IMPLEMENTASI PENYALURAN DANA DESA DI KABUPATEN SAMBAS KALIMANTAN BARAT
##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Abstract
Kabupaten Sambas, mengalami permasalahan dalam penyaluran Dana Desa untuk itu Ketua DPRD Kabupaten Sambas menyelengaran rapat hearing atas dasar temuan indikasi sebesar Rp 83 miliar Dana Desa di tahap pencairan kedua Tahun 2017 yang belum tercairkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan, implementasi dan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi penyaluran Dana Desa di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat Tahun 2017 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Teori yangdigunakanadalahmodel implementasikebijakanDonaldVanMater dan Carl Van Horn Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam implementasi penyaluran Dana Desa Tahun 2017 di Kabupaten terdapat 60 Desa yang mengalami keterlambatan dalam penyaluran Dana Desa tahap I, sedangkan tahap II tidak terjadi masalah keterlambatan dalam penyaluran. Faktor-faktor pendukung dalam implementasi penyaluran Dana Desa Tahun 2017 di Kabupaten Sambas adalah: regulasi, kerjasama internal dan eksternal instansi, dan sikap antusias Pemerintah Desa dalam menyikapi untuk penyaluran Dana Desa, dan faktor-faktor penghambatnya adalah perubahan-perubahan regulasi yang begitu cepat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, kondisi Sumber Daya Manusia Pemerintahan Desa masih rendah dan kebijakan untuk pelaporan dari Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Keuangan dalam menggunakan aplikasi online untuk pelaporan yang belum disosialisasikan.
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- The journal allow the authors to hold the copyright without restrictions and allow the authors to retain publishing rights without restrictions.
- Authors can enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) before and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
References
Andriani, W., Maryati, U., & Ramdhan, N. (2016, October). Implementasi Akuntansi Dana Desa (Study Pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, Lampung). In National Conference of Applied Engineering.
Aziz, N. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. Jurnal Penelitian Politik, 13(2), 193-211. http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/download/575/511
Cahyo, S. (2017). ANALISIS AKUNTABILITAS PEMBERIAN INFORMASI YANG BERKUALITAS BAGI MASYARAKAT DALAM PELAYANAN E-KTP PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA BATU (Studi: Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 471/1767/SJ Tentang Persyaratan Pembuatan E-KTP). Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 7(2), 119-129.
http://eprints.upnjatim.ac.id/id/eprint/7344
Darmiasih, N. K., Sulindawati, N. L. G. E., & Darmawan, N. A. S. (2015). Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (Add) Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Tri Eka Buana, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem). JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 3(1). http://www.academia.edu/download/49846779/54-5027-1-SM.pdf
Gunawan, Cakti Indra. (2015). Sistem Informasi Manajemen Dan E-Government. Purwokerto : CV. IRDH.https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/download/20105/18975
Indrawati. S. M. (2017). Buku Pintar Dana Desa. Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf
Karyanto, R. (2016). Apakah Penyaluran Dana Desa Terhambat oleh Karakteristik Kepala Desa?. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 16(2), 149-161. http://jab.fe.uns.ac.id/index.php/jab/article/download/203/45
Moleong. Lexi. J (2017) Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Nugroho. Riant. (2014). Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Nugroho. Riant. (2015). Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Permana, A. C., Sasmito, C., & Gunawan, C. I. (2018). Implementasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Keluarga Harapan untuk Memutus Rantai Kemiskinan di Kota Malang. Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan, 10(2), 64-74.
http://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/MADANI/article/view/1054
Sholihat, W., Sari, R. N., & Ratnawati, V. (2018). ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. Jurnal Ekonomi, 25(4), 15-29. https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JE/article/view/6061/5575
Sulila. (2015). Implementasi Dimensi Pelayanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah. Yogyakarta: CV Budi Utama.
Van Meter dan Van Horn dalam Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan. 2014. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Wahab. S.A. (2015). Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa–Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 4(2), 148-152. https://jurnal.unej.ac.id/index.php/e-JEBAUJ/article/download/5356/4037
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK. 07/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/ PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.
http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2017/08/PMK-112-2017.pdf
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK. 07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2017/50~PMK.07~2017Per.pdf
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf