KEBIJAKAN PENETAPAN RETRIBUSI SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (SEBUAH KASUS DI KOTA CIMAHI)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Nugraha1 Nugraha1

Abstract

To comply with the expenditures, autonomous local government often puts efforts to raiselocal revenues through retributions. However, this should be done cautiously because the retributions citizens pay should be compliant with the public services citizens gain. Therefore, local government may procure two approaches. First, local government reorientates the retribution-taking itself. Second, local government re-allocates the expenditure posts.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
Nugraha1, N. (2019). KEBIJAKAN PENETAPAN RETRIBUSI SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (SEBUAH KASUS DI KOTA CIMAHI). Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 2(4), 04. https://doi.org/10.31113/jia.v2i4.486


Section
Articles

References

Bastian, Indra, (2002), Sistem Akuntansi Sektor Publik, Jakarta, Salemba Empat.

Devas, Nick, et all., (1989), Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, Jakarta, Universitas

Indonesia

Halim, Abdul, (2002), Akuntansi Dan Pengendalian Keuangan Daerah, Yogyakarta, UPP AMP

YKPN.

Mardiasmo, (2002), Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta, Andi.

Suparmoko, (2002), Ekonomi Publik, untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah, Yogyakarta,

Andi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2002 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah.

Yani, Ahmad, (2002), Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia,

Jakarta, Raja Grafindo Persada.