EMPOWERING COMMUNITY THROUGH DIRECT ELECTION
##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Abstract
Era baru pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia telah dimulai awal Juni 2005 lalu di Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Melalui pilkada ini masyarakat setempat secara langsung dapat memilih calon pemimpin mereka. Sampai akhir tahun 2005, pemerintah merencanakan untuk menyelenggarakan 225 pilkada serupa untuk memilih 10 gubernur, dan 215 bupati dan walikota, atau 450 pilkada selama dua tahun di seluruh negeri.
Masih terlalu awal untuk mengatakan bahwa keberhasilan pilkada langsung di Kutai Kertanagara akan diikuti oleh daerah-daerah lain. Kita tahu, bervariasinya karakteristik antar daerah di Indonesia dapat berdampak pada perbedaan etnik dan budaya masyarakatnya. Konflik terbuka di antara pendukung para kontestan di suatu daerah penyelenggara pilkada karena alas an tertentu mungkin tidak akan terjadi di daerah lain. Namun demikian, ketimpangan electoral semacam itu diharapkan tidak akan mengurangi nilai-nilai demokratis di balik pilkada langsung. Di antara yang sangat berharga adalah kebebasan yang
diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk memilih sendiri pemimpin daerah secara langsung. Kebebasan semacam ini merupakan pintu gerbang menuju keharmonisan kehidupan berbangsa dan,bernegara, yang menjadi dambaan kita semua.
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- The journal allow the authors to hold the copyright without restrictions and allow the authors to retain publishing rights without restrictions.
- Authors can enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) before and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
References
Bartle, Phil, PhD, (2005), The Problem We Face, http://www.scn.org/cmp/cta.htm.
Blancard, Ken, John P. Carlos, and Alan Randolph, (2002), Empowerment Takes More Than a
Minute (trans), Yogyakarta, Amara Books.
Clutterbuck, David and Susan Kernagham (with research by Debbie Snow), The Power of
Empowerment, London, Kogan Page Limited.
Cook, Sarah and Steve Macaulay, (1997), Perfect Empowerment ~ Pemberdayaan Yang Tepat,
Jakarta, Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia.
Government Rule (PP) Number 6/2005, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, or the Vote, Legality, Elevation and
Release of Head and Vice-Head of Local Government.
LAN dAN BPKP, (2005), Akuntabilitas Kinerja dan Good Governance. Jakarta, Lembaga
Administrasi Negara.
Merriam-Webster, (1977), Webster’s New Collegiate Dictionary, G & C Merriam Co., USA.
Mujani, Saiful (2005), Tak Ada Sedekah dari Pemilih, an article in ‘Tempo’, Jakarta: 6-12 June
Edition.
Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, Buku III: Landasan dan Pedoman Pokok
Penyelenggaraan dan Pengembangan Sistem Administrasi Negara, Jakarta, Lembaga
Administrasi Negara.
Stewart, Aileen Mitchell, (1994), Empowering People, London, Pitman Publishing.
Tempo, Weekly Magazine, 6-12 Juni 2005 Edition, ps. 27-54.
Wellins, Richard S., William C. Byham & Jeanne M. Wilson, (1991), Empowered Teams, San
Francisco, Jossey-Bass Publishers.