PENGELOLAAN BANTUAN DANA HIBAH REVITALISASI POSYANDU DARI PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT PADA KECAMATAN CIMAHI TENGAH KOTA CIMAHI

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

PDF
Published: Aug 20, 2014
DOI: https://doi.org/10.31113/jia.v11i2.45
Keywords:
Pengelolaan Hibah Revitalisasi.

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Dinoroy Marganda Aritonang
STIA-Lemabaga Administrasi Negara Bandung
Aminatun Aminatun

Abstract

Pengelolaan dana hibah merupakan salah satu hal yang masih jarang diteliti, setidaknya dalam kontek penelitian
admininistrasi publik. Dalam tulisan ini, diuraikan secara sederhana bagaimana pengelolaan dana hibah yang diberikan
oleh pemerintah daerah kepada posyandu yang berada dalam wilayah kerjanya. Penelitian ini berbasis kualitatif dengan
sifat yang deskriptif. Di dalam penelitian ini ditemukan beberapa hal yang mungkin merupakan persoalan yang hampir
sama pada jenis-jenis dana hibah lainnya. Yang membuat menarik adalah bagaimana posyandu menggunakan dana
hibah yang amat sedikit dengan tujuan agar terjadi peningkatan strata bagi tiap posyandu. Oleh karena itu dalam
penelitian ini disampaikan beberapa hal yang menjadi persoalan dan kondisi nyata bagaimana pola pengelolaan dana
hibah tersebut.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
Aritonang, D. M., & Aminatun, A. (2014). PENGELOLAAN BANTUAN DANA HIBAH REVITALISASI POSYANDU DARI PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT PADA KECAMATAN CIMAHI TENGAH KOTA CIMAHI. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 11(2), 324–340. https://doi.org/10.31113/jia.v11i2.45
Issue
Vol. 11 No. 2 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi
Section
Articles

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

  1. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
  2. The journal allow the authors to hold the copyright without restrictions and allow the authors to retain publishing rights without restrictions.
  3. Authors can enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
  4. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) before and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.

References

Buku

Basri, Yuswar Zainul & Mulyadi Subri. 2005. Keuangan

Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri.

Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Darise, N. 2009. Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU. Jakarta: PT

Indeks

Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi

ke 3.). Jakarta: Salemba Empat

__________ dan Iqbal, Muhammad. 2012. Pengelolaan

Keuangan Daerah. (Edisi ke 3). Yogyakarta: UPP

STIM YKPN.

Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial.

Yogyakarta : Erlangga.

Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan

Daerah. Yogyakarta: Andi

Moleong, Lexy J. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif.

Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Siagian, Sondang P., 1983. Administrasi Pembangunan.

Jakarta: Gunung Agung.

Soleh, C dan Rochmansjah, H. 2009. Pengelolaan

Keuangan dan asset Daerah. Bandung: Fokus

Media

Sutedi, Adrian. 2010. Hukum Keuangan Negara. Jakarta:

Sinar Grafika.

Taufik Ritonga, Irwan, 2009. Akuntansi Pemerintahan

Daerah. Sekolah Pascasarjana UGM. Yogyakarta

Walker, W. Ernest. 1978. Essentials of Financial

Management, New Delhi: Prentice Hall.

Waluyo, 2007. Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan

Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi

Daerah). Bandung: Mandar Maju.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dengan Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah yang telah dirubah

terakhir dengan Undang-undang Nomor 12

Tahun 2008.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

perubahan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007

Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2011

tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur

Nomor 55 tahun 2011 tentang Tata Cara

P e n g a n g g a r a n , d a n P e n a t a u s a h a a n ,

pertanggungjawaban dan Pelaporan serta

Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan

Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.