IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM MPd) (Studi Kasus pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Hutria Keffen Keffen

Abstract

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri diarahkan untuk meningkatkan efektivitas
penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja dengan melibatkan unsur masyarakat mulai dari tahap
perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis
dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin dapat ditumbuhkembangkan, sehingga mereka bukan hanya
sebagai obyek melainkan juga sebagai subyek dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam penelitian ini membahas
tentang bagaimana implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd),
khususnya pada kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP).
Hasil penelitian ini menunjukkan Kelompok SPP di Kecamatan Bayang belum memiliki Struktur organisasi yang
jelas. Sebagian besar kelompok SPP belum memiliki AD/ART atau Standar Prosedur yang jelas dan terarah (SOP),
terkait dengan peraturan yang diterapkan, Peraturan disiplin yang dibuat oleh kelompok SPP sangat menentukan
kelancaran jalannya kegiatan SPP ini. SDM perlu ditingkatkan. Terkait dengan Dana juga perlu dimanfaatkan dengan
baik. Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan khususnya pada kegiatan SPP di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir
Selatan berjalan kurang tepat dan perlunya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan program dan kegiatan yang
dilakukan oleh SPP simpan pinjam, dan lainnya. Dalam penelitian ini juga terdapat kendala dan upaya yang dilakukan
oleh Kelompok SPP di Kecamatan Bayang dalam rangka meningkatkan program yang ada pada Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pada kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kabupaten Pesisir
Selatan.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
Keffen, H. K. (2013). IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM MPd) (Studi Kasus pada Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat). Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 10(3), 457–492. https://doi.org/10.31113/jia.v10i3.20


Section
Articles

References

Buku

Adi, R I. 2008. Intervensi Komunitas Pengembangan

Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan

Masyarakat . Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Afiffuddin. 2010. Pengantar Administrasi Pembangunan;

Konsep, Teori dan Implikasinya di Era Reformasi.

Bandung. CV. Alfabeta.

Arikunto, S. 2006. Prosedur Penelitian suatu Pendekatan

Praktik. Jakarta. Rineka Cipta.

Creswell, J.W. 1994. Research Design: Qualitative and

Quantitative and Mixed Methods Approaches (2nd

Edition). California. Sage Publitions, Inc.

___________. 2009. Research Design: Qualitative and

Quantitative, and Mixed Methods Approaches (3rd

Edition). California. Sage Publitions, Inc.

Grindle, M.S. 1980. Politics and Policy Implementation in

the Third World. Princeton. Princeton Univercity

Press.

Howlett, M & Ramesh, M. 1995. Studying Public Policy:

Policy Cycles and Policy Subsystem. New York.

Oxford University Press.

Jones, C.O. 1991. Pengantar Kebijakan Publik (Public

Policy), (Terjemahan: Ricky Istamto). Jakarta.

Rajawali Pers.

Kartasasmita, G. 1997. Administrasi Pembangunan

(Perkembangan Pemikiran dan Prakteknya di

Indonesia). Jakarta. LP3S.

Moleong, J.L. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif.

Bandung. PT. Remaja Rosda Karya.

Mustopadidjaja, A.R. 1996. Administrasi Pembangunan,

Teori, Masalah dan Kebijakan, Jakarta. Haji

Masagung.

Natsir. M. 2003. Metode Penelitian. Jakarta. Ghalia

Indonesia.

Nawawi, I. 2007. Public Policy, Analisis, Strategis,

Advokasi Teori dan Praktek. Surabaya: PMN.

Nazir, M. 2005. Metode Penelitian. Jakarta. Ghalia

Indonesia.

Ndraha, T. 1990. Pembangunan Masyarakat

Mempersiapkan Masyarakat Menuju Tinggal

Landas. Jakarta. Rineka Cipta.

Roesmidi dan Risyanti, R. 2006. Pemberdayaan

Masyarakat. Bandung. Alqaprint Jatinangor.

Satori, D dan Komariah, A. 2009. Metodologi

Penelitian Kualitatif. Bandung. CV. Alfabeta.

Siagian, S.P. 1997. Administrasi Pembangunan. Jakarta.

