PERAN KULTURAL KOKOLOT KAMPUNG DALAM PROSES PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN SUMEDANG

Dian Herdiana

Abstract


Struktur pemerintahan desa tradisional di Kabupaten Sumedang menempatkan kokolot bagian dari pemerintah desa yang bertugas sebagai penghubung antara pemerintah desa dengan masyarakat. Namun adanya aturan penyeragaman struktur pemerintahan desa secara nasional menempatkan kokolot menjadi pihak eksternal dari pemerintah desa. Meskipun demikian, dalam praktiknya kokolot masih memiliki peran secara informal dalam proses pembangunan desa. Atas dasar tersebut maka artikel ini ditujukan untuk menggambarkan seperti apa peran kokolot dalam proses pembangunan desa saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi literatur. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, penafsiran data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat masih memberikan kepercayaan kepadakokolot untuk berperan sebagai artikulator kepentingan dan tuntutan masyarakat dalam pembangunan desa, sedangkan pemerintah desa memberikan peran kepada kokolot sebagai figur penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Kokolot juga berperan sebagai penengah konflik saat terjadi perbedaan atau pertentangan baik antara aparatur pemerintah desa dengan masyarakat maupun antar sesama masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.


Keywords


Pembangunan Desa; Kepemimpinan Informal; Peran; Budaya Sunda.

Full Text:

PDF

References


Aedah, N. (2017). Peran Dan Fungsi Kepemimpinan Informal Dalam Pemerintahan Kampung Di Kampung Waena Kota Jayapura. Jurnal Ekologi Birokrasi, 5(3), 1–10.

Agusta, I. (2007). Indonesia dalam Pertautan Budaya Pembangunan dan Budaya Warga Desa. Jurnal Wacana, 9(2), 135–153.

Atmadja, A. T. (2013). Pecalang Segara: Satuan Tugas Keamanan Tradisional Penjaga Kelestarian Lingkungan Pantai dan Laut: Studi Kasus di Desa Pakraman Pemuteran, Grokgak, Buleleng, Bali. Jurnal Bumi Lestari, 13(1), 174–184.

Berry , D. (2003). Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Busroh, F. F. (2017). Peranan Tokoh Adat sebagai Mediator Sosial dalam Menyelesaikan Konflik Agraria yang Melibatkan Masyarakat Adat Mutikultural di Indonesia (Perspektif Kajian Socio Legal Research). Jurnal Hukum Mimbar Justisia, 3(1), 97–116.

Cahyono, H. (Ed.). (2005). Konflik Elit Politik Pedesaan di Indonesia. Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI.

Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry and Reseach Design: Choosing Among Five Approaches (3rd Editio). Thousand Oaks: Sage Publications.

Dahlia, S. (2010). Peranan Kepemimpinan Informal Dalam Pembangunan Di Desa Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Erlangga, F., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2013). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Paternalistik Terhadap Motivasi Kerja Pegawai Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Padang. Jurnal Humanis, 12(2), 174–195.

Fajri, A., & Wicaksono, B. (2017). Peran Pemimpin Informal dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Tahun 2014. Jurnal Jom Fisip, 4(1), 1–9.

Felendity, D. (2010). Paternalisme Dalam Tindakan Medis. Jurnal Biomedik, 2(2), 162–168.

Fitriadi, M. Y. G. (2017). Gaya Kepemimpinan Tokoh informal dan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Program Desa Mandiri Pangan. Institut Pertanian Bogor.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Desa (1979). Indonesia.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (2014). Indonesia.

Irawanto, D. W. (2008). Aplikabilitas Kepemimpinan Paternalistik Di Indonesia. Journal of Human Capital, 1(1), 67–80.

Iskandar, D. J. (2017). Pentingnya Partisipasi dan Peranan Kelembagaan Politik dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik. Jurnal Ilmu Administrasi, 14(1), 17–35.

Kartono, K. (2009). Pemimpin dan Kepemimpinan. Jakarta: Raja Grafindo.

Koentjaraningrat. (1990). Beberapa Pokok Antropologi Sosial. Jakarta: Rineka Cipta. Kushandajani. (2015). Implikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap kewenangan Desa. Jurnal Yustisia, 4(2), 369–396.

Kusnadi, A. (2015). Perkembangan Poli. P ADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, 2(3), 564–580.

Kusnadi, E., & Iskandar, D. (2017). Peranan Tokoh

Masyarakat dalam Membangun Partisipasi Kewargaan Pemuda Karang Taruna. In Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III (pp. 358–363). Yogyakarta.

Laily, E. I. N. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif. Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik, 3(2), 186–190.

Melalatoa, M. J. (1995). Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Melina. (2016). Peran Budaya Dalam Pembangunan Manusia Indonesia. Jurnal Ilmiah Dunia Ilmu, 2(4), 122–130.

Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Yogyakarta: PT. Remaja Rosda Karya.

Mubarrok, A. (2015). Bagaimana Peranan Lembaga Adat Memperthankan Modal Sosial Masyarakat? (Studi Kasus di Kabupaten Sarolangun). Jurnal Ilmu Administrasi, 12(2), 311–330.

Museum Prabu Geusan Ulun. (2014). Napak Tilas Kerajaan Sumedang Larang.

Nuraini, S. (2010). Hubungan Kekuasaan Elit Pemerintahan Desa. Jurnal Kybernan, 1(1), 1–13.

Porawouw, R. (2016). Peran Tokoh Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi Pembangunan (Studi Di Kelurahan Duasudara Kecamatan Ranowulu Kota

Bitung). Jurnal Politico, 3(1), 1–17.

Rakhmawati, I. (2016). Karakteristik Kepemimpinan Dalam Perspektif Manajemen Dakwah. TABIR: Jurnal Manajemen Dakwah, 1(2), 171–188.

Rostiyati, A. (2009). Peran Pemimpin Informal Pada

Masyarakat Guradog. Jurnal Patanjala, 1(2), 201–214.

Roza, D., & S Arliman, L. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa di dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, 4(3), 606–624.

Rozaki, A., & Yulianto, S. (2015). Pelembagaan Demokrasi melalui Musyawarah Desa. Yogyakarta: Institute for Reseach and Empowerment (IRE).

Said, S. (2016). Sumpah Embah Jaya Perkasa dan Pelarangan Memakai Baju Batik.

Salemuddin, M. R. (2017). Peranan Pemimpin Informal Dalam Pembangunan Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. Socioedu Journal: Pendidikan, Sosial, Humaniora, 1(1), 1–10.

Sarpin. (2017). Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Desa (Suatu Studi di Desa Genjor Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro). Jurnal Ilmiah Administrasi Negara, 1(1), 1–9.

Soekanto, S. (2012). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press.

Sucipto, T., & Limbeng, J. (2007). Studi Tentang Religi Masyarakat Baduy di Desa Kenekes Provinsi Banten. Jakarta: Departemen Kebudayaan.

Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Reseach and Development. Bandung: Alfabeta.

Surya, P . (2010). Kepemimpinan Perempuan Bernilai Kesundaan Di Bidang Pendidikan. Jurnal Manajemen Pendidikan, 6(2).

Wulandari, L. (2017). Strategi Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 3(3), 55–66.

Wulansari, D. (2009). Sosiologi Konsep dan Teori. Bandung: Refika Aditama.

Zainudin, A. (2016). Model Kelembagaan Pemerintahan Desa. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(2), 338–351.




DOI: https://doi.org/10.31113/jia.v16i1.228

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2019 Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Jurnal Ilmu Administrasi Indexed by:

     

 

@2017-2019

Jalan Cimandiri No. 34-38 Bandung

Laman: stialanbandung.ac.id

Powered by OJS (Open Jounal Systems)