AKUNTABILITAS INFORMASI BIAYA PENYELENGGARAAN HAJI

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

PDF
Published: Jun 20, 2017
DOI: https://doi.org/10.31113/jia.v14i1.6
Keywords:
Akuntabilitas Haji Kinerja

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Achmad Nidjam
Pusdiklat Tenaga Administrasi Kementerian Agama RI

Abstract

Biaya penyelenggararan ibadah haji terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung yang seluruhnya menjadi beban pembiayaan calon haji, dengan pembayaran dilakukan melalui setoran awal dan dana hasil optimalisasi setoran awal.  Informasi besaran biaya penyelenggaraan haji yang disampaikan kepada masyarakat tidak bersifat utuh karena lebih menitikberatkan pada besaran biaya langsung, sehingga biaya penyelenggaraan haji terkesan lebih murah dari yang seharusnya. Untuk menghindari potensi pembohongan publik maka penyampaian informasi kepada masyarakat dilakukan secara utuh dan menyeluruh yang menggambarkan kondisi sebenarnya mengenai besaran, pemanfataan dan pengelolaan biaya penyelenggaraan ibadah haji

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
Nidjam, A. (2017). AKUNTABILITAS INFORMASI BIAYA PENYELENGGARAAN HAJI. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 14(1), 69–81. https://doi.org/10.31113/jia.v14i1.6
Issue
Vol. 14 No. 1 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi
Section
Articles

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

  1. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
  2. The journal allow the authors to hold the copyright without restrictions and allow the authors to retain publishing rights without restrictions.
  3. Authors can enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
  4. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) before and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.

References

A. Buku

Stones, Bruce., O.P. Dwivedi, and Joseph G. Jabbra (1989). Public Service Accountability: A Comparative Perspective. Kumarian Press, Hartford, CTs.

Moleong, Lexy J. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya

Rokhmad, Ali, dkk. 2011. Mengelola Haji Dengan Hati, Jejak dan Aksi Manajemen Slamet Riyanto. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Rokhmad, Ali. 2015. Problematika Penyelenggaraan Ibadah Haji (studi Kasus Haji di Dalam Negeri dan di Arab Saudi). Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Jakarta.

B. Artikel dan Peraturan Perundang-undangan

Burhanudin. 2014. Sistem Pengelolaan BPIH Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia. Jurnal IUS. Kajian Hukum dan Keadilan. Vol II. Nomor 4. April 2014.

Iskandar, Dadi Junaedi. 2016. Reaktualisasi ‘Semangat Kepublikan Birokrasi’ di Era Reformasi. Jurnal Ilmu Administrasi, Volume XIII, Nomor 1, April 2016, hal 139-154

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. 2015. Kebijakan Pengelolaan Dana Haji. 2015. Paparan Direktur Pengelolaan Dana Haji yang disampaikan pada tanggal 31 Juli 2015 dalam pelatihan Petugas PPIH Arab Saudi Tahun 2015 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta.

C. Website

Pemerintah Diminta Kurangi Indirect Cost Calon Haji. http://www.republika.co.id/berita/jurnal-haji/berita-jurnal-haji/15/05/15/noe67j-pemerintah-diminta-kurangi-emindirect-cost-emcalon-haji, diakses tanggal 27 Juni 2016.

Kabar Gembira Ongkos Naik Haji Turun. 2015. https://m.tempo.co/read/news/2015/05/30/173670879/kabar-gembira-ongkos-naik-haji-turun. Sabtu, 30 Mei 2015, diakses tanggal 14 Maret 2016

BPIH 2014 Turun. 2014. http://haji.kemenag.go.id/v2/content/bpih-2014-turun-30852-dollar, diakses tanggal 14 Maret 2016

Biaya Haji Turun. 2013. http://nasional.news.viva.co.id/news/read/401717-tahun-2013--biaya-haji-turun-jadi-rp-33-8-juta, diakses tanggal 14 Maret 2016

Pemerintah-DPR RI Sepakati BPIH 1438H/2017M Rp34,8 Juta, https://www.kemenag.go.id/berita/476709/pemerintah-dpr-ri-sepakati-bpih-1438h-2017m-rp34-8-juta, diakses tanggal 24 Maret 2017