NETRALITAS PNS DAN MASA DEPAN DEMOKRASI DALAM PILKADA SERENTAK 2015

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tatang Sudrajat

Abstract

Pilkada serentak tahap pertama akan digelar tahun 2015. Terkait dengan itu, netralitas PNS
sebagai pegawai aparatur sipil negara (ASN) akan selalu menjadi salah satu isu yang diperdebatkan
dan menjadi sorotan berbagai kalangan. PNS yang netral selama pilkada berlangsung akan menjadi
penopang utama demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Banyak tantangan dan
permasalahan menghadang untuk mewujudkan aparatur birokrasi yang netral. PNS sebagai aparatur
birokrasi pemerintah yang netral akan memperkokoh perannya sebagai pelaksana kebijakan publik,
pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Banyak pihak yang harus turut bertanggungjawab
untuk mewujudkan netralitas PNS demi masa depan demokrasi yang lebih baik.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
Sudrajat, T. (2017). NETRALITAS PNS DAN MASA DEPAN DEMOKRASI DALAM PILKADA SERENTAK 2015. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 12(3), 351–370. https://doi.org/10.31113/jia.v12i3.48


Section
Articles

References

Abdullah, S. 1991. Budaya Birokrasi di Indonesia,

dalam Alfian dan Nazaruddin Syamsudin

(penyunting). Profil Budaya Politik Indonesia.

Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.

Albrow, M. 1996. Birokrasi (terjemahan).

Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.

Ball, A. R. 1975. Modern Politics and Government.

The Macmillan Press, Ltd.

Blau, P. M. dan M. W. Meyer. 2000. Birokrasi

dalam Masyarakat Modern (terjemahan).

Jakarta: Prestasi Pustakaraya.

Blondel, J. 1995. Comparative Government: An

Introduction. Second Edition. London:

Prentice Hall/Harvester Wheatsheap.

Budiardjo, M. 1999. Demokrasi di Indonesia.

Demokrasi Parlementer, Dan Demokrasi

Pancasila. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka

Utama.

____________. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik.

Edisi Revisi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka

Utama.

Dahl, R. A. 1982. Dilema Demokrasi Pluralis.

Antara Otonomi dan Kontrol. (terjemahan).

Jakarta: CV. Rajawali.

Darwin, M. 1993. Demokratisasi Birokrasi di

Indonesia, dalam Riza Noer Arfani (ed.)

Demokrasi Indonesia Kontemporer.

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Dwiyanto, A. 2015. Reformasi Birokrasi Kontekstual.

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Howlett, M. dan M. Ramesh. 1995. Studying Public

Policy: Poicy Cycles and Policy Subsystems.

Toronto: Oxford University Press.

Huntington, S.P. 1995. Gelombang Demokratisasi

Ketiga (terjemahan). Jakarta: Pustaka Utama

Grafiti.

Imawan, R. 1990. Menciptakan Birokrasi yang

Responsif untuk Pembangunan Martabat

Manusia, dalam Sofian Effendi, dkk

(penyunting). Membangun Manusia, Peranan

Manusia dalam Pembangunan. Yogyakarta:

Gadjah Mada University Press.

Mariana, D. 2010. Reformasi Birokrasi dan

Pelayanan Publik. Makalah Kuliah Umum

di STIA Bagasasi Bandung. 1 Juli 2010.

MacLean, I. 1989. Public Choice. An Introduction.

New York: Basil Blackwell Inc.

Michael, E.J. 2006. Public Policy: The Competitive

Framework. South Melbourne: Oxford

University Press.

Mulyadi, D. 2010. Membidik Jalan Menuju Public

Trust. Isu-Isu Aktual Administrasi Publik dan

Kebijakan Pelayanan Publik. Bandung: STIA

LAN Press.

Rasyid, R. 1997. Desentralisasi Dalam Rangka

Menunjang Pembangunan Daerah. Makalah

Seminar Nasional PERSADI, Bandung, 8-9

Maret 1997.

Rewansyah, A. 2010. Reformasi Birokrasi dalam

Rangka Good Governance. Jakarta: CV.

Yuantianas.

Robbins, S.P. 1990. Organization Theory: Structure,

Designs, And Applications. Third Edition.

London: Prentice-Hall International, Inc.

Setiawan, A. 1998. Perilaku Birokrasi dalam

Pengaruh Paham Kekuasaan Jawa.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Siagian, S.P. 1998. Administrasi Pembangunan.

Jakarta: Gunung Agung.

Sudrajat, T. 2013. Implementasi Kebijakan

Institusionalisasi Nilai-Nilai Demokrasi

dan Makna Pemilu Melalui Pendidikan

Kewarganegaraan Kepada Generasi Muda

di Perguruan Tinggi. Bandung: Majalah

Ilmiah Kopertis Wil. IV No. 05 Tahun XXVI

Desember 2013.

Thoha, M. 1992. Beberapa Aspek Kebijakan

Birokrasi. Yogyakarta: Media Widya

Mandala.

_______. 1994. Dimensi-dimensi Prima Ilmu

Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali

Press.

_______. 2003. Birokrasi dan Politik di Indonesia.

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Wibawa, S. 2005. Reformasi Administrasi. Bunga

Rampai Pemikiran Administrasi Negara/

Publik. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang

Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang

Penyelenggara Pemilu

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penyelenggara Pemilu

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang

Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999

tentang PNS yang Menjadi Anggota Parpol.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004

tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik

PNS.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

tentang Disiplin PNS.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010

tentang Grand Design Reformasi Birokrasi

-2015.

Media Indonesia, 24 Agustus 2015

Kompas, 4 November 2015