PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT MELALUI LAYANAN ASPIRASI MASYARAKAT DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAGELANG
##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Abstract
Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menerapkan e- Government melalui adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e- Government. Dalam rangka penerapan e-Government, Pemerintah Kabupaten Magelang menyediakan sebuah layanan sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat Kabupaten Magelang seperti pertanyaan, pengaduan dan tuntutan masyarakat, yaitu Layanan Aspirasi Masyarakat. Layanan Aspirasi Masyarakat ini belum tersosialisasikan secara merata dan berkelanjutan, sehingga aspirasi yang masuk masih rendah. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengembangan e-Government melalui Layanan Aspirasi Masyarakat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilakukan dengan mewawancarai 3 (tiga) pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang sebagai pengelola Layanan Aspirasi Masyarakat dan 5 (lima) Masyarakat Kabupaten Magelang sebagai pengguna Layanan Aspirasi Masyarakat. Teknik analisis yang digunakan adalah menggunakan teknik analisis studi kasus dari Robert K Yin. Hasil penelitian menunjukan bahwa keterbatasan anggaran, keterbatasan infrastruktur teknologi dan keterbataan sumber daya manusia sebagai pengelola menyebabkan tidak terlaksananya sosialisasi secara merata dan berkelanjutan.
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- The journal allow the authors to hold the copyright without restrictions and allow the authors to retain publishing rights without restrictions.
- Authors can enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) before and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
References
Almarabeh, T. 2014. A General Framework for E- Government: Definition Maturity Challenges, Opportunities, and Success. European Journal of Scientific Research, Vol 39 (1), p 29-42.
Bank, T. W. 2003. The E-Government Handbook for Developing Countries. Washington: World Bank.
Cresswell, J. W. 2014. Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran Edisi Keempat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hartiningsih. 2010. Persepsi Masyarakat Terhadap
Pelayanan PT.Posindo Berbasis TIK di Kabupaten Tapin. Jurnal Pers dan Komunikasi Pembangunan, Vol 13 (3), p 51-53.
Indrajit, R. E. 2005. Electronic Government in Action. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
Indrajit, R. E. 2016. Konsep dan Strategi Electronic Government. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
Kabupaten Magelang. 2018. Alur Pemrosesan Layanan Aspirasi Masyarakat. www.aspirasi.magelangkab.go.id
Kabupaten Magelang. 2018. Pencarian Kode SKPD di Kabupaten Magelang. www.eoffice.magelangkab.go.id
Mahendra, G. Katon., dan Pribadi, U. 2016.
Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Pengaduan Masyarakat berbasis e-Government (Studi Kasus: UPIK Yogyakarta). Journal of Governance and Public Policy, Vol.1 (1), p 54-75.
Mursalim, S.W. 2017. Implementasi Kebijakan Smart City di Kota Bandung. Jurnal Ilmu Administrasi. Vol.14 (1), p 126-139.
Mursalim, S.W. 2018.
Analisis Manajemen Pengaduan Sistem Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (Lapor) di Kota Bandung. Jurnal Ilmu Administrasi. Vol. XV (1). P 1-17
Novita, Dien. 2014. Faktor-Faktor Penghambat Pengembangan E-Government: Studi Kasus Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan. Jurnal Eksplora Informatika 4 (1). http://www.E- Jurnal.Com/2016/09/Faktor-Faktor- Penghambat-Pengembangan-E.Html
Nugraha, J. T. 2018. E-Government dan Pelayanan Publik (Studi tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government di Pemerintahan Kabupaten Sleman). Jurnal Komunikasi dan Kajian, Vol 2 (1) ,p 32-42.
Nurfarida, Ellya. 2014. Implementasi Web Service untuk Sistem Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri. Jurnal Informatika & Multimedia 06 (01), 21-24. http://download.garuda.ristekdikti.go.id /article.php?article=518659&val=10620&ti tle=%20Implementasi%20Web%20Service %20untuk%20Siste%20Pengaduan%20Mas yarakat%20di%20Lingkungan%20Pemerin tah%20Kota%20Kediri
Pasolong, Harbani. 2013. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
Pramudita, Rulli, Safitri, N dan Solikin. 2017. Sistem Informasi Pelayanan Pengaduan Masyarakat di Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung.JurnalInformasi.Vol.2 (1),p11- 20.
Rokhman. Ali, 2008, Potret Dan Hambatan E- Government Indonesia, Vol.11/XX/Juli 2008.
Wibawa, Samodra. 2009. Administrasi Negara Isu-Isu Kontemporer. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Wulandari, P, dan Susanty, Y. 2017. Strategi Pengembangan Inovasi Delivery Service Akta Kelahiran Di Kota Bandung. Jurnal Ilmu Administrasi.Vol.14 (1), p 139-151.
United Nation. 2018. Peringkat EGDI Indonesia dari Tahun 2012-2018. http://publicadministration.un.org.
Yin, K, Robert. 1994. Case Study Research: Design and Methods. Los Angeles: Sage Publications, Inc