STRATEGI PENGUATAN ETIKA DAN INTEGRITAS BIROKRASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN KORUPSI GUNA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Hj. Sedarmayanti Hj. Sedarmayanti

Abstract

Bureucracy ethics and integrity become the public issue recently. This article copes to analyze reflectively about ethics and bureaucracy integrity problems with various perspective. Recognition, understanding, and implementation of the ethics infrastructure in bureaucratic life, become an important part of the effort of prevention corruption in order to enhance service quality. The availability of guideline, handling system and apparatus management correctly also becomes one of the ethics and bureaucracy integrity reinforcement strategies. Those things are not separated from the purpose of bureaucratic reform that government claimed.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
Hj. Sedarmayanti, H. S. (2019). STRATEGI PENGUATAN ETIKA DAN INTEGRITAS BIROKRASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN KORUPSI GUNA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 9(3), 05. https://doi.org/10.31113/jia.v9i3.311


Section
Articles

References

Bowman, J.W.2010. Achieving Competencies in Public

Services: Professional Edg. New York: Armonk.

Denhardt, B. Robert. 1995. Public Administration an

A c t i o n O r i e n t a t i o n . U n i t e d S t a t e s o f

America:Harcourt Brace College Publishers.

Dwiputrianti, Septiana. 2009. Memahami Strategi

Pemberantasan Korupsi di Indonesia. JIA Vol. VI

No. 3 hal 241-253.

Hendrawan, Sanerya. 2009. Spiritual Management:

From Personal Enlightenment Towards God

Corporate Governance. Bandung: PT Mizan

Pustaka

Kumorotomo, Wahyudi. 1992. Etika Administrasi

Negara. Jakarta: Penerbit Rajawali Pres.

LAN. 2002. Kajian Strategi Pengembangan Etika Dalam

Pemerintahan. Jakarta

Maani, K.E. & Cavana, R.y. 2000. Systems Thinking &

Modelling Understanding Change & Complexity.

New Zealand: Prentice Hall

Mary E, Guy. 1990. Ethical Decision Making in Everyday

Work Situations. USA: Quorum Books.

Saefullah, Djadja. 2010. Pemikiran Kontemporer

Administrasi Publik. Bandung: LP3AN FISIP

UNPAD

Sedarmayanti. 2011. Membangun dan Mengembangkan

Kepemimpinan serta Meningkatkan Kinerja untuk

Meraih Keberhasilan. Bandung : PT Refika

Aditama

Sekretariat Wapres RI. 2012. Menuju Manajemen Publik

Kelas Dunia untuk Reformasi Birokrasi di Indonesia.

Jakarta.

Suhendra. 2009. Handout Etika Birokrasi. Program

Pascasarjana STIA LAN Bandung.

Widjaja, H.A.W. 1997. Etika Pemerintahan, Penerbit

Bumi Aksara, Jakarta.

Makalah

Dwiyanto, Agus. Civil Service Academy: Membentuk

Aparatur Sipil Nasional yang Profesional, Imparsial,

dan Mampu Menjadi Pemersatu Bangsa.

Disampaikan pada Stakeholders Meeting STIA

LAN Bandung 7 November 2012.

Effendi, Sofian. Perkembangan dan Hambatan Reformasi

Administrasi di Indonesia. Disampaikan pada

Seminar nasional XXIV AIPI Evaluasi Kritis

Reformasi Birokrasi di Indonesia, Bandung 23-25

Mei 2012.

------------------. Model Manajemen Sumber Daya Manusia

d a l a m R U U A S N . D i s a m p a i k a n p a d a

Stakeholders Meeting STIA LAN Bandung 7

November 2012.

Haryatmoko. Etika Publik dalam Organisasi Pelayanan

Publik: Dasar untuk Membangun Integritas dan

Profesionalisme. Disampaikan pada Seminar

Nasional XXIV AIPI Evaluasi Kritis Reformasi

Birokrasi di Indonesia, Bandung 23-25 Mei 2012.

Peserta Diklatpim II Angkatan XXXIII Kelas E

S u m e d a n g , 2 0 1 2 , K e r t a s K e r j a T e m a

“Optimalisasi Penguatan Etika dan Integritas

Birokrasi Dalam Rangka Mencegah Korupsi Guna

Meningkatkan Pelayanan Yang Berkualitasâ€.

Rasyid, M. Ryas. Membangun Pemerintahan yang baik

Melalui Reformasi Adminsitrasi dan Birokrasi.

Disampaikan pada Seminar Nasional XXIV AIPI

Evaluasi Kritis Reformasi Birokrasi di Indonesia,

Bandung 23-25 Mei 2012.

Said I, 2012, Penguatan Etika dan Integritas Birokrasi

Dalam Rangka Pencegahan Korupsi. Bahan

Presentasi Diklatpim II Angkatan XXXIII Kelas E

Peraturan Perundangan

T A P M P R R I N O X I / M P R / 1 9 9 8 t e n t a n g

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

Korupsi

TAP MPR No. VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi

Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan

KKN

UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi

dan Nepotisme

UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.

tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi

UU No. 20 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

Korupsi

UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional

UU No. 22 tahun 2005 tentang Pembentukan Komisi

Yudisial

UU No. 7 tahun 2006 tentang ratifikasi Konvensi PBB

tentang Anti Korupsi

UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi

UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,

menggantikan UU No. 25 tahun 2002

UU No. 12 tahun 2011 tentang Peraturan

Pembentukan Perundangan

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 tentang

Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik

Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi

Inpres No. 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Permenpan No. 49 Tahun 2011 tentang Pedoman

Umum Pakta Integritas di Lingkungan

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

Permenpan No. 20 Tahun 2012 tentang Pedoman

Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi

K e p m e n k o p o l h u k a m N o . K E P - 5 4 /Me n k o /

Polkam/12/2004 tentang Tim Terpadu Pencari

Terpidana dan Tersangka Tindak Pidana

Korupsi

Lain-lain

http://www.bkn.go.id.

http://id.wikipedia.org/wiki/Tahap_perkembanga

n_moral_Kohlberg

http://www.divinecaroline.com/22188/109356-

integrity

http://www.oecd.org.

http://www.indonesiamedia.com/2012/11/29/peja

bat-korupsi-jumlahnya-terus-melonjak/

http://djkd.depdagri.go.id/?jenis=news&p=detail_

berita&id=774&kd=b

http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?

storyid=3272