IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI KAWASAN BANDUNG UTARA DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

Abstract

Pengelolaan lingkungan adalah sebuah konsep yang terintegrasi antara berbagai aspek. Pemerintah sebagai
artikulator dan aggregator kepentingan masyarakat telah memformulasikan kebijakan tentang sistem dan prosedur
terkait tata guna lahan di daerah Kawasan Bandung Utara (KBU) yang merupakan daerah resapan air, Seperti
Peraturan Daerah (Perda) Jawa Barat No. 1/2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara
(KBU) dan Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat No. 21/2009 yang memuat petunjuk pelaksanaannnya. Regulasi
tersebut merupakan sarana atau rambu-rambu dalam mengatur pemanfaatan lingkungan agar tetap memiliki fungsi
daya dukung bagi kehidupan masyarakat sekitarnya.
Berdasarkan dari hasil kajian ini dapat disimpulkan bahwa terjadinya kerusakan lingkungan berkaitan dengan
pembangunan yang ada di wilayah kawasan bandung utara, yaitu laju pertumbuhan penduduk yang relatif cepat dan
kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi. Pertumbuhan yang relatif cepat berimplikasi pada ketersediaan lahan yang
cukup untuk menopang tuntutan kesejahteraan hidup. Sementara lahan yang tersedia bersifat tetap dan tidak bias
bertambah sehingga menambah beban lingkungan hidup.
Daya dukung alam ternyata tidak seimbang dengan laju tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup penduduk, atas
dasar inilah, eksploitasi terhadap lingkungan secara terus menerus dilakukan dengan berbagai cara dan dalih. Untuk
mengatasi hal tersebut menuntut adanya pemahaman para pengambil kebijakan agar dapat menghasilkan skala
kebijakan yang berbasis kerakyatan secara umum. Pemahaman tersebut berangkat dari pengetahunan secara akademis
dan diperkuat oleh data-data lapangan sehingga menghasilkan kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan yang
memperhatikan aspek-aspek pemeliharaan dan pelestarian lingkungan.