DEMOKRASI, OTONOMI DAN FENOMENA POLITIK DINASTI PADA PILKADA DI ERA REFORMASI

Abstract

Musuh pertama republik adalah absolutisme yang mengejawantah dalam praktik pemerintahan
raja-raja: politik dinasti diturunkan dari sistem politik seperti itu. Padahal dalam paham demokrasi,
kekuasaan diproduksi secara sosial melalui suatu mekanisme demokratis dan partisipatif, bukan
diturunkan secara biologis. Nilai-nilai dan semangat egalitarian memupus cara pandang feodal;
sementara kehidupan politik rakyat harus berada dan senantiasa berada di bawah kontrol masyarakat,
sehingga makna kedaulatan rakyat tercermin dalam mekanisme dan prosedur demokrasi empiris,
termasuk dalam proses politik dan penyelenggaran suatu pemilihan umum atau pilkada.
Ini berarti, semangat kerepublikan dan semangat demokrasi menjadi unsur penting bagi penanda
kedaulatan rakyat, di mana emansipasi politik merupakan penanda adanya penentangan yang
serius terhadap politik dinasti. Sebab, sejatinya sasaran dan substansi pemilukada merupakan suatu
kesempatan memberi dan memperoleh legitimasi politik agar wajah demokrasi dan kepemimpinan
lokal benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat di daerah dalam wujud penampilan politik yang sehat.