PERANAN DAN PROBLEMATIKA MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) DALAM MENJALANKAN FUNGSI DAN KEWENANGANNYA

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Dinoroy Marganda Aritonang

Abstract

MK merupakan lembaga negara yang amat disegani hingga saat ini. Keberadaan MK merupakan penyegar bagi
dahaga bangsa ini untuk institusi yang bersih dan kredibel dengan ditopang kewenangan yang besar dan berpengaruh
luas. Tapi kenyataannya MK tidak berbeda dengan lembaga negara lainnya. Isu negatif perilaku hakim MK pun pernah
menjadi persoalan yang muncul. Meskipun belum terbukti namun kasus tertangkap tangannya ketua MK karena diduga
terlibat dalam penyuapan terkait kasus yang sedang diperiksa menjadi polemik yang besar. Persoalan pengawasan
terhadap hakim MK menjadi persoalan klasik yang akhirnya muncul lagi. Perdebatan model dan pranata pengawasan
mana yang paling tepat untuk mengawasi MK baik secara internal maupun eksternal menjadi topik hangat yang harus
segera dicarikan penyelesaiannya

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
Aritonang, D. M. (2017). PERANAN DAN PROBLEMATIKA MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) DALAM MENJALANKAN FUNGSI DAN KEWENANGANNYA. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 10(3), 373–389. https://doi.org/10.31113/jia.v10i3.16


Section
Articles

References

Aritonang, Dinoroy, 2010, Tinjauan Konstitusional

Pemberhentian Pejabat Publik Yang Diduga atau

Didakwa Melakukan Tindak Pidana Korupsi, Tesis,

Pascasarjana FH UGM, Yogyakarta.

Asshiddiqie, Jimly. Gagasan Dasar Tentang Konstitusi

dan Mahkamah Konstitusi, www.jimly.com/

p e m i k i r a n / m a k a l a h ? p a g e = 9 , m a k a l a h

didownload tanggal 30 Maret 2010.

Asshiddiqie, Jimly. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Makalah

Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret, Surakarta, Kamis, 2 September,

Mahkamah Konstitusi, 2010, Hukum Acara Mahkamah

Konstitusi, Jakarta, Mahkamah Konstitusi Press.

Mahkamah Konstitusi, Rekapitulasi Perkara PHPU

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.

php?page=web.RekapPHPUD, diunduh tanggal

Oktober 2013.

Tutik, 2012, Pengawasan Hakim MK dalam Sistem

Pengawasan Hakim Menurut UUD 1945, diunduh

dari fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/

fileku/.../9.pdf pada tanggal 2 November

Putusan MK Nomor 111/PHPU.D-XI/2013

Putusan MK Nomor 121/ PHPU.D-XI/2013

Putusan MK Nomor 122/ PHPU.D-XI/2013

Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009

Putusan MK Nomor 100/PUU-X/2012

Putusan MK Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUUVII/

Putusan MK Nomor 133/PUU-VII/2009