IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADUAN PELAYANAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BINJAI1

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Arief Purnomo

Abstract

Pengaduan pelayanan publik merupakan suatu bentuk mekanisme penting dalam pemberian pelayanan yang berbentuk partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Demikian halnya dengan pengaduan pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kota Binai. Sebagai mekanisme penting, maka pengaduan pelayanan publik, akan memberikan kontribusi positif pada instansi penyelenggara pelayanan publik jika dikelola dengan tepat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kinerja implementasi pelayanan pengaduan, menganalisis aspek-aspek yang berperan kepada implementor di lapangan, dan menganalisis mekanisme coping yang dilakukan implementor di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja implementasi pelayanan pengaduan SIUP di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Binjai masih belum optimal. Mekanisme Coping yang dikembangkan para
pegawai Seksi Informasi dan Pengaduan KPPT Kota Binjai selaku implementor di lapangan berdampak buruk bagi kinerja implementasi. Hal ini dikarenakan implementor di lapangan mengalami tekanan dan keterbatasan
sehingga mereka tidak bisa sepenuhnya menjalankan kebijakan pelayanan pengaduan sebagai akibat dari aspek-aspek anggaran operasional yang kurang memadai, aspek kontrol pengawas yang bekerja kurang efektif
dan aspek partisipasi pengguna layanan yang bersikap apatis. Ketiga aspek tersebut merupakan aspek-aspek yang paling determinan memberikan peranan kepada implementor di lapangan.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
Purnomo, A. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADUAN PELAYANAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BINJAI1. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 12(1), 75–94. https://doi.org/10.31113/jia.v12i1.236


Section
Articles

References

REFERENSI

Buku

Dimock, M. E dan G. O. Dimock. 1978. Administrasi

Negara. Terjemahan. Jakarta : Aksara Baru.

Dunn, W.2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik.

Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Dye, T. R. 1987. Understanding Public Policy. New

Jersey : Englewood Cliffs.

Gerston, L. N. 2010. Public Policy Making : Process and

Principles. New York : M. E. Sharpe

Hill, M. 1997. the Policy Process : A Reader. Newcastle :

Prentice Hall

Kurniawan, A. 2005. Transformasi Pelayanan Publik.

Yogyakarta : Pembaruan.

Lipsky, M. 1980. Street-Level Bureaucracy, Dilemmas of

the Individual in Public Services. New York :

Russel Sage.

Mulyadi, D. 2010. Membidik Jalan Menuju Public Trust

: Isu-Isu Aktual Administrasi Publik dan

Kebijakan Pelayanan Publik. Bandung : STIA

LAN Bandung Press.

Nugroho, R. 2012. Public Policy. Jakarta: Gramedia

Osborne, D. dan T. Gaebler. 1992. Reinventing

Government : How the Entrepreneurial Spirit is

Transforming the Public Sector. New York : A

Plume Book.

Parsons, W. 2006. Public Policy : An Introduction to the

Theory and Practice of Policy Analysis.

Terjemahan. Jakarta : Kencana.

Pfiffner, J. M. dan R. V. Presthus. 1960. Public

Administration. New York : The Ronald Press.

Ratminto dan A.S. Winarsih. 2006. Manajemen

Pelayanan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sinambela, et. al. 2008. Reformasi Pelayanan Publik :

Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta :

Bumi Aksara.

Sutedi, A. 2011. Hukum Perizinan Dalam Sektor

Pelayanan Publik. Jakarta : Sinar Grafika.

Tachjan, 2006. Implementasi Kebijakan Publik.

Bandung : True North

Wahab, S. A. 2008. Analisis Kebijaksanaan; dari

Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan

Negara. Jakarta: Sinar Grafika.

Waluyo. 2007. Manajemen Publik : Konsep, Aplikasi,

dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan

Otonomi Daerah. Bandung : Mandar Maju.

Peraturan Perundangan

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003

tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan

Pelayanan Publik.

Peraturan Walikota Binjai Nomor 5 Tahun 2007

tentang Pelayanan Publik di Kota Binjai.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik.

Publikasi dan Referensi Lain

Badan Pusat Statistik Kota Binjai. 2014. Binjai Dalam

A n g k a 2 0 1 4 . T e r s e d i a d i :

http://binjaikota.bps.go.id/. (Diunduh pada

tanggal 17 September 2014).

GTZ. 2010. Manual Praktis Pelayanan Publik: GTZ.

Jakarta. (Modul Manual Praktis untuk TOF

(Training of Fasilitator).

International Finance Corporation dan World Bank.

Doing Business 2014 : Economy Profile for

Indonesia. Washington. Tersedia di :

http://www.ifc.org/. (Diunduh pada

tanggal 30 April 2014).

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Binjai.

Analisis Beban Kerja.

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Binjai.

Analisis Jabatan.

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Binjai.

Daftar Urut Kepangkatan.

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Binjai.

Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

Terhadap Pelayanan Perizinan Terpadu.

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Binjai.

Rencana Strategis 2011-2015.

Kholifah, E. 2013. Pemikiran Kritis Tentang Bureaucrat

Street Level Theory Oleh Michael Lipsky. Jurnal

Relasi STIE Mandala Jember, Vol. 18. Tersedia

di : jurnal.stie-mandala.ac.id/. (Diunduh

pada tanggal 4 April 2014).

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik

Indonesia. 2013. Laporan Survei Integritas

Sektor Publik 2012 : Fakta Korupsi Dalam

Layanan Publik. Jakarta : Direktorat Penelitian

dan Pengembangan Kedeputian Bidang

Pencegahan. Tersedia di : www.kpk.go.id/.

(Diunduh pada tanggal 13 November 2013).

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelayanan

Publik Pada Instansi/ Unit Kerja di

Lingkungan Pemerintah Kota Binjai Tahun

-2013.

Ombudsman Republik Indonesia. 2013. Laporan

Hasil Penelitian Monitoring Kepatuhan

Kementerian Dalam Pelaksanaan UU No. 25

Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Jakarta :

S u b - B i d a n g P e n i n g k a t a n K a p a s i t a s

P e l a y a n a n P u b l i k , P e n e l i t i a n d a n

P e n g e m b a n g a n . T e r s e d i a d i :

http://www.ombudsman.go.id/. (Diunduh

pada tanggal 29 April 2014).

Pemerintah Kota Binjai. 2014. Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) Kantor Pelayanan Perizinan

Terpadu Kota Binjai.