IMPLEMENTASI PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT DALAM LAYANAN PERIZINAN BIDANG KESEHATAN DI KECAMATAN MARGAHAYU KABUPATEN BANDUNG (Studi Kasus pada Layanan Perizinan Depot Isi Ulang Air Minum Mineral)1

Iwan Kurniawan

Abstract


The objective of this research is to understand the implementation of partial delegation of Regency Head's authority to.Sub-District Head in providing license on Health Affairs in the Margahayu Sub-District, Regency of Bandung, particularly
for licensing on depot for mineral water replenishment. Based on the research result, it is known that the licensing service on.the depot for mineral water replenishment has not been able to be implemented yet, therefore it has no impact on goal.attainment of authority delegation which is to bring nearer the service access and to improve the quality of service and.working performance marked by the absence of capacity enhancement of the sub-district personnel. Meanwhile, the existing problems can be categorized as follow: 1) Lack of technical support; 2) The unavailability of financial resources and 3) Limitation on Administrative Capacity.


Keywords


Implementasi Kebijakan, Delegasi Kewenangan

Full Text:

PDF

References


Cheema, GS., dan Rondinelli DA. 1983. Decentralization

and Development Policy Implementation In Developing

Country. Beverly Hills, Londow, New Jersey: Sage

Publications.

Departemen Kesehatan RI dan WHO. 2003. Pedoman dan

Pengawasan Hygiene Sanitasi Depot Air Minum.

Jakarta.

Hill, M. and Hupe P. 2002. Implementing Public Policy :

Governance in Theory and Practice. London,

Thousand Oaks, New Delhi : Sage publications.

Keputusan Bupati Nomor 21 Tahun 2001 tentang

Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan

Bupati kepada Camat.

Keputusan Bupati Nomor 8 Tahun 2004 tentang

Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan

Bupati kepada Camat

Moleong, LJ. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif.

Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.

Nugroho, R. 2004. Kebijakan Publik: Formulasi,

Implementasi dan Evaluasi. Yogyakarta : PT. Elek

Media Komputindo.

Pemerintah Kecamatan Margahayu. 2011. Daftar Urut

Kepangkatan (DUK) Aparat Pemerintah

Kecamatan Margahayu 2011. Kecamatan

Margahayu - Kabupaten Bandung.

Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2008

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

Terpadu di Kabupaten Bandung.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17

Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan

Kabupaten Bandung.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010

tentang Pedoman Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang

Kecamatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah.

Ripley, RB., and Franklin GA. 1986. Policy Implementation

and Bureaucracy. Chicago: The Dorsey Press.

Satibi, I. 2010. Pengaruh Implementasi Kebijakan

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Oleh

Bupati Kepada Camat Terhadap Kualitas Pelayanan

Publik di Kabupaten Cianjur. Desertasi. Bandung:

UNPAD.

Satori, D., dan Komariah A. 2009. Metodologi Penelitian

Kualitatif. Bandung : Alfabeta.

Skand, S. 2011. Info Sehat. Media Indonesia (10 April

.

Smith, BC. 1985. Decentralization The Territorial

Dimension of The State. London, Boston, Sidney:

George Allen & Unwin (Publisher) Ltd.

Sugiyono. 2009. Memahami Penelitian Kualitatif.

Bandung: Alfabeta.

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara




DOI: https://doi.org/10.31113/jia.v8i2.282

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2019 Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Jurnal Ilmu Administrasi Indexed by:

     

 

@2017-2019

Jalan Cimandiri No. 34-38 Bandung

Laman: stialanbandung.ac.id

Powered by OJS (Open Jounal Systems)