ANALISIS PENATAAN DAERAH BERDASARKAN PERSPEKTIF KEUANGAN NEGARA: DESIGN BESAR PENATAAN DAERAH (DESARTADA) TAHUN 2010-2015
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Abstract
Kebijakan penataan daerah seringkali diinterpretasikan secara sempit yaitu merujuk pada proses pemekaran daerah. Padahal mencakup pula proses penggabungan dan penghapusan daerah. Pertimbangan rasional kebijakan penataan daerah antara lain luasnya jangkauan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan misi utama meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kecenderungan titik tekan kebijakan penataan daerah pada proses pemekaran daerah menyebabkan kondisi keuangan negara mengalami penurunan dari aspek kualitas. Hal tersebut dapat menyebabkan sasaran utama pemberlakuan kebijakan penataan daerah justru terabaikan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi dampak negatif proses pemekaran daerah melalui penyusunan Desain Besar Penataan Daerah di Indonesia Tahun 2010-2015. Ditinjau dari aspek keuangan negara penyusunan Desartada diharapkan dapat memudahkan perkiraan perhitungan daerah yang dimekarkan dari tahun ke tahun sehingga memudahkan perkiraan perhitungan pengalokasian keuangan negara untuk mendukung aspek peningkatan kualitas pelayanan publik di tiap daerah. Konsep penataan daerah perlu dideseminasikan ulang yakni mencakup proses penggabungan dan penghapusan daerah. Adanya kemungkinan merger dan penghapusan daerah diharapkan akan berdampak pada tata kelola keuangan negara yang lebih efektif dan efisien sehingga tujuan utama kebijakan dapat terwujud.
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- The journal allow the authors to hold the copyright without restrictions and allow the authors to retain publishing rights without restrictions.
- Authors can enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) before and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
References
Budiman. 2000. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum
Farazmand, Ali. 2009. Bureaucracy and Administration. United States of America: CRC Press.
Frederickson, H. George dan Kevin B. Smith. 2003. The Public Administration Theory Primer. United States of America: Westview Press.
Hughes, O.E. 1998. Public Managemnt & Administration 2nd Edition. Australia: PALGRAVE.
Ibrahim, Amin. 2006. Model Ketahanan Nasional sebagai Model Administrasi Negara untuk Memberdayakan Otonomi Daerah. Bandung: Mandar Maju
Kartasasmita, Ginanjar. 1996. Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta: LP3ES
__________. 1997. Administrasi Pembangunan: Perkembangan Teori dan Prakteknya di Indonesia. Jakarta: LP3ES leanch, et. Al. 1994. The Changing Organization & Management of Local Government. London: Macmillan
Killian, Jerri & Nilkas Eklund. 2008. Handbook of Administrative Reform: an International Perspective. United States of America: Tyalor & Francis Group.
Kusdi. 2009. Teori Organisasi dan Administrasi. Jakarta: Salemba Humanika.
Monintja, Jesse A. 2014. Handout Serial Diskusi Ilmiah Ousat Kajian Perilaku. Universitas Kebangsaan. Bandung.
Mulyadi, Deddy. 2010. Membidik Jalan Menuju Public Trust. Bandung: STIA LAN Bandung Press.
Neo, Boon Siong & Chen, Geraldine. 2007. Dynamic Governane: Embedding Culture, Capabilities and Change in Singapore. Singapore: World Scientific Publishing, Co.Pte.Ltd.
Nugroho, Riant. 2009. Public Policy. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Osborne, David & Gaebler, Ted. 1992. Reinterventing Government. USA: Addison Wesley Pal, Leslie A. 1992. Public Policy Analysis. Ontario: Nelson Canada
Rabin, Jack. 2005. Encyclopedia of Public Administration and Public Policy. United States of America: Tyalor & Francis Group.
Ritzer, George & Douglas J. Goodman. 2003. Teori Sosiologi Modern Edisi Keenam Alih Bahasa Alimandan, Editor Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Kencana.
Robbins, Stehen & Barnwll, Neil. 2002. Organization Theory 4th Edition. Australia: Pearson Education Australia Pty Ltd
Rosenbloom, David H, Robert Kravchuk & Richard M. Clerkin. 2009. Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector Seventh Edition. Singapore: McGraw-Hill Companies, Inc. Education partnership with the America Association of School Administrators.
Saefullah, Djadja. 2010. Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik. Bandung: LP3AN FISIP UNPAD
Santoso, Purwo. 2010. Analisis Kebijakan Publik (Modul Pembelajaran). Yogyakarta:Jurusan Politik & Pemerintahan UGM
Senge, Peter M. 2002. Buku Pegangan Disiplin Kelima . Terjemahan Hari Suminto Editor Lyndon Saputra. Batam: Interaksara
Siagian, SP. 1988. Organisasi, Kepemimpinan & Perilaku Administrasi. Jakarta: CV. Haji Masagung
Stewart, John. 1988. Managing Local Government. London: Gemenral
Tjokroamidjodjo, Bintoro. 1985. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES
Wahab, Solichin Abdul. 1990. Analisa Kebijaksanaan Negara. Jakarta: PT. Rineka Cipta
___________. 1991. Analisa Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: PT. Bina Aksara
Wibawa, Samudra. 1994. Kebijaksanaan Publik, Proses & Analisis. Jakarta: Intermedia
Wibawa, Samudra dkk. 1994. Evaluasi Kebijaksanaan Publik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Wibowo, 2008. Manajemen Perubahan Edisi Kedua. Jakarta: Rajawali Pers.
Winardi, J. E. 1993. Manajer & Manajemen. Bandung: PT. Citra Aditya
Yang, Kaifeng & Gerald. J. Miller. 2008. Handbook of Research Methods in Public Administration 2nd edition. New York: Taylor & Francis Group.
UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
UU No. 33 Tahun 20024 tentang Peribangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah
PP No. 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Pengahupsan, dan Penggabungan Daerah
PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
Bahan-bahan Seminar Nasional “Menuju Otonomi Daerah dan Reformasi Birokrasi yang Ideal “ yang Diselenggarakan Majalah Forum, Jakarta: Rabu 20 April 2011
Buku Pedoman Diseminasi Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) di Indonesia Tahun 2010-2025 Tingkat Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 9 Juni 2011
Desain Besar Penataan Daerah di Indonesia Tahun 2010-2025 Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia 2010
Desain Besar Penataan Daerah di Indonesia Tahun 2010-2025 Partnership Policy Paper No. 1/2011
Mariana, Dede. Implementasi Pelayanan Publik dari Dimensi Pemerintahan di Era Otonomi Daerah dan Reformasi Birokrasi. Jakarta, 20 April 2011
Bahan Presentasi Dirjen Perimbangan Keuangan – Kementrian Keuangan RI. Implikasi Implementasi Kebijakan Desain Besar Penataan Daerah terhadap Keuangan Negara. Bandung
http://otda.kemendagri.go.id/images/file/data2014/file_konten/jumlah_daerah_otonom_ri.pdf