PENGARUH IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT TERHADAP PERUBAHAN BUDAYA BIROKRASI UNTUK MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN MODERN

Mochamad Ridwan Satya Nurhakim

Abstract


Kemajuan teknologi informasi telah membuka kesempatan yang luas antara politik, birokrasi dan masyarakat. Masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik. Hal ini dapat dijawab dengan sistem pemerintahan berbasis digital teknologi yang disebut dengan Electronic Government atau yang lebih dikenal dengan e-government. E-government lebih dari sekedar website pada internet, melainkan mencakup fungsi yang sangat luas termasuk suatu proses dan struktur yang memfasilitasi segala bentuk interaksi secara elektronik antara pemerintah dengan masyarakat. Interaksi ini dimaksudkan untuk memudahkan dan mendorong terciptanya demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Dapat dikatakan juga bahwa e-government sejalan dengan karakteristik yang mensyaratkan adanya transparansi dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Solusi yang ditawarkan oleh e-government tidak sekedar memerlukan kecanggihan dalam hal yang bersifat teknis mengenai sistem informasi dan teknologi komunikasi, namun lebih luas lagi memerlukan adanya reorientasi birokrasi secara menyeluruh terutama adanya kesadaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara netral dan murni dalam misi pelayanan publik. Perubahan teknologi di satu sisi akan membawa perubahan, baik perubahan yang bersifat administratif maupun perubahan budaya. Menyadari betapa sulitnya melakukan perubahan, maka harus diawali dengan adanya komitmen pimpinan untuk mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi informasi tersebut secara profesional. Satu lagi yang tidak boleh dilupakan adalah perlunya interaksi dan sinergi yang baik antara masyarakat, swasta dan pemerintah sebagai upaya mewujudkan pelaksanaan e-government secara optimal.

Keywords


E-government, teknologi, birokrasi.

Full Text:

PDF

References


Andrianto, Nico. 2007. Good Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-government. Malang: Banyumedia Publishing.

Astuti, Sri Yuni Woro. 2004. Peluang dan Tantangan Penerapan E-governance Dalam Konteks Otonomi Daerah. Jurnal. Fisip Universitas Airlangga.

Campo, Salvatore Schiavo and Sundaram, Paschampet. 2002. To Serve and To Preserve: Improving Public Administration in A Competitive World. Asean Development Bank. E-governancein Depth.

E Prasojo dan T Kurniawan. 2004. Hambatan dalam Penerapan E-government di Indonesia. Laporan Penelitian. DIA Fisip UI.

Heeks, Richard. 2003. Most e-government for Development Project Fail: How Can Risk be Reduced?. iGovernment Working Paper Series. Manchester: Institute for Development Policy and Management.

Indrajit, Richardus E.. 2002. Electronic Government. Yogyakarta: Andi Offset _________________. 2004. E-government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta: Andi Offset.

Kumorotomo, Wahyudi. 2008. Kegagalan Penerapan E-government dan Kegiatan Tidak Produktif dengan Internet. Yogyakarta. Gama Press.

Purwandani, Sri. 2011. Analisis Penerapan Electronic Government Di Kabupaten Pati. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.

Rokhman , Ali. 2008. Potret dan Hambatan e-government Indonesia. Inovasi Online. Edisi Vol 11/XX. Juli 2008.

Thoha, Miftah. 2010. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta. Media Pressindo.

Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika)

Instruksi Presiden No . 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-

Government.

Peraturan Menteri No.28 tahun 2006 tentang pembuatan domain dengan penggunaan ekstensi go.id




DOI: https://doi.org/10.31113/jia.v11i3.59

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2017 Jurnal Ilmu Administrasi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Jurnal Ilmu Administrasi Indexed by:

     

 

@2017-2019

Jalan Cimandiri No. 34-38 Bandung

Laman: stialanbandung.ac.id

Powered by OJS (Open Jounal Systems)