Policy

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Nike Mutiara Fauziah
Fadlurrahman .
R M Mahendradi

Abstract

Berbagai hasil riset menunjukan pengambilan kebijakan di Indonesia pada umumnya masih belum berdasarkan hasil riset kebijakan. Di tingkat daerah kondisi ini juga terjadi dimana masih banyak kebijakan yang tidak tepat sasaran sehingga menyebabkan terjadinya permasalahan baru diantaranya pemborosan anggaran. Sebagai salah satu pemerintah daerah, Kota Magelang yang mendapatkan nilai tertinggi dalam Indeks Inovasi Daerah belum menjamin bahwa semua kebijakan yang dibuat menjadi solusi permasalahan yang dihadapi dalam membangun Kota Magelang. Salah satu kebijakan yang masih menjadi perdebatan antara peneliti maupun akademisi di Kota Magelang adalah Kebijakan City Branding dengan slogan  Magelang Kota Sejuta Bunga yang dilegalkan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2014. Penelitian dengan metode kualitatif menggunakan purposive sampling dengan melibatkan informan dari berbagai pihak dan instansi di Kota Magelang yang berkaitan langsung dengan Branding Kota Magelang ini diharapkan mampu memberikan informasi empirik mengenai fokus penelitian. Hasil Penelitian menunjukan Kebijakan City Branding di Kota Magelang berdasarkan preferensi politik dan belum menggunakan konsep Evidence Based Policy dalam merumuskannya. Kebijakan  City Branding di Kota Magelang sifatnya adalah top-down yaitu dari preferensi Pimpinan Daerah terkait dalam dal ini Walikota dan Wakil Walikota Magelang Periode berjalan.  Berdasarkan hasil penelitian Kebijakan tentang City Branding di Kota Magelang ini perlu dilakukan revisi pada Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2014 karena terdapat beberapa pasal yang masih belum sesuai dan belum berdasarkan kondisi eksisting Kota Magelang sebagai Kota Jasa.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
Fauziah, N. M., ., F., & Mahendradi, R. M. (2021). Dinamika Kebijakan City Branding Kota Magelang: antara Preferensi Politik dan Evidence Based Policy. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 18(1), 59–73. https://doi.org/10.31113/jia.v18i1.634


Section
Articles

References

Asmara, Anugerah Yuka dan Handoyo, Setiowiji. 2015. Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti: Studi Pada Proses Pembuatankebijakan Standardisasi Alat Dan Mesin Pertanian Di Indonesia. Warta KIML Vol. 13 No 1 Tahun 2015:43-64

Bacchi, C. 2000. Policy as discourse: What does it mean? where does it get us?. Discourse

(1): 45–57.

Black, N. 2001. Evidence Based Policy: Proceed with care. BMJ, 323: 275–79.

Creswell, John W. 2014. Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, Edisi Indonesia cetakan I, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Elliott, H., and J. Popay. 2000. How are policy makers using evidence? Models of research

utilisation and local NHS policy making. Journal Epidemiol Community Health 54(6):461–68.

Greenhalgh, T. & J. Russell. 2009. Evidence-Based Policymaking: a critique. Perspectives in Biology and Medicine. 52(2): 304-318.

Hadi, Sutrisno. 1998. Metodologi Research. Andi Ofset: Yogyakarta.

Head, B.W. 2010. Reconsidering Evidence-Based Polity: Key Issues and Challenges. Policy and Society, 23(2): 77-94.

Hidayat, Imam. 2009. Teori-Teori Politik. SETARA Press: Malang.

Lindblom, C. 1959.The Science of Muddling Through. Public Admin Rev, 19(2): 79–88.

Miller, C. R. 1990. The Rhetoric of Decision Science, or Herbert A. Simon Says. In The

Rhetorical Turn: Invention and Persuasion in the Conduct of Inquiry, ed. H. Simons, 162–84. Univ. of Chicago Press

Parson, R. 2006. Evidence Based Policy: A Realist Perspective. London-UK: Sage.

Bachtiar, P. P. (2011). Bridging Research and Policy Through Evidence-Based Policy Advocacy. Smeru, 32, 40.

Millah, A. N., & Sasana, H. (2014). ANALISIS DAYA SAING DAERAH DI JAWA TENGAH ( Studi Kasus : Kota Semarang , Kota Salatiga , Kota Surakarta , Kota. 3, 1–9.

Rachma, D., & Satlita, L. (2017). BRANDING KOTA MAGELANG THE IMPLEMENTATION OF LOCAL REGULATION NUMBER 11 IN 2014 ON BRANDING IN MAGELANG CITY. FIS UNY, 11, 275–284.

Ritzer, G. dan D.J. Goodman. 2007. Teori Sosiologi Modern. Kencana: Jakarta.

Shaxson, L. 2005. Is Your Evidence Robust Enough? Questions for Policy Makers and Practitioners. Evidence and Policy, 1(1): 101–111

Siahaan, Hotman. 1986. Pengantar Kearah Sejarah dan Teori Sosiologi. Erlangga: Jakarta.

Solihah, Rofiatus. 2015. Kyai dan Blater Dalam Masyarakat Madura: Relasi Kekuatan Politik Lokal dalam Pilkades Desa Nagasareh Kecamatan Banyuates Sampang. Uin Sunan Ampel, Surabaya.

Strydom, W.F, Funke N, Nienaber S, Nortje K, Steyn M. 2010. Evidence-Based Policymaking: A Review. S Afr J Sci, 106(5/6): 1-8.

Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta: Bandung.

Suryana, Asep. 2007. Kekuasaan Politik dan Kebijakan. Universitas Pendidikan Indonesia.

Sutcliffe, S. dan J. Court. 2005. Evidence-Based Policymaking: What is it? How does it work? What relevance for Developing Countries? Overseas Development Institute.