PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI KABUPATEN SAMOSIR

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Silvia Christina Panggabean

Abstract

Pelaksanaan pemungutan BPHTB setelah menjadi pajak daerah diharapkan akan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup potensial bagi daerah, dibandingkan dari keseluruhan penerimaan pajak-pajak daerah yang telah ada selama ini. Namun dalam pelaksanaannya, pemungutan BPHTB setelah menjadi pajak daerah menyebabkan pendapatan daerah dari BPHTB menjadi menurun, sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk perbaikan kedepannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemungutan BPHTB setelah menjadi pajak daerah di Kabupaten Samosir. Berkenaan dengan penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang berfokus pada permasalahan yang diuraikan pada bab I tesis ini. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara semi terstruktur, observasi dan kajian dokumentasi. Pemerintah Pusat perlu merevisi Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dengan memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam menetapkan NPOPTKP dan Pemerintah Daerah
dapat meningkatkan pendapatan dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
Panggabean, S. C. (2019). PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI KABUPATEN SAMOSIR. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 12(1), 119–136. https://doi.org/10.31113/jia.v12i1.238


Section
Articles

References

REFERENSI

Halim, A. (penyunting). 2014. Manajemen Keuangan

Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan

Pengeluaran Pemerintah. Jakarta: Salemba

Empat.

Kustiawan, M dan Solikin, I. 2005. Upaya Intensifikasi

dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah

Melalui Peningkatan Kualitas Aparatur

P e m e r i n t a h D a e r a h . J u r n a l I l m u

Administrasi, Vol. 2 (1).

Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah.

Jakarta: Erlangga.

Rahman, Abdul. 2010. Panduan Pelaksanaan

Administrasi Perpajakan untuk Karyawan,

Pelaku Bisnis dan Perusahaan. Bandung:

Nuansa.

Soleh, C. dan Rochmansjah, H. 2010. Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah : Sebuah Pendekatan

Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan

Yang Baik . Bandung: Fokusmedia.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun

tentang Pembentukan Kabupaten

Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di

Provinsi Sumatera Utara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33

Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 22

Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Daerah Kabupaten Samosir.

Peraturan Bupati Samosir No. 27 Tahun 2008

tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi

Masing-Masing Jabatan Pada Dinas

Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah

Kabupaten Samosir.

Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 9

Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan.

Peraturan Bupati No. 28 Tahun 2011 tentang Sistem

dan Prosedur Pemungutan BPHTB

Kabupaten Samosir