MANAJEMEN PENEGAKKAN HUKUM DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Achamd Sodik Sudrajat

Abstract

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat,
sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar
biasa. Sehingga dalam upaya pemberantasannya dilakukan dengan pola manajemen yang baik sehingga akan
tercapainya proses penegakkan hukum
Sebagai upaya untuk meningkatkan pola manajemen penyidikan, Polisi Republik Indonesia membuat suatu
kebijakan melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi
dan Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya pihak kepolisian dalam mengoptimalkan peran polisi sebagai alat negara
yang bertugas dan berfungsi sebagai alat negara berkewajiban dalam pelaksanaan proses penyidikan termasuk dalam hal
ini dalam kasus tindak pidana korupsi. Adanya kebijakan mengenai pola manajemen penyidikan tersebut pada
hakikatnya untuk terciptanya proses penegakkan hukum, khsusnya dalam kasus tindak pidana korupsi

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
Sudrajat, A. S. (2014). MANAJEMEN PENEGAKKAN HUKUM DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 11(1), 52–73. https://doi.org/10.31113/jia.v11i1.27


Section
Articles

References

Anthon F Susanto, Wajah Peradilan Kita Konstruksi

Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol

dan akuntabilitas Peradilan Pidana, Refika

Aditama, Bandung, 2004

Aristoteles, Nicomachean Ethic, Teraju, Jakarta, 2004

Artidjo Al Kotsar, Identitas Hukum Nasional, Fakultas

Hukum Universitas Islam Indonesia, Jakarta, 199

Muktie Fajar, Tipe Negara Hukum, Banyumedia,

Malang, 2004

Mulyana W Kusumah, Tegaknya Supremasi Hukum,

Terjebak Antara Memilih Hukum dan Demokrasi,

Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001

Mochtar Kusumaatmadja, Masyarakat dan Pembinaan

Hukum Nasional, Bina Cipta, Bandung, 1986

Bushar Muhammad, Pengantar Hukum Adat, Balai

Buku Ichtiar, Jakarta, 1961

Muladi dan Barda Nawawi Arif, Teori dan Kebijakan

Pidana, Alumni, Bandung, 1986

Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana; Criminal

Justice Syatem Perspektif Eksistensialisme dan

Abolisionisme, Putra Bardin, Jakarta, 1996