IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN DAYA SAING KOTA SABANG

Ary Karmana

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penggunaan dana Otonomi Khusus dalam mendukung percepatan daya saing daerah dan upaya yang sudah dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam mendukung percepatan daya saing daerah di Kota Sabang. Aspek-aspek untuk menganalisis implementasi kebijakan adalah kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi, karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana serta karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penggunaan dana Otonomi Khusus dalam mendukung percepatan daya saing daerah di Kota Sabang belum terlaksana secara optimal, dimana masih adanya kelemahan- kelemahan sebagai berikut penggunaan dana Otonomi Khusus cenderung digunakan untuk kepentingan kelompok politik tertentu, pelaksanaan pembangunan menjadi tumpang tindih antara lembaga adat dengan lembaga modern, kualitas sumber daya manusia di Kota Sabang masih rendah sehingga pemanfaatan dana Otonomi Khusus dalam kegiatan pembangunan menunjukkan ketidakseimbangan antara penentuan kegiatan dan program yang lebih mengarah kepada pembangunan fisik.


Keywords


Implementasi kebijakan, Dana otonomi Khusus, Daya saing.

References


Abdullah. 2013. Jurnal Administrasi Publik (JAP). Vol 1, No.1.

BPS Aceh, http://aceh.bps.go.id. Diunduh pada tanggah 20 Januari 2014.

Cheema, G. S. and Rondinelli, D. A. 1983, Decentralization and Development, Policy Implementation in Developing Countries, London, SAGE Publications Inc. In Cooperation with the United Nation Centre for Regional Development.

Dunn, W. N. 1981. Public Policy Analysis. London : Prentice-Hall. Inc, Englewood Cliffs.

http://aceh.tribunnews.com/2013/11/13/sengkarut-dana-otsus-aceh.

Pergub Aceh No 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus.

Qanun No 2 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan atas Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.

Qanun No 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kota Sabang Tahun 2013-2017.

Tangkilisan, J. E. 2007. Kebijakan Publik Desentralisasi : Esai-esai dari Sorong. Laksbang: Yogyakarta.

Mawhod, P. 1983. Desentralization Government, Penerbit : Newyork Press.

Subarsono A. G. 2005, Analisis Kebijakan Publik, Konsep, teori dan aplikasi. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R & D. Alfabeta: Bandung.

Sukmadinata, N. S. 2006. Metode Penelitian Pendidikan. Remaja Rosda Karya: Bandung.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.




DOI: https://doi.org/10.31113/jia.v12i2.81

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2017 Jurnal Ilmu Administrasi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Jurnal Ilmu Administrasi Indexed by:

     

 

@2017-2019

Jalan Cimandiri No. 34-38 Bandung

Laman: stialanbandung.ac.id

Powered by OJS (Open Jounal Systems)