ANALISIS PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN IZIN USAHA PERDAGANGAN DENGAN MENGGUNAKAN CAUSAL LOOP DIAGRAM (CLD)
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pelayanan izin usaha perdagangan  pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padangsidimpuan, dengan  menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Informasi dan data dikumpulkan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori berpikir serba sistem (system thinking), yaitu untuk memahami suatu perubahan dalam lingkungan yang serba kompleks Salah satu metode analisis dalam system thinking adalah Causal Loop Diagram (CLD). Pemodelan ini dapat digunakan untuk memahami struktur yang terdapat didalam sebuah sistim, hubungan diantara masing-masing komponen, dan bagaimana perubahan diberbagai bidang akan mempengaruhi unsur dan sistim secara keseluruhan dalam mengukur dan memprediksi sistim perilaku.
Hasil analisis CLD menunjukkan bahwa : 1. kontribusi yang paling tinggi terhadap  kualitas pelayanan izin usaha perdagangan adalah variable kepuasan masyarakat , dan pada peingkat  kedua ditempati oleh anggaran sedangkan pada peringkat ketiga, ada pada kebijakan pimpinan     Â
Kepuasan masyarakat sebagai aspek yang fundamental yang menentukan peringkat kualitas pelayanan, ditemukan adanya berbagai masalah pada lima (5) dimensi kualitas pelayanan yaitu pada dimensi tangible, reliability, responsiveness, empathy, dan assurance. Penyebab terbesar dari kelemahan ke lima dmensi kualitas pelayanan tersebut diatas terletak pada    kualitas sumber daya manusia dan kurangnya pemeliharaan sarana  pelayanan. Kontribusi anggaran sebagai peringkat ke -2 dalam kontribusi terhadap kualitas pelayanan, ternyata masalah utamanya ialah ketepatan alokasi anggaran untuk menunjang penyelenggaraan kebijakan kualitas pelayanan . Kebijakan pimpinan pada peringkat ketiga secara langsung  mempengaruhi pola perilaku yang berorientasi kepada komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
Berdasarkan hasil analisis Causal Loop Digram, disarankan agar :
a.Kebijakan eksekutif diarahkan kepada  pengalokasian anggaran untuk pengembangan kelembagaan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan melakukan pengukuran kinerja untuk mendapatkan sumber daya manusia yang tepat.
b.Memaksimalkan akuntabilitas pelayanan publik baik dari segi organisasional atau administrative, politik, legalitas atau hukum, profesionalisme , dan juga aspek moral didalam memberikan kepuasan masyarakat secara akuntabel
c. Mengembangkan jiwa kewirausahaan, jiwa inovatif dalam menghadapi persaingan regional maupun global.
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- The journal allow the authors to hold the copyright without restrictions and allow the authors to retain publishing rights without restrictions.
- Authors can enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) before and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
References
Djafar,Zainuddin & Moon Young Ju & Mariana,Anissa Farha : 2012.. Peran Strategis Indonesia, Dalam Pembentukan ASEAN & Dinamikanya. Kajian Kebijakan Polugri RI, , UKM Regional, Implikasi Liberalisasi Perdagangan, Realitas Piagam ASEAN & Esensi Kompetisi Regional. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia. (UI-Press).
Doherty, Tony,L, & Horne, Terry, 2002, Managing Public Services Implementing Changes . A thoughtful approach to the practice of management. London, USA, Canada, Routledge.
Lovelock, Christopher H. 1992. Managing Service; Marketing, Operations, and Human Resources; Second Edition. New Jersey. Prentice Hall, Englewood Cliffs.
Maani, Kambiz E; Cavana, Robert Y. 2000. Systems Thinking and Modelling Understanding Change and Complexity. New Zealand. Pearson Education New Zealand limited.
Muhammadi; Aminullah, Erman; Soesilo,Budhi. 2001. Analisis Sistem Dinamis; Lingkungan Hidup, Sosial, Ekonomi, Manajemen. Jakarta. UMJ Press.
Myers, Michael D. 2013. Qualitative Research in Bisiness&Management. London. SAGE Publications, Ltd.
Nasution, M.Nuh. 2005. Manajemen Mutu Terpadu. Bogor. Penerbit Ghalia Indonesia.
Patton,Michael Quinn. 1990. Qualitative Evaluation an Research Methods, 2nd edition. California. Sage Publication,Inc.
Rusli, Budiman. 2015. Kebijakan Publik;Membangun Pelayanan Publik yang Responsif. Bandung. ADOYA Mitra Sejahtera, CV.
Santosa, Pandji. 2009. Administrasi Publik;Teori dan Aplikasi. Bandung. Refika Aditama,PT.
Sherwood, Dennis. 2002. Seing the Forest for the Trees;A Manager’s Guide to Applying Systems Thinking. London. Nicholas Brealey Publishing
Siswowidjojo, Suparto S. 2003. System Thinking;Berpikir Sistemik Pendekatannya pada Perumusan dan Penganalisisan Kebijakan Publik. Bandung. Ilham Jaya. CV.
Trilestari, Endang Wirjatmi; Almamanik, Lukmanulhakim. 2010. Systems Thinking; Suatu Pendekatan Pemecahan Permasalahan yang Kompleks dan Dinamis. Bandung. STIA LAN Bandung Perss.
Zeithhaml, et.al. 1990. Delivery Quality Service;Balanching Customers Perceiption and Expectation. New York. The Free Press.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2009 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
Peraturan Menteri Perdagangan no.27 tahun 2017 tentang penetapan harga acuan Pembelian di Tingkat petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen .
Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padangsidimpuan.
Surat Keputusan MENPAN Nomor 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan.
Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 04/PW/2012 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padangsidimpuan.
Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 19 Tahun 2014 Lampiran XXV tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Walikota kepada Kepala Satuan Perangkat Daerah Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah.
Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Walikota kepada Kepala Satuan Perangkat Daerah untuk Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah.
Keputusan Walikota Padangsidimpuan Nomor 15/KPTS/2013 Tanggal 20 Juni 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padangsidimpuan.
Keputusan Walikota Padangsidimpuan Nomor 40.KPTS/2016 Tanggal 8 Januari 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padangsidimpuan.
Buku Profil Daerah Kota Padangsidimpuan tahun 2015.2015. Bappeda Kota Padangsidimpuan. Padangsidimpuan
Modul Kajian Paradigma;Membangun Organisasi Pembelajaran (Bilding Learning Organization). 2009. Lembaga Administrasi Negara Pusdiklat SPIMNAS Bidang Kepemimpinan. Jakarta.
Modul Kajian Manajemen Stratejik. 2012. Lembaga Administrasi Negara Pusdiklat SPIMNAS Bidang Kepemimpinan. Jakarta.
News. 2013. Reformasi Pelayanan Publik. BPPT Pemprov Sumatera Utara
LAKIP Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padangsidimpuan tahun 2015.
Renstra Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padangsidimpuan tahun 2013-2017.
RKPD Kota Padangsidimpuan tahun 2013.
Studi Potensi Investasi Kota Padangsidimpuan. 2015. Bappeda Kota Padangsidimpuan. Padangsidimpuan.
http://pustaka.unpad.ac.id/archives/128342
http://bppt.sumutprov.go.id/343-reformasi-pelayanan-perijinan
http://jurnal.stie-mandala.ac.id/index.php/relasi/article/view/14