STRATEGI PENGUATAN ETIKA DAN INTEGRITAS BIROKRASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN KORUPSI GUNA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN
##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Abstract
Bureucracy ethics and integrity become the public issue recently. This article copes to analyze reflectively about ethics and bureaucracy integrity problems with various perspective. Recognition, understanding, and implementation of the ethics infrastructure in bureaucratic life, become an important part of the effort of prevention corruption in order to enhance service quality. The availability of guideline, handling system and apparatus management correctly also becomes one of the ethics and bureaucracy integrity reinforcement strategies. Those things are not separated from the purpose of bureaucratic reform that government claimed.
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- The journal allow the authors to hold the copyright without restrictions and allow the authors to retain publishing rights without restrictions.
- Authors can enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) before and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
References
Bowman, J.W.2010. Achieving Competencies in Public
Services: Professional Edg. New York: Armonk.
Denhardt, B. Robert. 1995. Public Administration an
A c t i o n O r i e n t a t i o n . U n i t e d S t a t e s o f
America:Harcourt Brace College Publishers.
Dwiputrianti, Septiana. 2009. Memahami Strategi
Pemberantasan Korupsi di Indonesia. JIA Vol. VI
No. 3 hal 241-253.
Hendrawan, Sanerya. 2009. Spiritual Management:
From Personal Enlightenment Towards God
Corporate Governance. Bandung: PT Mizan
Pustaka
Kumorotomo, Wahyudi. 1992. Etika Administrasi
Negara. Jakarta: Penerbit Rajawali Pres.
LAN. 2002. Kajian Strategi Pengembangan Etika Dalam
Pemerintahan. Jakarta
Maani, K.E. & Cavana, R.y. 2000. Systems Thinking &
Modelling Understanding Change & Complexity.
New Zealand: Prentice Hall
Mary E, Guy. 1990. Ethical Decision Making in Everyday
Work Situations. USA: Quorum Books.
Saefullah, Djadja. 2010. Pemikiran Kontemporer
Administrasi Publik. Bandung: LP3AN FISIP
UNPAD
Sedarmayanti. 2011. Membangun dan Mengembangkan
Kepemimpinan serta Meningkatkan Kinerja untuk
Meraih Keberhasilan. Bandung : PT Refika
Aditama
Sekretariat Wapres RI. 2012. Menuju Manajemen Publik
Kelas Dunia untuk Reformasi Birokrasi di Indonesia.
Jakarta.
Suhendra. 2009. Handout Etika Birokrasi. Program
Pascasarjana STIA LAN Bandung.
Widjaja, H.A.W. 1997. Etika Pemerintahan, Penerbit
Bumi Aksara, Jakarta.
Makalah
Dwiyanto, Agus. Civil Service Academy: Membentuk
Aparatur Sipil Nasional yang Profesional, Imparsial,
dan Mampu Menjadi Pemersatu Bangsa.
Disampaikan pada Stakeholders Meeting STIA
LAN Bandung 7 November 2012.
Effendi, Sofian. Perkembangan dan Hambatan Reformasi
Administrasi di Indonesia. Disampaikan pada
Seminar nasional XXIV AIPI Evaluasi Kritis
Reformasi Birokrasi di Indonesia, Bandung 23-25
Mei 2012.
------------------. Model Manajemen Sumber Daya Manusia
d a l a m R U U A S N . D i s a m p a i k a n p a d a
Stakeholders Meeting STIA LAN Bandung 7
November 2012.
Haryatmoko. Etika Publik dalam Organisasi Pelayanan
Publik: Dasar untuk Membangun Integritas dan
Profesionalisme. Disampaikan pada Seminar
Nasional XXIV AIPI Evaluasi Kritis Reformasi
Birokrasi di Indonesia, Bandung 23-25 Mei 2012.
Peserta Diklatpim II Angkatan XXXIII Kelas E
S u m e d a n g , 2 0 1 2 , K e r t a s K e r j a T e m a
“Optimalisasi Penguatan Etika dan Integritas
Birokrasi Dalam Rangka Mencegah Korupsi Guna
Meningkatkan Pelayanan Yang Berkualitasâ€.
Rasyid, M. Ryas. Membangun Pemerintahan yang baik
Melalui Reformasi Adminsitrasi dan Birokrasi.
Disampaikan pada Seminar Nasional XXIV AIPI
Evaluasi Kritis Reformasi Birokrasi di Indonesia,
Bandung 23-25 Mei 2012.
Said I, 2012, Penguatan Etika dan Integritas Birokrasi
Dalam Rangka Pencegahan Korupsi. Bahan
Presentasi Diklatpim II Angkatan XXXIII Kelas E
Peraturan Perundangan
T A P M P R R I N O X I / M P R / 1 9 9 8 t e n t a n g
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi
TAP MPR No. VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi
Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan
KKN
UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi
dan Nepotisme
UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi
UU No. 20 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Korupsi
UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional
UU No. 22 tahun 2005 tentang Pembentukan Komisi
Yudisial
UU No. 7 tahun 2006 tentang ratifikasi Konvensi PBB
tentang Anti Korupsi
UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi
UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,
menggantikan UU No. 25 tahun 2002
UU No. 12 tahun 2011 tentang Peraturan
Pembentukan Perundangan
Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik
Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi
Inpres No. 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Permenpan No. 49 Tahun 2011 tentang Pedoman
Umum Pakta Integritas di Lingkungan
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
Permenpan No. 20 Tahun 2012 tentang Pedoman
Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi
K e p m e n k o p o l h u k a m N o . K E P - 5 4 /Me n k o /
Polkam/12/2004 tentang Tim Terpadu Pencari
Terpidana dan Tersangka Tindak Pidana
Korupsi
Lain-lain
http://id.wikipedia.org/wiki/Tahap_perkembanga
n_moral_Kohlberg
http://www.divinecaroline.com/22188/109356-
integrity
http://www.indonesiamedia.com/2012/11/29/peja
bat-korupsi-jumlahnya-terus-melonjak/
http://djkd.depdagri.go.id/?jenis=news&p=detail_
berita&id=774&kd=b
http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?
storyid=3272