ANALISIS RENCANA PEMEKARAN KECAMATAN DI KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT (Studi Kasus di Kecamatan Meliau )
##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Abstract
One way of making public service closer to citizens in through providing service centres at subdistrict level. Large sub-disctricts should be blossomed so that service centres are not distant from citizens’ reach. For this purpose, people of 8 villages at Meliau sub-district plan to form a new subdistrict. The underlying legal basis for the blossoming is Internal Affairs Ministrial Decree No 4 Year 2000 regarding Guidelines for Sub-distrci Formation, which cover three main aspects: width of territory, demography and number of villages. Through the territorial management, it is expected that: (1) governmental span of control can be optimized and service institutions are closer to citizens, (2) Social security and good order can be achieved, (3) Social prosperity can be increased, and (4) development programs in all aspects can be accelerated.
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- The journal allow the authors to hold the copyright without restrictions and allow the authors to retain publishing rights without restrictions.
- Authors can enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) before and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
References
Anderson, E. James, 1989, Public Policy Making, dalam Budi Winarno, Teori Kebijakan
Publik, PAU-Studi Sosial, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Anthony, Robert N ; John Dearden ; Northon M. Bedford ; 1985, Sistem Pengendalian
Manajemen ; terjemahan ; edisi ke-5 Penerbit Erlangga, Jakarta.
Argyris, Chris, 1960, Understanding Organizational Behaviour, The Dorsey Press, Inc.
Homewood Illinois.
Abeng, Tanri, 2000, Managing atau Chaous?: Tantangan Globalisasi dan Ketidakpastian,
Peneribit Institut Pembelajaran Manajemen dengan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Cooper, D,R., and Emory, C,W., 1999. Business Research Methods. Seventh Edition, McGraw-
Hill Irwin, New York.
Darwin, Muhadjir, 1995, Tahap-tahap Perumusan Masalah, Makalah disampaikan pada
Pelatihan Analisis Kebijakan Sosial, Pusat Penelitian Kependudukan UGM Yogyakarta.
Dunn, William N, 2000, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, UGM Press, Yogyakarta.
Gibson, James L, et. all (1990), Organisasi dan Manajemen: Perilaku, Struktur, Proses, Edisi
Mahasiswa, Alih Bahasa: Djoerban Wahid, Jakarta: Penerbit Erlangga.
Islamy, Irfan, 2001, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara,
Jakarta.
Jones, Charles O, 1994, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Rajawali Press, Jakarta.
Keban, Yeremias T, 1995, Analisis Peran Dalam Seleksi Alternatif Kebijakan, Makalah
disampaikan pada Pelatihan Analisis Kebijakan Sosial, Pusat Penelitian Kependudukan
UGM Yogyakarta.
Keban, Yeremias T, 1995, Teknik Forcasting Dalam Analisis Kebijaksanaan, Makalah
disampaikan pada Pelatihan Analisis Kebijakan Sosial, Pusat Penelitian Kependudukan
UGM Yogyakarta.
Koswara, E, 1998, Kebijaksanaan Desentralisasi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan
Daerah, dalam Pembangunan Administrasi Indonesia, LP3ES, Jakarta.
Koontz, Harold, Cyril O’Donnell and Heinz Weihrich, 1980. Management. Seventh Edition.
McGraw-Hill International Book Company, Japan.
Luthans, Fred; Organizational Behaviour, 1981, Third Edition, McGraw Hill International
Book Company, Tokyo.
Nawawi, Hadari, 1992, Metode Penelitian Bidang Sosial, UGM Press, Yoyakarta.
Naisbitt, John, 1984, Megatrends-The New Directions Tranforming Our Lives, Future Macdonald
& Co, London & Sydney.
Osborne dan Gaebler, 2000, Mewirausahakan Birokrasi : Mentrasformasi Semangat
Wirausaha ke dalam Sektor Publik, LM PPM dan Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
Pfiffner, John .M and Frank .P. Sheerwood, 1960, Administrative – Organization, Prentice
Hall Inc. Englewood Cliffs, NJ.
