KEDUDUKAN DAN PERANAN MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (MP TP-TGR) DALAM MENDUKUNG PEMBERANTASAN KORUPSI DI DAERAH

Dinoroy Marganda Aritonang

Abstract


Dalam pemberantasan korupsi di Indonesia belum banyak prestasi yang diciptakan oleh pemerintah.
Pemberantasan korupsi masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Sudah banyak regulasi dan model
kelembagaan yang diciptakan untuk mendukung pemberantasan korupsi baik di tingkat pusat dan daerah.
Di tingkat daerah selain keberadaan lembaga pengawas seperti inspektorat dan badan pengawas telah banyak
dibentuk Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP TP-TGR).
Lembaga ini merupakan lembaga penyelesaian administratif terhadap perkara perbendaharaan dan kerugian
yang terjadi di daerah. Lembaga ini sebenarnya telah diberikan dasar hukum melalui peraturan menteri
dalam negeri nomor 5 tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan
dan Barang Daerah. Namun, yang menjadi pertanyaan pokoknya adalah apakah lembaga ini cukup efektif
dalam mendukung pemberantasan korupsi di daerah.


Full Text:

PDF

References


Azhary. 1995, Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis

Normatif tentang Unsur-unsurnya, UI Press,

Jakarta.

Bambang Purnomo. 1983, Potensi Kejahatan Korupsi di

Indonesia, Bina Aksara, Yogyakarta.

Black, Henry Campbell, Black's Law Dictionary, Edisi

VI, West Publishing, St. Paul Minesota, 1990.

Bagir Manan. 1999, Lembaga Kepresidenan, Pusat Studi

Hukum UII dan Gama Media, Yogyakarta.

Barda Nawawi Arief. 2008, Perbandingan Hukum

Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bryan A. Garner. 1999, Black's Law Dictionary, 7th

Edition, West Group, USA.

Chaizi Nasucha. 2004, Reformasi Administrsai Publik:

Teori dan Praktik, Gramedia Widiasarana

Indonesia, Jakarta.

Eli Salzberger dan Stefan Voigt. 2009, Separation of

Powers: New Perspective and Empirical Findings-

Introduction, Springer Science-Business Media.

F. Sugeng Istanto. 2007, Penulisan Hukum, Ganda,

Yogyakarta.

Hadi Supeno. 2009, Korupsi di Daerah: Kesaksian,

Pengalaman, dan Pengakuan, Total Media,

Yogyakarta.

Jan-Erik Lane. 2000, Constitutions and Political Theory,

Manchester University Press, UK.

Jawahir Thontowi , Prospek Pemberantasan Korupsi:

Perimbangan Kewenangan KPK dengan Institusi

Penegak Hukum, Universitas Islam Indonesia.

Jimly Asshiddiqie. 2005, Format Kelembagaan

Negara dan Pergeseran kekuasaan Dalam UUD 1945, Cet.

Kedua, FH UII Press, Yogyakarta.

Moh. Kusnardi dan Bintan Saragih. 1994, Susunan

Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undangundang

Dasar 1945, Gramedia Pustaka Utama,

Jakarta.

Moh. Mahfud M.D. 2010, Perdebatan Hukum Tata

Negara Pasca-amandemen Konstitusi, Rajawali

Pers, Jakarta.

Moh. Fajrul Falaakh, dkk. 2009, Redistribusi Kekuasaan

Negara Dalam Model Hubungan Antar Lembaga

Negara Dalam UUD 1945 Pasca Amandemen,

Laporan Penulisan Dosen FH UGM, Yogyakarta.

Moh. Kusnardi dan Harmalily Ibrahim, 1983,

Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Cet.

Kelima, Pusat Studi HTN FH UI dan Sinar Bakti,

Jakarta, hlm. 171.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010, Dualisme

Penulisan Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan

Pertama, Pustaka Relajar, Yogyakarta.

Muladi. 2005, Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan

Implikasinya, Refika Aditama, Bandung.

N. Jayapalan. 2002, Modern Governments and

Constitutions, Volume I, Atlantic Publishers and

Distributors, New Delhi.

Peter Mahmud Marzuki. 2005, Penulisan Hukum,

Kencana, Bandung.

Ramdlon Naning. 1983, Gatra Ilmu Negara, Liberty,

Yogyakarta.

Robert Klitgaard. 2001, Membasmi Korupsi, Yayasan

Obor Indonesia, Jakarta.

Sayuti Una. 2004, Pergeseran Kekuasaan Pemerintahan

Daerah Menurut Konstitusi (Kajian Tentang

Distribusi Kekuasaan Antara DPRD dan Kepala

Daerah Pasca Kembali Berlakunya UUD 1945), UII

Press, Yogyakarta.

Setyo Utomo, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada

Jasa Konsultasi, Materi disampaikan dalam

Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas

Indonesia bekerja sama dengan Ikatan Nasional

Konsultan Indonesia (INKINDO) tentang

“Permasalahan Hukum Pada Pelaksanaan

Kontrak Jasa Konsultasi dan Pencegahan

Korupsi di Lingkungan Instansi Pemerintah”,

yang diselenggarakan di Balai Sidang

Djokosoetono Gedung F Lantai 2 FH-UI Depok,

Selasa 22 Juni 2010.

Sir Ivor Jennings. 1956, The Law and The Constitution,

University of London Press, London-UK.

Soehino. 2008, Ilmu Negara, Cet. Kedelapan, Liberty,

Yogyakarta.

Soerjono Soekanto. 1986, Pengantar Penulisan Hukum,

UI Press, Jakarta.

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni Bandung,

Cetakan Keempat, 1996.

Teten Masduki. 2003, Menyingkap Korupsi di Daerah, In-

TRANS Publishing, Malang.

Thomas Nachbar. 2009, Defining the Rule of Law

Problem, The Berkeley Electronic Press (bepress),

University of Virginia Law School.

Victor V. Ramraj. 2004, Four Model of Due Process,

Oxford University and New York University

School of Law, Volume 2, Number 3.

Internet:

www.depdagri.go.id/news/2010/10/11/sudah-125-

kepala-daerah-tersangkut-korupsi-tersangkabisa-

langsung-diberhentikan Data ini diunduh

pada tanggal 23 Oktopber 2010.

http://fokus.vivanews.com/news/read/191638-

izin-155-pejabat-diperiksa-terkait-korupsiData

ini diunduh pada tanggal 1 Desember 2010.

http://www.manadotoday.com/sidang-tp-tgr-alap

e m k a b - g o r o n t a l o - j a d i -

percontohan/106451.html diunduh pada

tanggal 19 Mei 2013.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara

Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan

Pemeriksa Keuangan

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung

Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1997

tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan

Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah




DOI: https://doi.org/10.31113/jia.v10i2.157

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2018 Jurnal Ilmu Administrasi : Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Jurnal Ilmu Administrasi Indexed by:

     

 

@2017-2019

Jalan Cimandiri No. 34-38 Bandung

Laman: stialanbandung.ac.id

Powered by OJS (Open Jounal Systems)