PERKEMBANGAN BESARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) KABUPATEN PEKALONGAN (Studi Banding Implementasi PP No. 84 Tahun 2000, PP No. 8 Tahun 2003, dan PP No. 41 Tahun 2007)
##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Abstract
The Implementation PP No. 41 Tahun 2007 about OPD as the replacement of PP No. 8 Tahun 2003 and PP No. 84 Tahun 2000, provided to give comprehensive guidance for the arrangement and controlling OPD that can handle all government matter. Determinant factor of OPD based on PP No. 41 Tahun 2007 consist of 3 variables namely total number of resident, luas wilayah and APBD. Total value from those variables are 61, so based on PP No. 41 Tahun 2007 Pekalongan Government has right to have Regional Secretariat (Sekretariat daerah), consist of at most 3
assistant, Secretariat of DPRD, Dinas at most 15 and Lembaga Teknis Daerah at most 10.
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- The journal allow the authors to hold the copyright without restrictions and allow the authors to retain publishing rights without restrictions.
- Authors can enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) before and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
References
Suryanto, Adi dkk. 2008. Manajemen Pemerintahan Daerah. LAN RI.
Suryanto, Adi dkk. 2003. Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah. LAN RI.
Winardi, J. 2006. Teori Organisasi dan Pengorganisasian. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten
Pekalongan Tahun 2008.
Daerah Dalam Angka Kabupaten Pekalongan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan
Organisasi Perangkat Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat.
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata KerjaDinas Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan
Perijinan Terpadu
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan,
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan,
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pekalongan
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan,
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Pekalongan
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan
Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2001 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Pekalongan
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan,
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Pekalongan.