EVALUASI DAMPAK PEMEKARAN KECAMATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (Studi Kasus di Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Sri Roekminiati Roekminiati

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi adanya pemekaran kecamatan di Kabupaten Banyuwangi yaitu pemekaran
Kecamatan Tegalsari yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dan
mempercepat pembangunan. Paradigma pembangunan yang berkembang sekarang adalah paradigma pembangunan
manusia yang diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
dampak pemekaran kecamatan terhadap perkembangan IPM di Kecamatan Tegalsari dan mengetahui hambatan dan
tantangan apa yang dihadapi Kecamatan Tegalsari untuk meningkatkan IPM. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan dokumentasi, observasi lokasi
penelitian, dan wawancara. Kemudian data tersebut dianalisa dengan analisa data kualitatif. Hasil penelitian
menunjukkan adanya perkembangan positif IPM Kecamatan Tegalsari setelah dilakukan pemekaran dibuktikan dengan
adanya peningkatan IPM Kecamatan Tegalsari pertahunnya. Hambatan yang dialami untuk meningkatkan IPM
Kecamatan Tegalsari antara lain karena potensi wilayah yang kurang heterogen, budaya masyarakatnya masih
tradisional, dan kurang adanya pelopor pembangunan, sedangkan tantangan kedepannya adalah adanya kucuran dana
yang cukup untuk Kecamatan Tegalsari dan adanya rencana pemekaran Kabupaten Banyuwangi di wilayah lain.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
Roekminiati, S. R. (2017). EVALUASI DAMPAK PEMEKARAN KECAMATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (Studi Kasus di Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi). Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 11(2), 183–200. https://doi.org/10.31113/jia.v11i2.37


Section
Articles

References

Agusniar, Ami. 2006. Analisis Dampak Pemekaran

Wilayah Terhadap Perekonomian Wilayah dan

Kesejahteraan

Masyarakat (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Singkil,

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Tesis

Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Bogor

Arikunto, Suharsimi. 1994. Prosedur Penelitian.

Jakarta : Rineka Cipta

BPS, 2012. Indeks Pembangunan Manusia 2010-2011.

Badan Pusat Statistik Jakarta

Dwiyanto, Agus, dkk. 2003, Reformasi Tata

pemerintahan dan Otonomi Daerah, Pusat studi

Kepedudukan dan Kebijakan Universitas Gajah

Mada, Yogyakarta

Dye, R. Thomas, 1987, Understanding Public Policy,

prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs, New Jersey

Islamy, Irfan M, 2001, Prinsip-prinsip perumusan

kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara

Koentjoroningrat. 1991. Metode-metode Penelitian

Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya

Muluk, M.R Khairul. 2007. Desentralisasi dan

Pemerintahan Daerah, Malang: Bayumedia

Publishing

Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. 2009.

Analisis Data Kualitatif. Jakarta:UI Press.

Ratnawati, Tri, 2009. Pemekaran Daerah, Yogyakarta:

Pustaka Pelajar

Rondinelli, Dennis A & Cheema, G. Shabbir. 1983.

Decentralization and D e v e l o p m e n t P o l i c y

Implementation in Developing Countries. Beverly

Hills London: Sage Publications.

Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar

Sugiono. 2005. Metode Penelitian Administrasi.

Bandung: Alfabeta

Supriyady, Deddy Bratakusuma & Riyadi. 2003.

Perencanaan Pembangunan Daerah, Jakarta:

Gramedia Pusta Utama 2003

Smith, Brian C. 1985. Decentralization: The Territorial

Dimension of The State. London: George Allen &

Unwin.

Osborne, David, dan Ted Gaebler. 1995.

Mewirausahakan Birokrasi, Cetakan Pertama, Alih

Bahasa Abdul Rosyid, Pustaka Binaman

Pressindo, Jakarta.

UNDP,1990. Human Development Index.

Wasistiono, Sadu.2002. Menata Ulang Kelembagaan

Pemerintahan Kecamatan, Bandung: Citrapindo

Widjaja, AW. 2002. Pemerintah Desa dan Administrasi

Desa. Jakarta: PT Radja Grafindo Persada

Widodo, Joko. 2006. Analisis Kebijakan Publik. Malang:

Bayumedia Publishing

Wibawa, Samodra, dkk. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik.

Jakarta: PT Radja Grafindo Persada

www.banyuwangikab.go.id diakses tanggal 15 Mei

www.kemendagri.go.id diakses tanggal 15 Mei 2013

Sumber Peraturan Perundang-undangan:

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun

Tentang Kecamatan

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan

Tegalsari Kabupaten Banyuwangi

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang

Kecamatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78

Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan,

Penghapusan, dan Penggabungan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

(Otonomi Daerah)