EVALUASI PENGALIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI

Abstract

Pelaksanaan pengelolaan BPHTB di Pemerintah Kota Gunungsitoli sejak dialihkan menjadi
pajak daerah diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011. Penerimaan PAD dari sektor
BPHTB yang masih belum menunjukan peningkatan apabila dibandingkan dengan potensi yang ada
serta beberapa permasalahan utamanya kesiapan pemerintah Kota Gunungsitoli dalam pelaksanaan
pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah. Terdapat lima dimensi yang dievaluasi dalam penelitian
ini yaitu sarana dan prasarana, struktur organisasi dan tata kerja (SOTK), peraturan daerah (Perda),
sumber daya manusia (SDM), dan Kerjasama dengan pihak terkait. Penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan untuk teknik
analisis data digunakan model interaktif (Miles & Huberman) yang terdiri dari tahapan pengumpulan
data, reduksi data, penyajian data, dan proses menarik kesimpulan. Selain itu dalam analisis data,
penulis juga menggunakan teknik content analysis dan visual interpretasi. Dari Hasil penelitian, penulis
menyimpulkan bahwa kondisi sarana dan prasarana, SOTK, SDM, Peraturan Daerah, Kerjasama dengan
Pihak Terkait sebagai penunjang pelaksanaan pemungutan BPHTB di Pemerintah Kota Gunungsitoli
setelah dialihkan menjadi pajak daerah, masih belum layak dan memberi manfaat dalam mendukung
pencapaian tujuan pelaksanaan pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah di Kota Gunungsitoli.