KONTEKS POLITIK PENATAAN KELEMBAGAAN NEGARA

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tatang Sudrajat

Abstract

Keberadaan lembaga-lembaga negara sebagaimana termaktub dalam konstitusi sangat penting bagi terwujudnya kepentingan publik. Demikian pula kehadiran beberapa lembaga/komisi negara independen di bidang tertentu pada era reformasi ini akan makin mengokohkan posisi Indonesia sebagai negara demokratis sekaligus negara hukum modern. Dari perspektif politik terdapat tuntutan besar agar kesemua lembaga tersebut benar-benar berperan fungsional, yang salah satu masalahnya berupa ketidakjelasan kedudukan  dan status jabatan anggotanya. Terkait dengan ini diperlukan penataan dan kejelasan kedudukan kelembagaan dan status jabatan anggota/komisionernya.  Penataan ini merupakan bagian dari pembangunan politik dan akan berkontribusi positif  terhadap makin kokohnya bangunan sistem politik Indonesia.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
Sudrajat, T. (2016). KONTEKS POLITIK PENATAAN KELEMBAGAAN NEGARA. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 13(1), 23–36. https://doi.org/10.31113/jia.v13i1.70


Section
Articles

References

Alfian. 1990. Masalah dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia. Kumpulan karangan. Jakarta : PT Gramedia.

Apter, D. E. 1996. Pengantar Analisa Politik (alih bahasa: Setiawan Abadi). Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia.

Howlett, M. dan M. Ramesh. 1995. Studying Public Policy. Policy Cycles and Policy Subsystems.Toronto : Oxford University Press

Marijan, K.. 2010. Sistem Politik Indonesia.Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Michael, E. J. 2006. Public Policy. The Competitive Framework. UK : Oxford University Press.

Muhaimin, Y. dan Colin MacAndrews. 1991. Masalah-masalah Pembangunan Politik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Munandar, H. (penyunting).1994. Pembangunan Politik, Situasi Global, dan Hak Asasi di Indonesia. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

Sjamsuddin, N. 1993. Dinamika Sistem Politik Indonesia. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Surbakti, R. 1999. Memahami Ilmu Politik. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia