PERKEMBANGAN BESARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) KABUPATEN PEKALONGAN (Studi Banding Implementasi PP No. 84 Tahun 2000, PP No. 8 Tahun 2003, dan PP No. 41 Tahun 2007)

Putri Wulandari Atur Rejeki

Abstract


The Implementation PP No. 41 Tahun 2007 about OPD as the replacement of PP No. 8 Tahun 2003 and PP No. 84 Tahun 2000, provided to give comprehensive guidance for the arrangement and controlling OPD that can handle all government matter. Determinant factor of OPD based on PP No. 41 Tahun 2007 consist of 3 variables namely total number of resident, luas wilayah and APBD. Total value from those variables are 61, so based on PP No. 41 Tahun 2007 Pekalongan Government has right to have Regional Secretariat (Sekretariat daerah), consist of at most 3
assistant, Secretariat of DPRD, Dinas at most 15 and Lembaga Teknis Daerah at most 10.


Keywords


Organisasi Perangkat Daerah

Full Text:

PDF

References


Suryanto, Adi dkk. 2008. Manajemen Pemerintahan Daerah. LAN RI.

Suryanto, Adi dkk. 2003. Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah. LAN RI.

Winardi, J. 2006. Teori Organisasi dan Pengorganisasian. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten

Pekalongan Tahun 2008.

Daerah Dalam Angka Kabupaten Pekalongan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman

Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman

Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan

Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat.

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata KerjaDinas Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan

Perijinan Terpadu

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan,

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan,

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pekalongan

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan,

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten

Pekalongan

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan

Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2001 tentang

Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Pekalongan

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan,

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Pekalongan.




DOI: https://doi.org/10.31113/jia.v6i4.363

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2019 Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Jurnal Ilmu Administrasi Indexed by:

     

 

@2017-2019

Jalan Cimandiri No. 34-38 Bandung

Laman: stialanbandung.ac.id

Powered by OJS (Open Jounal Systems)