KEBIJAKAN PENGANGGARAN DAERAH DIMASA PANDEMI COVID-19 (STUDY KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN)

Natta Sanjaya

Abstract


The problem in this research, the Provincial Government of Banten faced on the condition of the regional economy sluggish due to pandemic Covid-19 so it requires a scheme of setting budgetary policy of regions, ranging from setting regional revenue, regional expenditure, up to the setting of local financing. According to the Circular Letter of the Minister of Finance and Minister of internal Affairs, Local Government is obliged to make the mechanism of setting the Budget Revenue and Expenditure through refocusing and reallocation of the budget. The purpose of this study is to determine how the policy of local budgeting in the pandemic Covid-19 study case on Local Government of Banten Province. The method used in this research is descriptive qualitative using Purposive Sampling. The results showed the policy of the management of the regional budget in the pandemic Covid-19 at the Provincial Government of Banten that, the Provincial Government of Banten has been running a budget management in accordance with the directives and policies that have been set by the central government through the mechanism of refocusing and reallocation of the budget revenue, expenditure, and financing the area appropriately.

 


Keywords


policy, regional budgeting, covid-19.

Full Text:

PDF

References


Afandi, M. N., & Sihotang, V. P. (2014). Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Dairi. Jurnal Ilmu Administrasi, XI, 423–440.

Bappenas. (2020). Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan I Tahun 2020. https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/laporan-perkembangan-ekonomi-indonesia-dan-dunia-triwulan-i-tahun-2020/

Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Erlangga.

beritasatu.com. (2020). Pemprov Banten Bantu Kab/Kota Rp. 440 miliar. https://www.beritasatu.com/nasional/620135-tangani-covid19-pemprov-banten-bantu-kabupatenkota-rp-440-miliar

BPKP. (2011). Menyoal Penyerapan Anggaran. Paris Review.

BPKP. (2012). Problema dan Pengendalian Penyerapan Anggaran. Warta Pengawasan Membangun Good Governance Menuju Clean Government.

covid.19.go.id. (2020). Info Grafis Covid-19 10 Juli 2020. https://covid19.go.id/p/berita/infografis-covid-19-10-juli-2020

Gedeona, H. T. (2005). Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah: Sebuah Alternatif Pemberantasan Korupsi di Tingkat Daerah. Jurnal Ilmu Administrasi, 2(3), 258–267. https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.31113/jia.v2i3.458

Mardiasmo. (2011). Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi.

Martínez, R. M., Galván, M. O., & Lafuente, A. M. G. (2014). Public Policies and Tourism Marketing. An Analysis of the Competitiveness on Tourism in Morelia, Mexico and Alcala de Henares, Spain. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 148, 146–152. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.028

Mulyana, B. (2010). Modul Perencanaan dan Penganggaran Daerah. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Munir, B. (2003). Perencanaan Anggaran Kinerja : Memamngkas Inefisiensi Anggaran Daerah. Samawa Center.

Nak-ai, W., Jiawiwatkul, U., Temsirikulchia, L., & Nontapattamadul, K. (2018). Community Public Policy Process for Solving Cadmium Contamination Problems in the Environment: A Case Study of Mae Sod District, Tak province. Kasetsart Journal of Social Sciences, 39, 59–66.

Pareda, M., Sondakh, J. J., & Ilat, V. (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,” 8(2), 268–279. https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.18431

Pojoksatu.id. (2020). Sesuai Ketentuan APBD Provinsi Banten Penuhi Kriteria untuk Dilakukan Perubahan. https://pojoksatu.id/banten/2020/07/28/sesuai-ketentuan-apbd-provinsi-banten-penuhi-kriteria-untuk-dilakukan-perubahan/

Putra, D. ., Za, S., & Bimo. (2020). Pedoman Umum Menghadapi Pandemi COVID-19 Bagi Pemerintah Daerah: Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis dan Manajemen. Kementerian Dalam Negeri.

Reynolds, H. W. (2007). Public Administration and Public Policy : Old Perspectives, New Directions. International Journal of Public Administration, 16(8), 1078–1103.

Subarsono, A. (2009). Analisis Kebijakan Publik : Konsep Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Research and Development. Alfabeta.

Sulmiah, Sakawati, H., Widyawati, & Rukmana, N. S. (2019). Analisis Kebijakan Pembangunan Kawasan Metropolitan di Indonesia Timur : Dampak Terhadap Tata Kelola Perkotaan. Jurnal Ilmu Administrasi, XVI(2), 163–178.

Syarifuddin. (2008). Efektivitas Kebijakan Pendidikan. Rineka Cipta.

UGM, P. P. T. (2020). Satgas Covid-19 UGM. https://tropmed.fk.ugm.ac.id/satgas-covid-19-ugm/

Wahab, S. A. (2008). Analisis Kebijakan : dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Bumi Aksara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah

Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07 2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional

Surat Kementrian Keuangan Republik Indonesia No.S-247/MK.07/2020 tentang Penghentian Proses Pengadaan Barang / Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK)

Fisik Tahun Anggaran 2020

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Banten Global Development Untuk Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020

Peraturan Gubernur Banten Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020

Peraturan Gubernur Banten nomor 12 Tahun 2020 tentang penghapusan sanksi administratif atau denda PKB tahunan, BBNKB mutasi masuk dari luar daerah, mutasi dalam daerah dan penghapusan tarif progresif di wilayah Provinsi Banten

Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Tahap Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020

Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Tahap Ketiga atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020

Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep.135-Huk/2020 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 untuk Penanganan Covid

Surat Gubernur Banten Nomor 580/1135-ADPEMDA/2020 tentang Konversi Dana Kasda Provinsi Banten Menjadi Setoran Modal Bank Banten

Surat Gubernur Banten Nomor 980/434-BPKAD/2020 tentang Pemberitahuan Pinjaman Daerah




DOI: https://doi.org/10.31113/jia.v17i2.608

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2020 Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Jurnal Ilmu Administrasi Indexed by:

     

 

@2017-2019

Jalan Cimandiri No. 34-38 Bandung

Laman: stialanbandung.ac.id

Powered by OJS (Open Jounal Systems)