AKUNTABILITAS INFORMASI BIAYA PENYELENGGARAAN HAJI

Achmad Nidjam

Abstract


Biaya penyelenggararan ibadah haji terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung yang seluruhnya menjadi beban pembiayaan calon haji, dengan pembayaran dilakukan melalui setoran awal dan dana hasil optimalisasi setoran awal.  Informasi besaran biaya penyelenggaraan haji yang disampaikan kepada masyarakat tidak bersifat utuh karena lebih menitikberatkan pada besaran biaya langsung, sehingga biaya penyelenggaraan haji terkesan lebih murah dari yang seharusnya. Untuk menghindari potensi pembohongan publik maka penyampaian informasi kepada masyarakat dilakukan secara utuh dan menyeluruh yang menggambarkan kondisi sebenarnya mengenai besaran, pemanfataan dan pengelolaan biaya penyelenggaraan ibadah haji

Keywords


Akuntabilitas, Haji, Kinerja

Full Text:

PDF

References


A. Buku

Stones, Bruce., O.P. Dwivedi, and Joseph G. Jabbra (1989). Public Service Accountability: A Comparative Perspective. Kumarian Press, Hartford, CTs.

Moleong, Lexy J. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya

Rokhmad, Ali, dkk. 2011. Mengelola Haji Dengan Hati, Jejak dan Aksi Manajemen Slamet Riyanto. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Rokhmad, Ali. 2015. Problematika Penyelenggaraan Ibadah Haji (studi Kasus Haji di Dalam Negeri dan di Arab Saudi). Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Jakarta.

B. Artikel dan Peraturan Perundang-undangan

Burhanudin. 2014. Sistem Pengelolaan BPIH Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia. Jurnal IUS. Kajian Hukum dan Keadilan. Vol II. Nomor 4. April 2014.

Iskandar, Dadi Junaedi. 2016. Reaktualisasi ‘Semangat Kepublikan Birokrasi’ di Era Reformasi. Jurnal Ilmu Administrasi, Volume XIII, Nomor 1, April 2016, hal 139-154

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. 2015. Kebijakan Pengelolaan Dana Haji. 2015. Paparan Direktur Pengelolaan Dana Haji yang disampaikan pada tanggal 31 Juli 2015 dalam pelatihan Petugas PPIH Arab Saudi Tahun 2015 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta.

C. Website

Pemerintah Diminta Kurangi Indirect Cost Calon Haji. http://www.republika.co.id/berita/jurnal-haji/berita-jurnal-haji/15/05/15/noe67j-pemerintah-diminta-kurangi-emindirect-cost-emcalon-haji, diakses tanggal 27 Juni 2016.

Kabar Gembira Ongkos Naik Haji Turun. 2015. https://m.tempo.co/read/news/2015/05/30/173670879/kabar-gembira-ongkos-naik-haji-turun.. Sabtu, 30 Mei 2015, diakses tanggal 14 Maret 2016

BPIH 2014 Turun. 2014. http://haji.kemenag.go.id/v2/content/bpih-2014-turun-30852-dollar, diakses tanggal 14 Maret 2016

Biaya Haji Turun. 2013. http://nasional.news.viva.co.id/news/read/401717-tahun-2013--biaya-haji-turun-jadi-rp-33-8-juta, diakses tanggal 14 Maret 2016

Pemerintah-DPR RI Sepakati BPIH 1438H/2017M Rp34,8 Juta, https://www.kemenag.go.id/berita/476709/pemerintah-dpr-ri-sepakati-bpih-1438h-2017m-rp34-8-juta, diakses tanggal 24 Maret 2017




DOI: https://doi.org/10.31113/jia.v14i1.6

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2017 Jurnal Ilmu Administrasi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Jurnal Ilmu Administrasi Indexed by:

     

 

@2017-2019

Jalan Cimandiri No. 34-38 Bandung

Laman: stialanbandung.ac.id

Powered by OJS (Open Jounal Systems)