Gunung Agung.

Silalahi, U. 1999. Metode dan Metodologi Penelitian.

Bandung. Bina Bhudaya.

Simon, C.A. 2007. Public Policy Prefereces and Outcomes.

Newyork. Pearson Education, Inc.

Stewart, A.M. 1998. Empowering People, (Pemberdayaan

Sumberdaya Manusia), (Alih bahasa : Agus M.

Hardjana). Yogyakarta. Kanisius.

Sugiyono. 2007. Memahami Penelitian Kualitatif.

Bandung. CV. Alfabeta.

______. 2009. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung.

CV. Alfabeta.

______. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan

R&D. Bandung. CV. Alfabeta.

S u h a r t o , E . 2 0 0 6 . Me m b a n g u n Ma s y a r a k a t

Memberdayakan Masyarakat. Bandung. Refika

Aditama.

Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung.

AIPI Bandung.

Todaro, M. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga,

Jilid I, (alih bahasa : Haris Munandar), Jakarta.

Erlangga.

Wahab, S.A. 2011. Pengantar Analisis Kebijakan Publik.

Malang. UMM Press.

Walters, D and Brown, L. 2004. Design First, Design

Based Planning for Communities. Burlington.

Architectural Press.

Wilson, C. 2008. Public Policy. United States. Waveland

Press. Inc.

Winarno, B. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses.

Yogyakarta. Media Pressindo.

Jurnal Ilmiah

Hyung Hur, M. 2006. “Empowerment in Terms of

Theoritical Perspectives: Exploring a Typhology of the

Process and Components Across Disciplinesâ€.

Journal of Community Psycology, Wiley

Priodicals, Inc, Vol 34 (5), p 523-540.

Suman, A. 2007. Pemberdayaan Perempuan, Kredit Mikro,

dan Kemiskinan: Sebuah Studi Empiris. Jurnal

Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 9, (1), p 62-

Suriyanto, A. 2009. Evaluasi Pelaksanaan Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program

pengembangan Kecamatan di Kecamatan Noyan

Kabupaten Sanggau. Jurnal Ilmu Administrasi,

Stialan Bandung. Vol VI (4), p 338-354.

Peraturan Perundang-undanga

UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

d a n E v a l u a s i P e l a k s a n a a n R e n c a n a

Pembangunan Daerah.

Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2009 tentang

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

K e p u t u s a n M e n k o k e s r a N o m o r :

/KEP/MENKO/KESRA/ VII/2007 tentang

P e d o m a n U m u m P r o g r a m N a s i o n a l

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

Bacaan/ Referensi Internet :

Abdullah, S. 1987. Kumpulan Naskah, Study

Implementasi Latar Belakang Konsep

P e n d e k a t a n d a n R e l e v a n s i n y a d a l a m

Pembangunan. Ujung Pandang. Persadi

Ditjend PMD. 2008. Petunjuk Teknis Operasional

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Mandiri Perdesaan. Jakarta. Depdagri.

Laporan bulanan UPK Kecamatan Bayang bulan

Maret 2012.

Laporan bulanan UPK Kecamatan Bayang bulan

September 2012

M o d u l M a s y a r a k a t , K e l o m p o k S P P

http://upkkecamatanmande.files.wordpress.co

m / 2 0 1 1 / 0 6 / m o d u l k e l o m p o k s p p 1 . p d f .

Diunduh tanggal 13 November 2012.

Bahan bacaan Fasilitator Akses BLM-SPP Tahun 2008.

h t t p : / / w w w . p n p m - p e r d e s a a n . o r . i d /

downloads/pedoman-umum.pdf tentang Pedoman

Umum PNPM Mandiri Tahun 2007, diakses

tanggal 20 November 2012 pukul 15.30 WIB.

http://ilmiahtesis.wordpress.com/2012/04/27/ impl

ementasi-program--kecamatan-p-p-k-terhadapmasyarakat-

di-kecamatan-poncol-kabupatenmagetan-

/ dimuat April 27, 2012 at 11:14 pm,

diakses tanggal 30 November 2012 pukul 17.45

WIB