ANALISIS RENCANA PEMEKARAN KECAMATAN DI KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT (Studi Kasus di Kecamatan Meliau )

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Hubertus Leydin

Abstract

One way of making public service closer to citizens in through providing service centres at subdistrict level. Large sub-disctricts should be blossomed so that service centres are not distant from citizens’ reach. For this purpose, people of 8 villages at Meliau sub-district plan to form a new subdistrict. The underlying legal basis for the blossoming is Internal Affairs Ministrial Decree No 4 Year 2000 regarding Guidelines for Sub-distrci Formation, which cover three main aspects: width of territory, demography and number of villages. Through the territorial management, it is expected that: (1) governmental span of control can be optimized and service institutions are closer to citizens, (2) Social security and good order can be achieved, (3) Social prosperity can be increased, and (4) development programs in all aspects can be accelerated.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
Leydin, H. (2019). ANALISIS RENCANA PEMEKARAN KECAMATAN DI KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT (Studi Kasus di Kecamatan Meliau ). Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 5(1), 04. https://doi.org/10.31113/jia.v5i1.381


Section
Articles

References

Anderson, E. James, 1989, Public Policy Making, dalam Budi Winarno, Teori Kebijakan

Publik, PAU-Studi Sosial, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Anthony, Robert N ; John Dearden ; Northon M. Bedford ; 1985, Sistem Pengendalian

Manajemen ; terjemahan ; edisi ke-5 Penerbit Erlangga, Jakarta.

Argyris, Chris, 1960, Understanding Organizational Behaviour, The Dorsey Press, Inc.

Homewood Illinois.

Abeng, Tanri, 2000, Managing atau Chaous?: Tantangan Globalisasi dan Ketidakpastian,

Peneribit Institut Pembelajaran Manajemen dengan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Cooper, D,R., and Emory, C,W., 1999. Business Research Methods. Seventh Edition, McGraw-

Hill Irwin, New York.

Darwin, Muhadjir, 1995, Tahap-tahap Perumusan Masalah, Makalah disampaikan pada

Pelatihan Analisis Kebijakan Sosial, Pusat Penelitian Kependudukan UGM Yogyakarta.

Dunn, William N, 2000, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, UGM Press, Yogyakarta.

Gibson, James L, et. all (1990), Organisasi dan Manajemen: Perilaku, Struktur, Proses, Edisi

Mahasiswa, Alih Bahasa: Djoerban Wahid, Jakarta: Penerbit Erlangga.

Islamy, Irfan, 2001, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara,

Jakarta.

Jones, Charles O, 1994, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Rajawali Press, Jakarta.

Keban, Yeremias T, 1995, Analisis Peran Dalam Seleksi Alternatif Kebijakan, Makalah

disampaikan pada Pelatihan Analisis Kebijakan Sosial, Pusat Penelitian Kependudukan

UGM Yogyakarta.

Keban, Yeremias T, 1995, Teknik Forcasting Dalam Analisis Kebijaksanaan, Makalah

disampaikan pada Pelatihan Analisis Kebijakan Sosial, Pusat Penelitian Kependudukan

UGM Yogyakarta.

Koswara, E, 1998, Kebijaksanaan Desentralisasi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan

Daerah, dalam Pembangunan Administrasi Indonesia, LP3ES, Jakarta.

Koontz, Harold, Cyril O’Donnell and Heinz Weihrich, 1980. Management. Seventh Edition.

McGraw-Hill International Book Company, Japan.

Luthans, Fred; Organizational Behaviour, 1981, Third Edition, McGraw Hill International

Book Company, Tokyo.

Nawawi, Hadari, 1992, Metode Penelitian Bidang Sosial, UGM Press, Yoyakarta.

Naisbitt, John, 1984, Megatrends-The New Directions Tranforming Our Lives, Future Macdonald

& Co, London & Sydney.

Osborne dan Gaebler, 2000, Mewirausahakan Birokrasi : Mentrasformasi Semangat

Wirausaha ke dalam Sektor Publik, LM PPM dan Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.

