IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN DAYA SAING KOTA SABANG
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penggunaan dana Otonomi Khusus dalam mendukung percepatan daya saing daerah dan upaya yang sudah dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam mendukung percepatan daya saing daerah di Kota Sabang. Aspek-aspek untuk menganalisis implementasi kebijakan adalah kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi, karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana serta karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penggunaan dana Otonomi Khusus dalam mendukung percepatan daya saing daerah di Kota Sabang belum terlaksana secara optimal, dimana masih adanya kelemahan- kelemahan sebagai berikut penggunaan dana Otonomi Khusus cenderung digunakan untuk kepentingan kelompok politik tertentu, pelaksanaan pembangunan menjadi tumpang tindih antara lembaga adat dengan lembaga modern, kualitas sumber daya manusia di Kota Sabang masih rendah sehingga pemanfaatan dana Otonomi Khusus dalam kegiatan pembangunan menunjukkan ketidakseimbangan antara penentuan kegiatan dan program yang lebih mengarah kepada pembangunan fisik.
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- The journal allow the authors to hold the copyright without restrictions and allow the authors to retain publishing rights without restrictions.
- Authors can enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) before and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
References
Abdullah. 2013. Jurnal Administrasi Publik (JAP). Vol 1, No.1.
BPS Aceh, http://aceh.bps.go.id. Diunduh pada tanggah 20 Januari 2014.
Cheema, G. S. and Rondinelli, D. A. 1983, Decentralization and Development, Policy Implementation in Developing Countries, London, SAGE Publications Inc. In Cooperation with the United Nation Centre for Regional Development.
Dunn, W. N. 1981. Public Policy Analysis. London : Prentice-Hall. Inc, Englewood Cliffs.
http://aceh.tribunnews.com/2013/11/13/sengkarut-dana-otsus-aceh.
Pergub Aceh No 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus.
Qanun No 2 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan atas Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.
Qanun No 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.
Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kota Sabang Tahun 2013-2017.
Tangkilisan, J. E. 2007. Kebijakan Publik Desentralisasi : Esai-esai dari Sorong. Laksbang: Yogyakarta.
Mawhod, P. 1983. Desentralization Government, Penerbit : Newyork Press.
Subarsono A. G. 2005, Analisis Kebijakan Publik, Konsep, teori dan aplikasi. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R & D. Alfabeta: Bandung.
Sukmadinata, N. S. 2006. Metode Penelitian Pendidikan. Remaja Rosda Karya: Bandung.
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.