IMPLEMENTASI DAN STRATEGI KOMUNIKASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2008 (Studi Kasus: Sidang Anggota Dewan Energi Nasional 2009-2019)

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

PDF
Published: Dec 28, 2019
DOI: https://doi.org/10.31113/jia.v16i2.533
Keywords:
Implementasi Strategi Komunikasi Sidang Anggota Dewan Energi Nasional

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Thoriq Ramadani
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
https://orcid.org/0000-0001-6082-1511

Abstract

Tujuan penelitian adalah mengetahui implementasi dan strategi komunikasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional (DEN) dan tata Cara Penyaringan Calon Anggota DEN dengan studi kasus pada Sidang Anggota DEN periode 2009- 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah paradigma kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, penyelenggaraan Sidang Anggota DEN sangat dipengaruhi oleh keputusan Ketua Harian DEN dan penganggaran penyelenggaraan Sidang Anggota DEN dianggap masih belum cukup, khususnya di luar kota. Sikap penyelenggaraan Sidang Anggota DEN sudah bertanggung jawab dalam menjalankan tugas. Sedangkan, struktur birokrasi kedudukan Sekretariat Jenderal (Setjen) DEN perlu diperkuat, sehingga masukkan kepada Pimpinan DEN untuk penyelenggaraan Sidang Anggota DEN dapat lebih didengar. Adapun komunikator, baik itu unsur Pimpinan dan Anggota DEN, maupun Sekretaris Jenderal (Sekjen) DEN penting untuk penyelenggaraan Sidang Anggota DEN. Untuk target sama dengan komunikator namun perlu ditambahkan dengan pegawai di lingkungan Setjen DEN, karena mereka semua berhubungan dengan Sidang Anggota DEN. Penyebarluasan pesan mengenai Sidang Anggota DEN melalui jalur formal dan informal, sebagai koordinasi dan pengingat agenda apa yang akan dibahas. Pengaruh atau effect yang diharapkan adalah tercapainya target Sidang Anggota DEN sebanyak dua bulan sekali atau sebanyak enam kali dalam setahun, atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
Ramadani, T. (2019). IMPLEMENTASI DAN STRATEGI KOMUNIKASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2008 (Studi Kasus: Sidang Anggota Dewan Energi Nasional 2009-2019). Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 16(2), 304–320. https://doi.org/10.31113/jia.v16i2.533
Issue
Vol. 16 No. 2 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi
Section
Articles

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

  1. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
  2. The journal allow the authors to hold the copyright without restrictions and allow the authors to retain publishing rights without restrictions.
  3. Authors can enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
  4. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) before and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.

References

Abdullah, M. (2018). Pola Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan bagi Aparatur Pemerintah dalam Menghadapi Tantangan Global ( Studi Kasus pada Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ) The Evaluation of Leadership Competency. Jurnal Wacana Kinerja, 21(1), 19–48. https://doi.org/10.31845/jwk.v21i1.63

Andryan, Lubis, M. S., & Nasution, F. A. (2015). Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Analisis Putusan Makamah Konstitusi No. 92/PPU-X/2012). USU Law Journal, 3(2), 160–167.

Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia.

Arifin, M. Z., & Mutiari, Y. L. (2019). Suatu Pandangan tentang Eksistensi dan Penguatan Dewan Perwakilan Daerah. Jurnal Thengkyang, 2(1), 1–15.

Cangara, H. (2018). Perencanaan & Strategi Komunikasi. Jakarta: Grafindo Persada.

Edwards III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Washington: Congressional Quarterly Press.

Mahulae, P. J. M., & Nobrya, H. (2017). Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Energi Baru terbarukan (EBT) dalam Pemenuhan Kebutuhan Listrik di Desa- Desa Terpencil di Sumatera Utara. Inovasi, 14(1), 61–76.

Mugeni. (2015). PERGESERAN KEKUASAAN PRESIDEN DAN PENGUATAN KEKUASAAN DPR PASCA PERUBAHAN UUD NRI 1945. Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, 9(2), 143–158.

Mulyadi, D. (2019). Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Bandung. Jurnal Ilmu Administrasi ( JIA ), XVI(1), 66–80.

Pakpahan, M. (2015). Penguatan Kewenangan DPD RI dalam Bidang Fungsi Pengawasan. Jurnal Hukum To-Ra, 1(3), 207–214.

Pricahyadi, M., & Ramadani, T. (2019). Strategi Komunikasi Kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pada Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2018.

Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2015).

Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Y ogyakarata: Gavamedia.

Ramadani, T. (2019). THE IMPLEMENTATION OF

J u r n a l Volume XVI | Nomor 2 | Desember 2019

Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi

PUBLIC COMMUNICATION MANAGEMENT POLICY AT MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES. Jurnal Borneo Administrator, 15(1), 1–18.

Ramadani, T., Pakpahan, F., Pradana, S. A., Supriyanto, M. A., & Mardiyono, E. (2019). Implementasi Kebijakan Satu Peta Energi Sumber Daya Mineral (ESDM One Map) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Matra Pembaruan Jurnal Inovasi Kebijakan, 3(2), 109–118. https://doi.org/10.21787/mp.3.2.2019.109- 118

Rodiah, S., & Yusup, P. M. (2018). STRATEGI KOMUNIKASI DA;AM PENGEMBANGAN DESA AGRO WISATA DI KABUPATEN PANGANDARAN. Jurnal Signal Unswagati, 6(2), 1–13.

Rosfiantika, E., & Rodiah, S. (2015). COMMUNICA TION STRA TEGIES OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT PROTECTION AND MANAGEMENT POLICIES BASED ON LOCAL WISDOM IN TASIKMALAYA REGENCY. Edutech, 1(2), 273–290.

Shobaha, N. (2016). Harmonisasi Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Kebijakan Pemerintah. Ahkam, 4(2), 363–392.

Suroto. (2018). Perbandingan Struktur dan Kewenangan DPR RI dengan DPD RI dalam Fungsi Legislasi. Hukum Dan Dinamika Masyraakat, 15(2), 157–167.

Winarno, B. (2014). Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Servise (CAPS).

Yusa, I. G., & Hermanto, B. (2017). GAGASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG LEMBAGA KEPRESIDENAN : CERMINAN PENEGASAN DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL INDONESIA. Jurnal Legislasi Indonesia, 14(03), 313–324.

Yusuf, M. (2019). Fungsi Legislasi Dewan Perwakila Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Clavia: Journal of Law, 17(1), 41–54.