MEMBONGKAR RELASI KEKUASAAN OLIGARKI DI KOTA BATU: STUDI KASUS PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN DALAM PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK DAN KORUPSI KEBIJAKAN PT BWR

Haris Samsuddin, Cakti Indra Gunawan, Cahyo Sasmito

Abstract


Demokrasi Indonesia pasca reformasi menunjukkan sebuah gejala politik oleh apa yang kini dikenal sebagai rezim oligarki. Rezim ini ditandai oleh menguatnya relasi bisnis-politik yang menempatkan para aktor pemilik basis sumber daya material terkuat sebagai figur paling dominan pada arena politik. Fenomena ini kini dengan mudah dijumpai di berbagai daerah seiring dengan terbukanya kran desentralisasi dan politik elektoral yang sarat politik uang. Salah satu di antara daerah di Indonesia yang tengah mementaskan praktik kekuasaan oligarki ini ialah Kota Batu, Jawa Timur. Tujuan penelitian ini ialah untuk memahami oligarki di Kota Batu berikut cara kerjanya dalam pembentukan kebijakan publik. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Batu dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori oligarki Winters dan Robison- Hadiz. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat fenomena oligarki di Kota Batu yang menyerupai tipe oligarki penguasa kolektif dan oligarki sipil Winters serta oligarki predatoris Robison-Hadiz. Penelitian ini juga menemukan hal baru yang belum diteliti secara mendalam oleh Winters, Robison-Hadiz maupun para peneliti oligarki terdahulu, yakni terdapat sebuah fenomena oligarki di ranah lokal (Kota Batu) yang unik, dimana oligarki ternyata juga beroperasi dalam sistem relasi kuasa dengan ciri penyalahgunaan jabatan untuk menghapus beban pajak di kalangan para oligark serta terlibat dalam praktik korupsi.


Keywords


Oligarki; kebijakan; relasi kuasa

Full Text:

PDF

References


Achwan, R. 2013. “Living with Oligarchy: The Clothing Business in Provincial Indonesia,” dalam Journal of Contemporary Asia, Vol 43 (2), p 276-294.

Agustino, Leo. 2010. “Dinasti Politik Pasca- Otonomi Orde Baru: Pengalaman Banten,” dalam Jurnal Prisma, Vol 29 (3), p 102- 116.

Djani, L. dan Saputro, P. Aryo. 2013. “Membaca Relasi Negara dan Kapital di Tingkat Lokal: Sebuah Tawaran Kerangka Analisis,” dalam Jurnal Prisma, Vol. 32, No 1.

Fukuoka, Y. 2012. “Politics, Business and the State in Post-Soeharto Indonesia,” dalam Jurnal Contemporary Southeast Asia, Vol 34 (1), p 80-100.

Fukuoka, Yuki. 2013. “Oligarchy and Democracy in Post-Soeharto,” dalam Jurnal Political Studies Review II, Vol 11, p 52-64.

Hadiz, V. R. 2005. Dinamika Kekuasaan: Ekonomi

Politik Indonesia Pasca-Soeharto. Jakarta: LP3ES.

. 2009. “Understanding Social Trajectories: Structure and Actor in the Democratisazion Debate,” dalam Jurnal Pacific Affairs, Vol 81 (4), p 515-525.

. 2010. Localising Power in Post- Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective. Stanford, Ca: Stanford University Press.

. 2017. “Populisme Baru dan Masa Depan Demokrasi Indonesia,” dalam Jurnal Prisma, Vol 36 (1), p 38-41.

Hadiz, V. R. dan Robison, R. 2013. “The Political Economy of Oligarchy and The Reorganization of Power in Indonesia,” dalam jurnal Indonesia, edisi khusus, “Wealth, Power, and Contemporary Indonesian Politics”, Cornell Southeast Asia Program Publications, (96), p 35-57.

Kuntjara, E. 2006. Penelitian Kebudayaan: Sebuah Panduan Praktis. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Kusman, A. P. 2017. “Kuasa Oligarki dan Posisi Masyarakat Sipil: Relasi antara Intelektual dan Kekuasaan dalam Politik Indonesia Pasca-Otoritarianisme,” dalam Jurnal Prisma, Edisi Negara Kesejahteraan & Demokrasi, Vol 36 (1), p 148-160.