Portier, Donald .E and Philip B. Apllewhite; 1961, Studies in Organizational Behaviour and
Management, International Texbook Company, Newyork.
Pujipurnomo,1994, Metodologi Penelitian, Bina Aksara, Jakarta.
Putra, Fadillah, 2001, Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta.
Rasyid, Ryaas, 1998, Desentralisasi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah
dalam Pembangunan Administrasi Indonesia, LP3ES, Jakarta.
Sutarto (1995), Dasar-dasar Organisasi, Yogyakarta: UGM Press
Siagian, P, Sondang, (1994), Filsafat Administrasi, Jakarta: CV.Haji Masagung; -----------,
(1999), Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta: Bumi Aksara;
Surrachmad, 1980, Metode Penelitian, Ganesha, Bandung
Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1995, Metode Penelitian Survai, LP3ES, Jakarta.
Sadu Wasistiono, dkk, penyunting, 2002. Menata Ulang Kelembagaan Kecamatan. Pusat
Kajian Pemerintahan STPDN. Penerbit PT Citra Pindo, Bandung.,
---------------------, 2003. Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Edisi
Ketiga. Penerbit Fokusmedia, Bandung.
---------------------, 2003. Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah. Edisi Revisi.
Penerbit Fokusmedia, Bandung.
---------------------, 2004. Modul Optimalisasi Peran dan Fungsi Kecamatan dalam Rangka
Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat, Bahan Penataran Bagi Camat Seluruh
Indonesia, Badan Diklat, Jakarta.
Stoner, James. A.F, 1986a, terjemahan jilid I, Penerbit Erlangga, Jakarta.
---------------------,1986b, terjemahan jilid II, Penerbit Erlangga, Jakarta.
Suriasumantri, Yuyun S, System Thinking, 1981, Penerbit Bina Cipta, Bandung.
Suwandi, Made, 2002, Otonomi Daerah dan Revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun
, Makalah disampaikan pada Forum Kebijakan MAP UGM, Yogyakarta
Soenarko, SD, 1998, Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa
Kebijaksanaan Pemerintah, Papyrus, Surabaya.
Thoha, Miftah, 2000, Peranan Administrasi Publik dalam Mewujudkan Tata
Kepemerintahan yang Baik, Disampaikan pada Pembukaan Kuliah Program Pasca
Sarjana, UGM, Yogyakarta.
Terry, George R, 1960. Principles of Management. Thrid Edition. Richard D. Irwin Inc.
Homewood Illinois.
Utomo, Warsito, 1997, Implementasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah Tingkat II Masa
Orde Baru (Studi Kasus di Dati II Cilacap dan Dati II Kudus) dalam JKAP Volume 1
Nomor 2 (Juli 1997) MAP UGM Yogyakarta.
Wahab, Solichin Abdul, 2002, Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi
Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.
Wibawa, Samodra, 1994, Kebijakan Publik : Proses dan Analisis, Intermedia, Jakarta.
Winarno, Budi, 2002, Teori dan Proses Kebijakan Publik, MedPress, Yogyakarta.
Yudoyono, Bambang, 2001, Otonomi Daerah : Desentralisasi dan Pengembangan SDM
Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Winardi, 1987, Pengantar Ilmu Manajemen, (Suatu Pendekatan Sistem), Penerbit Nova,
Bandung.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaiamana telah diperbarui dengan Undangundang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan dan
Kriterian Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi
Kecamatan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan
Kecamatan.
Keputusan Bupati Sanggau Nomor 73 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Tim
Pengkajian/Penelitian Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Sanggau
Keputusan Bupati Sanggau Nomor 74 Tanggal 14 April 2004 Tentang Kriteria
Pembentukan Kecamatan Baru di Kabupaten sanggau
Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 138/1079/ASS I Tanggal 21 Mei 2002 Tentang
Pemecahan/Pembentukan Kecamatan Baru