UPAYA INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PENINGKATAN KUALITAS APARATUR PEMERINTAHAN DAERAH

Memen Kustiawan Ikin Solikin

Abstract


Referring to the Law No. 32 Year 2004 concerning local government, the local autonomy for both district and municipal governments should be implemented based on the decentralization principles: extensive, tangible, and accountable. The availability of budget becomes one of the preconditions in the regional autonomy implementation. This fiscal matter is issued and regulated through the Law No.33 Year 2004 regarding Fiscal Decentralization. In order to administer the local governing, local revenues should be raised in two ways: intensive and extensive. Intensification of local revenues can be accomplished through
more active, strict, and careful management of expenditures. This effort involves
institutional, organizational and personnel commitments. Meanwhile, obtaining new resources of revenues, especially through taxation and retribution, may do the extensiveness of local revenues. However, the way of obtaining the new resources should not be in conflict with the central government policy. To achieve all these, the human resource quality of government apparatus needs to be enhanced through such approaches as education and training, apprenticeship, promotion, regular rotation, job compatibility, and competition-based approach.


Full Text:

PDF

References


Ateng Syafrudin, Langkah Awal Reformasi Otonomi Daerah. Makalah Seminar Bandung :

Universitas Winaya Mukti, 2000.

Balker Alan, 2000, How To Better at … Managing People. (Alih bahasa : Soesanto

Boedidamo). Jakarta : Penerbit PT. Alex Media Komputindo Gramedia.

Bhenyamin Hoessein. Otonomi Daerah. Akademisi, Vol. I No. 4 Jakarta : Februari, 2000.

Bird, Richard M., dan Francois Vaillancourt. Desentralisasi Fiskal di Negara-nergara

Berkembang. Jakarta : Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Booth, Anne., Upaya-upaya untuk Mendesentralisasikan Kebijaksanaan Perpajakan :

Masalah Kemampuan Perpajakan, Usaha Perpajakan dan Perimbangan

keuangan. Hubungan Pusat-Daerah dalam Pembangunan. (Editor : Colin Mac

Andrews dan Ichlasul Amal), Jakarta : Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Devas, Nick., et. al., Financing Local Government in Indonesia, Ohio University Center for

International Studies Monograph in International Studies, Southeast Asia Series

Number 84, Athen, Ohio, 1989.

Famularo, Joseph J., 1986. Handbook of Human Resources Administration, Second Edition.

Mc. Graw Hill Inc.

Hasibuan, Malayu S.P., 1995. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Toko Gunung

Agung.

Henry Simamora, 2000. Akuntansi : Basis Pengambilan Keputusan Bisnis. Jilid I dan II,

Penerbit : Salemba Empat, Jakarta.

Indra Bastian, Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, Edisi Pertama, Yogyakarta : PPA-FE

UGM.

Kerja sama Pemerintah Kota Bandung dengan Lembaga Administrasi Negara Pusat kajian

dan Diklat Aparatur, Sistem Manajemen Pemerintah Daerah Kota Bandung, 2001.

Lembaga Administrasi Negara, 1992, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia.

Jakarta: Haji Masagung.

Mobley William Hl, 1986, Pergantian Karyawan : Sebab Akibat dan Pengenaliannya.

Jakarta : Seri Manajemen No. 27 PPM.

Simamora, Henry, 2001, Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Bagian

penerbitan STIE YPKN.

Syarif Hidayat, 2000, Prospek Desentralisasi di Indonesia Ditinjau dari Segi Pemerataan

Antar Daerah dan Peningkatan Efisiensi, CSIS, Jakarta.

Moch. Husein Jachjasaputra. Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan

Pengembangan Perekonomian rakyat Jawa Barat dalam Menghadapi Otonomi

Daerah. Makalah Seminar Regional HIMA EKS EKSTENSI UNPAD, Bandung : 8

Agustus 2001, pp. 4.

Umar, Asri, Dampak UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33/2004

tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah terhadap Sistem

Pertanggunjawaban Keuangan Daerah, Makalah bagi Seminar Sistem Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan Daerah. Hotel Acacia, Jakarta, 2000.

Peraturan Perundang-undangan :

Anonymous, Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah

dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Bandung : Penerbit Citra

Umbara, 2001.

------------, Undang-undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Bandung :

Penerbit Fokusmedia, 2004.

------------, Undang-undang RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah. Bandung : Penerbit Fokusmedia, 2004.

------------, Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Daerah. Bandung : Penerbit Citra Umbera, 2001.

------------, Undang-undang RI No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No. 18

Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bandung : Penerbit

Pemerintah Provinsi Jawa Barat Biro Otonomi Darah, 2001.

------------, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem

dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan

Pendapatan Lain-lain, BP. Dharma Bakti, 2000.




DOI: https://doi.org/10.31113/jia.v2i1.477

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2019 Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Jurnal Ilmu Administrasi Indexed by:

     

 

@2017-2019

Jalan Cimandiri No. 34-38 Bandung

Laman: stialanbandung.ac.id

Powered by OJS (Open Jounal Systems)