Implementasi dan Strategi Komunikasi Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 (Studi Kasus: Sidang Anggota Dewan Energi Nasional 2009-2019)

Thoriq Ramadani

Abstract


Tujuan penelitian adalah mengetahui implementasi dan strategi komunikasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional (DEN) dan tata Cara Penyaringan Calon Anggota DEN dengan studi kasus pada Sidang Anggota DEN periode
2009-2019. Metode penelitian yang digunakan adalah paradigma kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, penyelenggaraan Sidang Anggota DEN sangat dipengaruhi oleh keputusan Ketua Harian DEN dan penganggaran penyelenggaraan Sidang Anggota DEN dianggap masih belum cukup, khususnya di luar kota. Sikap penyelenggaraan Sidang Anggota DEN sudah bertanggung jawab dalam menjalankan tugas. Sedangkan, struktur birokrasi kedudukan Sekretariat Jenderal (Setjen) DEN perlu diperkuat, sehingga masukkan kepada Pimpinan DEN untuk penyelenggaraan Sidang Anggota DEN dapat lebih didengar. Adapun komunikator, baik itu unsur Pimpinan dan Anggota DEN, maupun Sekretaris Jenderal (Sekjen) DEN penting untuk penyelenggaraan Sidang Anggota DEN. Untuk target sama dengan komunikator namun perlu ditambahkan dengan pegawai di lingkungan Setjen DEN, karena mereka semua berhubungan dengan Sidang Anggota DEN. Penyebarluasan pesan mengenai Sidang Anggota DEN melalui jalur formal dan informal, sebagai koordinasi dan pengingat agenda apa yang akan dibahas. Pengaruh atau effect yang diharapkan adalah tercapainya target Sidang Anggota DEN sebanyak dua bulan sekali atau sebanyak enam kali dalam setahun, atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
Kata Kunci: Implementasi, Strategi Komunikasi, Sidang Anggota, Dewan Energi Nasional


Keywords


Implementasi, Sidang Anggota, Dewan Energi Nasional

Full Text:

PDF

References


Abdullah, M. (2018). Pola Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan bagi Aparatur Pemerintah dalam Menghadapi Tantangan Global ( Studi Kasus pada Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ) The Evaluation of Leadership Competency. Jurnal Wacana Kinerja, 21(1), 19–48. https://doi.org/10.31845/jwk.v21i1.63

Andryan, Lubis, M. S., & Nasution, F. A. (2015). Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Analisis Putusan Makamah Konstitusi No. 92/PPU-X/2012). USU Law Journal, 3(2), 160–167.

Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia.

Arifin, M. Z., & Mutiari, Y. L. (2019). Suatu Pandangan tentang Eksistensi dan Penguatan Dewan Perwakilan Daerah. Jurnal Thengkyang, 2(1), 1–15.

Edwards III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Washington: Congressional Quarterly Press.

Mahulae, P. J. M., & Nobrya, H. (2017). Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Energi Baru terbarukan (EBT) dalam Pemenuhan Kebutuhan Listrik di Desa-Desa Terpencil di Sumatera Utara. Inovasi, 14(1), 61–76.

Mugeni. (2015). PERGESERAN KEKUASAAN PRESIDEN DAN PENGUATAN KEKUASAAN DPR PASCA PERUBAHAN UUD NRI 1945. Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, 9(2), 143–158.

Mulyadi, D. (2019). Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Bandung. Jurnal Ilmu Administrasi ( JIA ), XVI(1), 66–80.

Pakpahan, M. (2015). Penguatan Kewenangan DPD RI dalam Bidang Fungsi Pengawasan. Jurnal Hukum To-Ra, 1(3), 207–214.

Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2015). Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarata: Gavamedia.

Ramadani, T. (2019). THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC COMMUNICATION MANAGEMENT POLICY AT MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES. Jurnal Borneo Administrator, 15(1), 1–18.

Ramadani, T., Pakpahan, F., Pradana, S. A., Supriyanto, M. A., & Mardiyono, E. (2019). Implementasi Kebijakan Satu Peta Energi Sumber Daya Mineral (ESDM One Map) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Matra Pembaruan Jurnal Inovasi Kebijakan, 3(2), 109–118. https://doi.org/10.21787/mp.3.2.2019.109-118

Shobaha, N. (2016). Harmonisasi Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Kebijakan Pemerintah. Ahkam, 4(2), 363–392.

Suroto. (2018). Perbandingan Struktur dan Kewenangan DPR RI dengan DPD RI dalam Fungsi Legislasi. Hukum Dan Dinamika Masyraakat, 15(2), 157–167.

Winarno, B. (2014). Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Servise (CAPS).

Yusa, I. G., & Hermanto, B. (2017). GAGASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG LEMBAGA KEPRESIDENAN : CERMINAN PENEGASAN DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL INDONESIA. Jurnal Legislasi Indonesia, 14(03), 313–324.

Yusuf, M. (2019). Fungsi Legislasi Dewan Perwakila Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Clavia: Journal of Law, 17(1), 41–54.




DOI: https://doi.org/10.31113/jia.v16i2.533

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2019 Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Jurnal Ilmu Administrasi Indexed by:

      

 

@2017-2019

Jalan Cimandiri No. 34-38 Bandung

Laman: stialanbandung.ac.id

Powered by OJS (Open Jounal Systems)