IMPLEMENTASI PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT DALAM LAYANAN PERIZINAN BIDANG KESEHATAN DI KECAMATAN MARGAHAYU KABUPATEN BANDUNG (Studi Kasus pada Layanan Perizinan Depot Isi Ulang Air Minum Mineral)1
Abstract
The objective of this research is to understand the implementation of partial delegation of Regency Head's authority to.Sub-District Head in providing license on Health Affairs in the Margahayu Sub-District, Regency of Bandung, particularly
for licensing on depot for mineral water replenishment. Based on the research result, it is known that the licensing service on.the depot for mineral water replenishment has not been able to be implemented yet, therefore it has no impact on goal.attainment of authority delegation which is to bring nearer the service access and to improve the quality of service and.working performance marked by the absence of capacity enhancement of the sub-district personnel. Meanwhile, the existing problems can be categorized as follow: 1) Lack of technical support; 2) The unavailability of financial resources and 3) Limitation on Administrative Capacity.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Cheema, GS., dan Rondinelli DA. 1983. Decentralization
and Development Policy Implementation In Developing
Country. Beverly Hills, Londow, New Jersey: Sage
Publications.
Departemen Kesehatan RI dan WHO. 2003. Pedoman dan
Pengawasan Hygiene Sanitasi Depot Air Minum.
Jakarta.
Hill, M. and Hupe P. 2002. Implementing Public Policy :
Governance in Theory and Practice. London,
Thousand Oaks, New Delhi : Sage publications.
Keputusan Bupati Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan
Bupati kepada Camat.
Keputusan Bupati Nomor 8 Tahun 2004 tentang
Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan
Bupati kepada Camat
Moleong, LJ. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif.
Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
Nugroho, R. 2004. Kebijakan Publik: Formulasi,
Implementasi dan Evaluasi. Yogyakarta : PT. Elek
Media Komputindo.
Pemerintah Kecamatan Margahayu. 2011. Daftar Urut
Kepangkatan (DUK) Aparat Pemerintah
Kecamatan Margahayu 2011. Kecamatan
Margahayu - Kabupaten Bandung.
Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Terpadu di Kabupaten Bandung.
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17
Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan
Kabupaten Bandung.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010
tentang Pedoman Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Kecamatan.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah.
Ripley, RB., and Franklin GA. 1986. Policy Implementation
and Bureaucracy. Chicago: The Dorsey Press.
Satibi, I. 2010. Pengaruh Implementasi Kebijakan
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Oleh
Bupati Kepada Camat Terhadap Kualitas Pelayanan
Publik di Kabupaten Cianjur. Desertasi. Bandung:
UNPAD.
Satori, D., dan Komariah A. 2009. Metodologi Penelitian
Kualitatif. Bandung : Alfabeta.
Skand, S. 2011. Info Sehat. Media Indonesia (10 April
.
Smith, BC. 1985. Decentralization The Territorial
Dimension of The State. London, Boston, Sidney:
George Allen & Unwin (Publisher) Ltd.
Sugiyono. 2009. Memahami Penelitian Kualitatif.
Bandung: Alfabeta.
Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah.
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara
DOI: https://doi.org/10.31113/jia.v8i2.282
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Jurnal Ilmu Administrasi Indexed by:
@2017-2019
Jalan Cimandiri No. 34-38 Bandung
Laman: stialanbandung.ac.id
Powered by OJS (Open Jounal Systems)