Pfiffner, John .M and Frank .P. Sheerwood, 1960, Administrative – Organization, Prentice

Hall Inc. Englewood Cliffs, NJ.

Portier, Donald .E and Philip B. Apllewhite; 1961, Studies in Organizational Behaviour and

Management, International Texbook Company, Newyork.

Pujipurnomo,1994, Metodologi Penelitian, Bina Aksara, Jakarta.

Putra, Fadillah, 2001, Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar,

Yogyakarta.

Rasyid, Ryaas, 1998, Desentralisasi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah

dalam Pembangunan Administrasi Indonesia, LP3ES, Jakarta.

Sutarto (1995), Dasar-dasar Organisasi, Yogyakarta: UGM Press

Siagian, P, Sondang, (1994), Filsafat Administrasi, Jakarta: CV.Haji Masagung; -----------,

(1999), Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta: Bumi Aksara;

Surrachmad, 1980, Metode Penelitian, Ganesha, Bandung

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1995, Metode Penelitian Survai, LP3ES, Jakarta.

Sadu Wasistiono, dkk, penyunting, 2002. Menata Ulang Kelembagaan Kecamatan. Pusat

Kajian Pemerintahan STPDN. Penerbit PT Citra Pindo, Bandung.,

---------------------, 2003. Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Edisi

Ketiga. Penerbit Fokusmedia, Bandung.

---------------------, 2003. Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah. Edisi Revisi.

Penerbit Fokusmedia, Bandung.

---------------------, 2004. Modul Optimalisasi Peran dan Fungsi Kecamatan dalam Rangka

Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat, Bahan Penataran Bagi Camat Seluruh

Indonesia, Badan Diklat, Jakarta.

Stoner, James. A.F, 1986a, terjemahan jilid I, Penerbit Erlangga, Jakarta.

---------------------,1986b, terjemahan jilid II, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Suriasumantri, Yuyun S, System Thinking, 1981, Penerbit Bina Cipta, Bandung.

Suwandi, Made, 2002, Otonomi Daerah dan Revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun

, Makalah disampaikan pada Forum Kebijakan MAP UGM, Yogyakarta

Soenarko, SD, 1998, Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa

Kebijaksanaan Pemerintah, Papyrus, Surabaya.

Thoha, Miftah, 2000, Peranan Administrasi Publik dalam Mewujudkan Tata

Kepemerintahan yang Baik, Disampaikan pada Pembukaan Kuliah Program Pasca

Sarjana, UGM, Yogyakarta.

Terry, George R, 1960. Principles of Management. Thrid Edition. Richard D. Irwin Inc.

Homewood Illinois.

Utomo, Warsito, 1997, Implementasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah Tingkat II Masa

Orde Baru (Studi Kasus di Dati II Cilacap dan Dati II Kudus) dalam JKAP Volume 1

Nomor 2 (Juli 1997) MAP UGM Yogyakarta.

Wahab, Solichin Abdul, 2002, Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi

Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.

Wibawa, Samodra, 1994, Kebijakan Publik : Proses dan Analisis, Intermedia, Jakarta.

Winarno, Budi, 2002, Teori dan Proses Kebijakan Publik, MedPress, Yogyakarta.

Yudoyono, Bambang, 2001, Otonomi Daerah : Desentralisasi dan Pengembangan SDM

Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Winardi, 1987, Pengantar Ilmu Manajemen, (Suatu Pendekatan Sistem), Penerbit Nova,

Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaiamana telah diperbarui dengan Undangundang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan dan

Kriterian Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi

Kecamatan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan

Kecamatan.

Keputusan Bupati Sanggau Nomor 73 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Tim

Pengkajian/Penelitian Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Sanggau

Keputusan Bupati Sanggau Nomor 74 Tanggal 14 April 2004 Tentang Kriteria

Pembentukan Kecamatan Baru di Kabupaten sanggau

Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 138/1079/ASS I Tanggal 21 Mei 2002 Tentang

Pemecahan/Pembentukan Kecamatan Baru