EVALUASI DAMPAK PEMEKARAN KECAMATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (Studi Kasus di Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi)
##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Abstract
Kecamatan Tegalsari yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dan
mempercepat pembangunan. Paradigma pembangunan yang berkembang sekarang adalah paradigma pembangunan
manusia yang diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
dampak pemekaran kecamatan terhadap perkembangan IPM di Kecamatan Tegalsari dan mengetahui hambatan dan
tantangan apa yang dihadapi Kecamatan Tegalsari untuk meningkatkan IPM. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan dokumentasi, observasi lokasi
penelitian, dan wawancara. Kemudian data tersebut dianalisa dengan analisa data kualitatif. Hasil penelitian
menunjukkan adanya perkembangan positif IPM Kecamatan Tegalsari setelah dilakukan pemekaran dibuktikan dengan
adanya peningkatan IPM Kecamatan Tegalsari pertahunnya. Hambatan yang dialami untuk meningkatkan IPM
Kecamatan Tegalsari antara lain karena potensi wilayah yang kurang heterogen, budaya masyarakatnya masih
tradisional, dan kurang adanya pelopor pembangunan, sedangkan tantangan kedepannya adalah adanya kucuran dana
yang cukup untuk Kecamatan Tegalsari dan adanya rencana pemekaran Kabupaten Banyuwangi di wilayah lain.
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- The journal allow the authors to hold the copyright without restrictions and allow the authors to retain publishing rights without restrictions.
- Authors can enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) before and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
References
Agusniar, Ami. 2006. Analisis Dampak Pemekaran
Wilayah Terhadap Perekonomian Wilayah dan
Kesejahteraan
Masyarakat (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Singkil,
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Tesis
Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
Bogor
Arikunto, Suharsimi. 1994. Prosedur Penelitian.
Jakarta : Rineka Cipta
BPS, 2012. Indeks Pembangunan Manusia 2010-2011.
Badan Pusat Statistik Jakarta
Dwiyanto, Agus, dkk. 2003, Reformasi Tata
pemerintahan dan Otonomi Daerah, Pusat studi
Kepedudukan dan Kebijakan Universitas Gajah
Mada, Yogyakarta
Dye, R. Thomas, 1987, Understanding Public Policy,
prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs, New Jersey
Islamy, Irfan M, 2001, Prinsip-prinsip perumusan
kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
Koentjoroningrat. 1991. Metode-metode Penelitian
Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya
Muluk, M.R Khairul. 2007. Desentralisasi dan
Pemerintahan Daerah, Malang: Bayumedia
Publishing
Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. 2009.
Analisis Data Kualitatif. Jakarta:UI Press.
Ratnawati, Tri, 2009. Pemekaran Daerah, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar
Rondinelli, Dennis A & Cheema, G. Shabbir. 1983.
Decentralization and D e v e l o p m e n t P o l i c y
Implementation in Developing Countries. Beverly
Hills London: Sage Publications.
Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar
Sugiono. 2005. Metode Penelitian Administrasi.
Bandung: Alfabeta
Supriyady, Deddy Bratakusuma & Riyadi. 2003.
Perencanaan Pembangunan Daerah, Jakarta:
Gramedia Pusta Utama 2003
Smith, Brian C. 1985. Decentralization: The Territorial
Dimension of The State. London: George Allen &
Unwin.
Osborne, David, dan Ted Gaebler. 1995.
Mewirausahakan Birokrasi, Cetakan Pertama, Alih
Bahasa Abdul Rosyid, Pustaka Binaman
Pressindo, Jakarta.
UNDP,1990. Human Development Index.
Wasistiono, Sadu.2002. Menata Ulang Kelembagaan
Pemerintahan Kecamatan, Bandung: Citrapindo
Widjaja, AW. 2002. Pemerintah Desa dan Administrasi
Desa. Jakarta: PT Radja Grafindo Persada
Widodo, Joko. 2006. Analisis Kebijakan Publik. Malang:
Bayumedia Publishing
Wibawa, Samodra, dkk. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik.
Jakarta: PT Radja Grafindo Persada
www.banyuwangikab.go.id diakses tanggal 15 Mei
www.kemendagri.go.id diakses tanggal 15 Mei 2013
Sumber Peraturan Perundang-undangan:
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
Tentang Kecamatan
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan
Tegalsari Kabupaten Banyuwangi
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78
Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan,
Penghapusan, dan Penggabungan Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Otonomi Daerah)