PELAKSANAAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET KABUPATEN DAIRI

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

PDF
Published: Dec 20, 2014
DOI: https://doi.org/10.31113/jia.v11i3.60
Keywords:
Anggaran Berbasis Kinerja

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Muhamad Nur Afandi
STIA-Lembaga Administrasi Negara Bandung

Abstract

Anggaran berbasis kinerja yang berorientasi kepada kepentingan publik, dewasa ini semakin menjadi tuntutan untuk dilaksanakan secara terpadu dan konsisten terutama pada instansi pemerintah.  Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Dairi dan menganalisis faktor- faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

 Tipe penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini adalah pelaksanaan tahun anggaran 2010, 2011 dan 2012 pada DIPPEKA Kabupaten Dairi. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara (in depth interview), dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah kualitatif.

Faktor yang mendukung pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Dairi adalah Visi – Misi, Renstra, ketersediaan program dan kegiatan, indikator, ketersediaan anggaran, dan struktur organisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Dairi, masih belum optimal berbasis kinerja, sebaliknya masih dominan pendekatan anggaran tradisional. Dari hasil penelitian ditemukan faktor yang menghambat pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Dairi adalah : kemampuan SDM, pemanfaatan anggaran yang

belum ekonomis, belum efektif, belum efisien, konflik kepentingan, kurangnya dukungan legislatif (DPRD) mulai dari perencanaan dan penganggaran, pengawasan internal dan kurangnya konsekuensi sanksi tindak lanjut dari auditor internal.

Dengan demikian maka penulis menyarankan: Pertama,  Mengikutsertakan pegawai mengikuti diklat, Bimtek, pendidikan dan pelatihan formal maupun non formal. Kedua, Hendaknya belanja bahan pakai habis terutama belanja alat tulis kantor di tampung pada bidang sekretariat saja. Ketiga, Meningkatkan peran kasubbag evaluasi dan pelaporan dalam pengawasan perencanaan anggaran, pengujian kewajaran komponen yang dibutuhkan dalam kegiatan. Keempat,  Melakukan koordinasi atau pendekatan-pendekatan yang baik antara Eksekutif Daerah dengan DPRD Kabupaten Dairi.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
Afandi, M. N. (2014). PELAKSANAAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET KABUPATEN DAIRI. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 11(3), 423–440. https://doi.org/10.31113/jia.v11i3.60
Issue
Vol. 11 No. 3 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi
Section
Articles

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

  1. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
  2. The journal allow the authors to hold the copyright without restrictions and allow the authors to retain publishing rights without restrictions.
  3. Authors can enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
  4. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) before and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.

References

Darise, N. 2006. Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Indeks.

________2009. Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Jakarta: Indeks

Halim, A. 2002. Bunga Rampai, Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

________2014. Manajemen Keuangan Sektor Publik. Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah). Jakarta: Salemba Empat.

Halim, A. dan Darmayanti. 2007. Bunga Rampai, Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah (edisi kedua). Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Hasibuan, M. S. P. 2008. Manajemen (Dasar, pengantar dan Masalah). Jakarta: Bumi Aksara.

Hilton, R. M. and Philip G. J. 2003. Perfomance Information and budgeting in Historical and Comparative Perspective. In: Handbook of Public Administration. Londong. Thousand Oaks. New Delhi: SAGE.

John, L. and Kessel. 2003. Fiscal Administration, Anlysis and Applications for the Public Sector (Sixth Edition). Indiana University: Thomson/Wadsworth.

Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga.

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI.

. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.. Yogyakarta: ANDI.

Nordiawan, D. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

Pasolong, H. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.

Pramono, H. dan Restianto, Y. E. dan Bawono, I. R. 2010. Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Sartono, R.A. 2001. Manajemen Keuangan, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: BPFE.

Siswanto, H.B. 2008. Pengantar Manajemen. Bandung: Bumi Aksara.

Soleh, C. Dan Rochmansjah, H. 2010. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Bandung: Fokusmedia.

Sumarsono, S. 2010. Manajemen Keuangan Pemerintahan. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Surakhmad, W. 1995. Pengantar Penelitian Ilmiah (Metode dan teknik). Bandung: Tarsito.

Suwatno. 2002. Manajemen Modern, Teori dan Praktek. Bandung: Zafira.

Trisnawati, S. dan Saefulloh K. 2006. Pengantar Manajemen. Jakarta: Kencana.

Whicker, M. L. 2002. Federal Deficit and Financing the National Debt. In: Handbool of Fiscal Policy. New York: Marcel Dekker Inc.

Yunita, A. dan Hendra, P. B. 2006. Anggaran Berbasis Kinerja. Penyusunan APBD secara Komprehensif. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pemeriksaan dan pertanggungjawaban Keuangan negara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah .

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah .

LAN. 2003. Pedoman Penyusunan AKIP, Jakarta.

Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Dairi Tahun 2009-2014.

Rencana Kerja Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Dairi Tahun 2010-2012.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Dairi Tahun 2010-2012.

Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Dairi Tahun 2010-2012.

LAKIP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Dairi Tahun 2010-2012.

LPPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Dairi Tahun 2010-2012.