NETRALITAS PNS DAN MASA DEPAN DEMOKRASI DALAM PILKADA SERENTAK 2015
##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Abstract
sebagai pegawai aparatur sipil negara (ASN) akan selalu menjadi salah satu isu yang diperdebatkan
dan menjadi sorotan berbagai kalangan. PNS yang netral selama pilkada berlangsung akan menjadi
penopang utama demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Banyak tantangan dan
permasalahan menghadang untuk mewujudkan aparatur birokrasi yang netral. PNS sebagai aparatur
birokrasi pemerintah yang netral akan memperkokoh perannya sebagai pelaksana kebijakan publik,
pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Banyak pihak yang harus turut bertanggungjawab
untuk mewujudkan netralitas PNS demi masa depan demokrasi yang lebih baik.
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- The journal allow the authors to hold the copyright without restrictions and allow the authors to retain publishing rights without restrictions.
- Authors can enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) before and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
References
Abdullah, S. 1991. Budaya Birokrasi di Indonesia,
dalam Alfian dan Nazaruddin Syamsudin
(penyunting). Profil Budaya Politik Indonesia.
Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
Albrow, M. 1996. Birokrasi (terjemahan).
Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
Ball, A. R. 1975. Modern Politics and Government.
The Macmillan Press, Ltd.
Blau, P. M. dan M. W. Meyer. 2000. Birokrasi
dalam Masyarakat Modern (terjemahan).
Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
Blondel, J. 1995. Comparative Government: An
Introduction. Second Edition. London:
Prentice Hall/Harvester Wheatsheap.
Budiardjo, M. 1999. Demokrasi di Indonesia.
Demokrasi Parlementer, Dan Demokrasi
Pancasila. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
Utama.
____________. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik.
Edisi Revisi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
Utama.
Dahl, R. A. 1982. Dilema Demokrasi Pluralis.
Antara Otonomi dan Kontrol. (terjemahan).
Jakarta: CV. Rajawali.
Darwin, M. 1993. Demokratisasi Birokrasi di
Indonesia, dalam Riza Noer Arfani (ed.)
Demokrasi Indonesia Kontemporer.
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Dwiyanto, A. 2015. Reformasi Birokrasi Kontekstual.
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Howlett, M. dan M. Ramesh. 1995. Studying Public
Policy: Poicy Cycles and Policy Subsystems.
Toronto: Oxford University Press.
Huntington, S.P. 1995. Gelombang Demokratisasi
Ketiga (terjemahan). Jakarta: Pustaka Utama
Grafiti.
Imawan, R. 1990. Menciptakan Birokrasi yang
Responsif untuk Pembangunan Martabat
Manusia, dalam Sofian Effendi, dkk
(penyunting). Membangun Manusia, Peranan
Manusia dalam Pembangunan. Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press.
Mariana, D. 2010. Reformasi Birokrasi dan
Pelayanan Publik. Makalah Kuliah Umum
di STIA Bagasasi Bandung. 1 Juli 2010.
MacLean, I. 1989. Public Choice. An Introduction.
New York: Basil Blackwell Inc.
Michael, E.J. 2006. Public Policy: The Competitive
Framework. South Melbourne: Oxford
University Press.
Mulyadi, D. 2010. Membidik Jalan Menuju Public
Trust. Isu-Isu Aktual Administrasi Publik dan
Kebijakan Pelayanan Publik. Bandung: STIA
LAN Press.
Rasyid, R. 1997. Desentralisasi Dalam Rangka
Menunjang Pembangunan Daerah. Makalah
Seminar Nasional PERSADI, Bandung, 8-9
Maret 1997.
Rewansyah, A. 2010. Reformasi Birokrasi dalam
Rangka Good Governance. Jakarta: CV.
Yuantianas.
Robbins, S.P. 1990. Organization Theory: Structure,
Designs, And Applications. Third Edition.
London: Prentice-Hall International, Inc.
Setiawan, A. 1998. Perilaku Birokrasi dalam
Pengaruh Paham Kekuasaan Jawa.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Siagian, S.P. 1998. Administrasi Pembangunan.
Jakarta: Gunung Agung.
Sudrajat, T. 2013. Implementasi Kebijakan
Institusionalisasi Nilai-Nilai Demokrasi
dan Makna Pemilu Melalui Pendidikan
Kewarganegaraan Kepada Generasi Muda
di Perguruan Tinggi. Bandung: Majalah
Ilmiah Kopertis Wil. IV No. 05 Tahun XXVI
Desember 2013.
Thoha, M. 1992. Beberapa Aspek Kebijakan
Birokrasi. Yogyakarta: Media Widya
Mandala.
_______. 1994. Dimensi-dimensi Prima Ilmu
Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali
Press.
_______. 2003. Birokrasi dan Politik di Indonesia.
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Wibawa, S. 2005. Reformasi Administrasi. Bunga
Rampai Pemikiran Administrasi Negara/
Publik. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang
Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilu
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilu
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999
tentang PNS yang Menjadi Anggota Parpol.
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004
tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik
PNS.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin PNS.
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
-2015.
Media Indonesia, 24 Agustus 2015
Kompas, 4 November 2015