Nasution. 2007. Metode Research: Penelitian Ilmiah. Jakarta: Bumi Aksara.

Nawawi, H. & Martini H. 1992. Instrumen Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Nazir, M. 1988. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ridha, M. 2016. “Oligarki dan Agensi Politik Indonesia di Era Neoliberal: Evaluasi Kritis Tesis Oligarki Robison- Hadiz”, Jurnal Indoprogress, no. 6, vol. II.

Robison, R. & Hadiz, Vedi R. 2004. Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets. London: Routledge Curzon.

Robison, R. 2012. Indonesia: The Rise of Capital. New South Wales: Allen & Unwin Pty Ltd, 1986, dialihbahasakan oleh Harsutejo ke dalam judul Soeharto dan Bangkitnya Kapitalisme di Indonesia. Jakarta: Komunitas Bambu.

Saifullah. 2006. Buku Panduan Metodologi Penelitian. Malang: Universitas Islam Negeri.

Suaib, Eka dan Zuada, La Husen. 2015. “Fenomena Bosisme Lokal di Era Desentralisasi: Studi Hegemoni Politik Nur Alamdi Sulawesi Tenggara,” dalam Jurnal Penelitian Politik, Vol 2 (2), p 1-20.

Suaib, Eka dan Zuada, La Husen. 2016. “Desentralisasi dan Oligarki Predator di Wakatobi: Peran Oligarki dan Elit Penentu dalam Pembangunan Perdesaan,”dalam Jurnal Penelitian Politik, Vol. 13 (2), p 167-191.

Sudjana, N. & Kusumah, A. 2000. Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi. Bandung: Sinar Baru Algasindo.

Takashi, S. 2014. “Indonesian Technocracy in Transition: A Preliminary Analysis,” dalam Jurnal Southeast Asian Studies, Volume 3, Nomor 2. p. 255-281.

Tapsell, Ross. 2015. “Indonesia’s Media Oligarchy and the ‘Jokowi Phenomenon’,” dalam Jurnal Indonesia, Vol 99, p 29-50.

Withney, F. 1960. The Element of Research. New York: Prentice-Hall, Inc.

Winters, J. A. 2011. Oligarchy, Cambridge University Press, 2011, dialihabahasakan oleh Zia Anshor dalam judul Oligarki. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Winters, J. A. 2013. “Oligarchy and Democracy in Indonesia,” dalam Jurnal Indonesia, Special Issue, Wealth, Power, and Contemporary Indonesian Politics, Published by Southeast Asia Program Publications at Cornell University, (96), p. 11-33.

Winters, J. A. 2014. “Oligarki dan Demokrasi di Indonesia” dalam jurnal Prisma, Edisi khusus, Demokrasi di Bawah Cengkeraman Oligarki, Vol 33, (1), p. 11-34.

Laporan Dokumen Malang Corruption Watch (MCW), 2016, 2018.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Batu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2012, 2013, 2014.

Peraturan Daerah Kota Batu No. 7 tahun 2009 tentang PT BWR.

Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pajak.

Surat Keputusan Wali Kota Nomor: 973/93/KEP/422.012/2010 tentang Pemberian Keringanan Pajak Hiburan, Pajak dan Pajak Parkir di Lingkungan di Museum Satwa Kota Batu.

Surat Keputusan Wali Kota Nomor 180/164/KEP/422.012/2011 tentang Pencabutan Keputusan Wali Kota Nomor: 973/93/KEP/422.012/2010.

Surat Keputusan Wali Kota Nomor 973/521/422.111/2012 tentang Revisi Laporan Omzet Pajak Hiburan JTP 1 Tahun 2011.

Surat Keputusan Wali Kota Nomor: 180/141/KEP/422.012/2012.

Undang-Undang no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Detik.news.com, 22 Mei 2018.

Harian Surya, 18 Mei 2013

Harian Surya, 22 Mei 2013

Kompas.com. 17 September 2017.




DOI: https://doi.org/10.31113/jia.v16i2.511

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2019 Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Jurnal Ilmu Administrasi Indexed by:

     

 

@2017-2019

Jalan Cimandiri No. 34-38 Bandung

Laman: stialanbandung.ac.id

Powered by OJS (Open Jounal Systems)