PENGELOLAAN BANTUAN DANA HIBAH REVITALISASI POSYANDU DARI PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT PADA KECAMATAN CIMAHI TENGAH KOTA CIMAHI

Dinoroy Marganda Aritonang, Aminatun Aminatun

Abstract


Pengelolaan dana hibah merupakan salah satu hal yang masih jarang diteliti, setidaknya dalam kontek penelitian
admininistrasi publik. Dalam tulisan ini, diuraikan secara sederhana bagaimana pengelolaan dana hibah yang diberikan
oleh pemerintah daerah kepada posyandu yang berada dalam wilayah kerjanya. Penelitian ini berbasis kualitatif dengan
sifat yang deskriptif. Di dalam penelitian ini ditemukan beberapa hal yang mungkin merupakan persoalan yang hampir
sama pada jenis-jenis dana hibah lainnya. Yang membuat menarik adalah bagaimana posyandu menggunakan dana
hibah yang amat sedikit dengan tujuan agar terjadi peningkatan strata bagi tiap posyandu. Oleh karena itu dalam
penelitian ini disampaikan beberapa hal yang menjadi persoalan dan kondisi nyata bagaimana pola pengelolaan dana
hibah tersebut.

Keywords


Pengelolaan, Hibah, Revitalisasi.

Full Text:

PDF

References


Buku

Basri, Yuswar Zainul & Mulyadi Subri. 2005. Keuangan

Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri.

Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Darise, N. 2009. Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU. Jakarta: PT

Indeks

Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi

ke 3.). Jakarta: Salemba Empat

__________ dan Iqbal, Muhammad. 2012. Pengelolaan

Keuangan Daerah. (Edisi ke 3). Yogyakarta: UPP

STIM YKPN.

Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial.

Yogyakarta : Erlangga.

Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan

Daerah. Yogyakarta: Andi

Moleong, Lexy J. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif.

Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Siagian, Sondang P., 1983. Administrasi Pembangunan.

Jakarta: Gunung Agung.

Soleh, C dan Rochmansjah, H. 2009. Pengelolaan

Keuangan dan asset Daerah. Bandung: Fokus

Media

Sutedi, Adrian. 2010. Hukum Keuangan Negara. Jakarta:

Sinar Grafika.

Taufik Ritonga, Irwan, 2009. Akuntansi Pemerintahan

Daerah. Sekolah Pascasarjana UGM. Yogyakarta

Walker, W. Ernest. 1978. Essentials of Financial

Management, New Delhi: Prentice Hall.

Waluyo, 2007. Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan

Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi

Daerah). Bandung: Mandar Maju.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dengan Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah yang telah dirubah

terakhir dengan Undang-undang Nomor 12

Tahun 2008.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

perubahan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007

Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2011

tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur

Nomor 55 tahun 2011 tentang Tata Cara

P e n g a n g g a r a n , d a n P e n a t a u s a h a a n ,

pertanggungjawaban dan Pelaporan serta

Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan

Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.




DOI: https://doi.org/10.31113/jia.v11i2.45

Refbacks





Copyright (c) 2017 Jurnal Ilmu Administrasi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Jurnal Ilmu Administrasi Indexed by:

    

@2017-2019

Jalan Cimandiri No. 34-38 Bandung

Laman: stialanbandung.ac.id

Powered by OJS (Open Jounal Systems)