KINERJA PELAYANAN DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA SULSEL DAN KETERTIBAN BERKENDARA DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT KOTA MAKASSAR
##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Abstract
Salah satu lembaga pemerintah yang selama ini sering mendapat sorotan miring adalah lembaga kepolisian,
terutama polisi satuan lalu lintas. Birokrasi di lembaga ini acapkali dinilai buruk karena identik dengan suap, birokrasi
yang kaku dan berbelit-belit, serta kebijakan-kebijakan yang kurang disosialisasikan. Hal ini menimbulkan
kekurangpercayaan publik terhadap lembaga kepolisian. Hasil analisis kualitatif atas kinerja pelayanan Direktorat Lalu
Lintas Polda Sulsel berdasarkan perspektif 420 orang masyarakat Kota Makassar di enam kecamatan menunjukkan
bahwa kinerja pelayanan Direktorat Lalu Lintas Polda Sulsel masih belum dapat dikategorikan baik. Kinerja ini sedikit
banyaknya berdampak terhadap ketertiban masyarakat Kota Makassar dalam berkendara
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- The journal allow the authors to hold the copyright without restrictions and allow the authors to retain publishing rights without restrictions.
- Authors can enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) before and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
References
Dwiyanto, Agus. 2011. Mengembalikan Kepercayaan
Publik Melalui Reformasi Birokrasi. PT. Gramedia
Pustaka Utama. Jakarta.
Jajak Pendapat Kompas, Saatnya Polisi Meraih Simpati.
J u l i 2 0 0 9 . ( O n l i n e ) , ( h t t p : / / w w w .
fahmina.or.id, diakses tanggal 22 Juli 2013)
Keputusan Menteri Nomor 3 Tahun 1994 tentang Alat
Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan
Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi
Kedua. Cetakan Pertama.Sekolah Tinggi Ilmu
Manajemen YKPN. Yogyakarta
O s b o r n e , D a v i d d a n T e d G a e b l e r . 1 9 9 6 .
Me w i r a u s a h a k a n B i r o k r a s i . R e i n v e n t i n g
Government. Terjemahan Abdul Rosyid. PT.
Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta.
Perhubungan Darat Dalam Angka. 2009. Kementerian
Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan
Darat. (Online).
Purwanto, Erwan Agus. 2009. Reformasi Birokrasi,
Kepemimpinan dan Pelayanan Publik : Kajian
tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia.
Bunga Rampai. Editor Agus Pramusinto dan
Erwan Agus Purwanto. Gava Media. Jogyakarta.
Setiyono, Budi. 2012. Birokrasi dalam Perspektif Politik
dan Administrasi. Nuansa. Bandung.
Siswadi, Edi. 2012. Birokrasi Masa Depan : Menuju Tata
Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Prima.
Mutiara Press. Bandung.
UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan