ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN SURVEI IPK-IKM ONLINE (STUDI KASUS: KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA)

willy wibowo

Abstract


 

Pada era milenial ini survei online banyak digunakan untuk mendapatkan data, karena efisiensi dan penghematan biaya merupakan faktor penting dalam penggunaan survei online. Data tersebut dapat dijadikan sebagai bahan membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan. Namun, survei online memiliki kelemahan hal itu diperoleh dari beberapa literatur mengungkapkan bahwa adanya gap yang dihasilkan dari survei online. Kementerian Hukum dan HAM melakukan survei online dengan diikuti 873 satuan kerja. Artikel ini akan dijelaskan pelaksanaan survei, problema yang dihadapi serta analisis gap antara hasil survei online dengan hasil verifikasi. Artikel ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena pada Tahun 2020, Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi menggunakan survei online dalam penentuan komponen hasil untuk menetapkan satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi serta adanya pendemi covid-19 yang membatasi ruang gerak Tim penilai untuk turun ke daerah. Survei ini juga dapat menjadi alat kontrol monitoring dan evaluasi untuk kualitas layanan publik. Dapat simpulkan pelaksanaan survei sudah berjalan optimal, ditemukan beberapa kendala serta adanya temuan gap antara hasil survei dengan hasil verifikasi perlu menjadi perhatian, survei ini berhasil untuk mengukur dan meningkatkan kualitas layanan publik di lingkungan Kemenkumham.

Kata Kunci: Kebijakan, Survei IPK-IKM, Kementerian Hukum dan HAM


Keywords


Kebijakan, Survei IPK-IKM, Kementerian Hukum dan HAM

Full Text:

PDF

References


Burhan, M. (2009). Metodologi Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Kencana.

Dhamiri. (2014). Analisa Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan Kantor Camat Sarolangun. Jurnal Studi Manajemen, 8, No. 2, 133.

Indrajit, R. E. (2016). Konsep dan Stretegi Electronic Government. Yogyakarta: Andi yogyakarta.

Iskandar, D. J. (2017). Pentingnya Partisipasi Dan Peranan Kelembagaan Politik Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik. Jurnal Ilmu Administrasi Media Pengembangan Dan Praktik Administrasi, 14 Nomor 1.

Lukito, I. (2016). Implementasi Kebijakan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Layanan Publik Kementerian Hukum dan HAM. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 10(2), 1–94. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Maduratna, E. S. (2016). Analisis Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan Publik di RSUD Kabupaten Sampang. Jurnal Administrasi Publik, 14, No. 2, 1970211.

Mahulae, P. J. M., & Nobrya, H. (2017). Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Energi Baru terbarukan (EBT) dalam Pemenuhan Kebutuhan Listrik di DesaDesa Terpencil di Sumatera Utara. Inovasi, 14(1), 61–76.

Moenir, A. . (2006). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Permana, A. C., Sasmito, C., & Gunawan, C. I. (2018). Implementasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Keluarga Harapan untuk Memutus Rantai Kemiskinan di Kota Malang. Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan, 10(2), 64–74.

Raisa, I. K. B. S. (2019). Analisis Kepuasan Bimbingan Teknis Analisis Jabatan Kaupaten Musi Rawas. Jurnal Ilmu Administrasi (JIA), XVI N0mor, 273–288.

Ramadani, T. (2019). The Implementation Of Public Communication Management At Misnistry Of Energy And Mineral Resources. Jurnal Borneo Administrator, 15(1), 1–18.

Siva Durga Prasad Nayak, M., & Narayan, K. A. (2019). Strengths and Weakness of Online Surveys. Journal of Humanities And Social Science, 24(5), 31–38. https://doi.org/10.9790/0837-2405053138

Sulmiah, Herlina Sakawati, Widyawati, N. (2019). Perkotaan, Analisis Kebijakan Pembangunan Kawasan Metropolitan Di Indonesia Timur: Dampak Terhadap Tata Kelola. Jurnal Ilmu Administrasi ( JIA ), XVI Nomor, 258–272.

Thoha, M. (2001). Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Turk, T., Elhady, M. T., Rashed, S., Abdelkhalek, M., Nasef, S. A., Khallaf, A. M., … Huy, N. T. (2018). Quality of reporting web-based and non-web-based survey studies: What authors, reviewers and consumers should consider. PLoS ONE, 13(6), 1–15. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0194239

Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa–Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi, 4(2), 148–152.

Yeni Denisa Lestari, Joko Tri Nugraha, dan N. M. F. (2019). Pengembangan E-government melalui Layanan Aspirasi Masyarakat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Jurnal Ilmu Administrasi (JIA), XVI(2), 163–178.




DOI: https://doi.org/10.31113/jia.v17i1.563

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2020 Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Jurnal Ilmu Administrasi Indexed by:

     

 

@2017-2019

Jalan Cimandiri No. 34-38 Bandung

Laman: stialanbandung.ac.id

Powered by OJS (Open Jounal Systems)