KONDISI UMUM KAWASAN PERBATASAN DAN STRATEGI ALTERNATIF PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN UTARA

Tri Widodo W. Utomo

Abstract


The dispute on Ambalat Block between Indonesia and Malaysia has encouraged
government institutions to pay more vigilance on the promotion of development
programs of border areas. There is a shift of paradigm posing border-areas as the
‘frontyard’ instead of ‘backyard’. It implies that efforts on promoting border
development along North Kalimantan region call for an an emergency policy or
catch-up strategy. This comprises endeavors for establishing specific institution,
providing ample amount of funds, and designing an integrated action plan on the
hastening of border development. This paper portrays some essential dimensions of
border areas such as general description and problems of border areas, the nature of Ambalat conflict, legal framework of border areas, and recommended strategies to redevelop the North Kalimantan region.


Full Text:

PDF

References


Bappeda Kalimantan Timur, 2005, Rencana Pembangunan Kawasan Perbatasan Kalimantan

Timur, bahan presentasi pada Semiloka “Penyerasian Program Penelitian dan

Pengembangan Dalam Optimalisasi Wilayah Perbatasanâ€, diselenggarakan oleh Forum

Komunikasi Kelitbangan (FKK) dengan Balitbang Propinsi Kalimantan Timur, 10-11

Mei.

Biro Pemerintahan Setda Propinsi Kalimantan Timur, 2005, Laporan Penataan Batas Wilayah,

Pemekaran Daerah, Toponimi dan Kerjasama di Kalimantan Timur Tahun 2004, Samarinda.

Dammen, NT., 2005, Peranan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK)

Departemen Luar Negeri Dalam Pengkajian Masalah Perbatasan, bahan presentasi pada

Semiloka “Penyerasian Program Penelitian dan Pengembangan Dalam Optimalisasi

Wilayah Perbatasanâ€, diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Kelitbangan (FKK)

dengan Balitbang Propinsi Kalimantan Timur, 10-11 Mei.

Djalal, Hasyim, 2005, Malaysia Tak Bersikap Sebagai Tetangga Baik, wawancara dengan

TEMPO, Edisi 14-20 Maret 2005

Dirjen Pemerintahan Umum Depdagri, tanpa tahun, Pengelolaan Wilayah Perbatasan dan

Kewenangan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dikaitkan Dengan Pengelolaan Wilayah

Perbatasan, makalah disampaikan pada Rakerda BKTRN Wilayah Timur Indonesia.

LAN, 2004, Kajian Manajemen Wilayah Perbatasan Negara, Laporan Akhir Penelitian, Jakarta.

Pemerintah Propinsi Kaltim, 2005, Laporan Gubernur Kalimantan Timur Dalam Rangka

Kunjungan Kerja Presiden RI Ke Kalimantan Timur, Tarakan, 7-8 Maret.

Pemerintah Propinsi Kaltim, 2005, Jawaban Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Terhadap

Pertanyaan Komisi I DPR-RI.

Seman, M. Tarno, 2005, Kebijakan Pemekaran Wilayah di Kalimantan Timur, dalam Jurnal

Borneo Administrator, Vol. 1 No. 1, Samarinda: PKP2A III LAN.

______________ , 2005, Permasalahan dan Rencana Pengembangan Kawasan Perbatasan di

Kalimantan Timur, dalam Jurnal Borneo Administrator, Vol. 1 No. 2, Samarinda: PKP2A

III LAN.

Syachruddin, 2005, Implementasi Pembinaan Wilayah Serta Penataan Geografis Terhadap

Pulau-Pulau Kecil di Kalimantan Timur, dalam Jurnal Borneo Administrator Vol. 1 No. 2,

Samarinda: PKP2A III LAN

Forum Keadilan, No. 45, 20 Maret 2005

Gatra, No. 18 Tahun XI, 19 Maret 2005

TEMPO, Edisi 14-20 Maret 2005




DOI: https://doi.org/10.31113/jia.v2i3.461

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2019 Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Jurnal Ilmu Administrasi Indexed by:

     

 

@2017-2019

Jalan Cimandiri No. 34-38 Bandung

Laman: stialanbandung.ac.id

Powered by OJS (Open Jounal Systems)