PELUANG DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN DAERAH OTONOM BARU DI INDONESIA (STUDI KASUS KABUPATEN PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT)

Abstract

Alasan paling mengemuka dalam wacana pemekaran daerah adalah sejalan dengan semangat otonomi
daerah; beberapa provinsi/kabupaten/kota dianggap memiliki wilayah terlalu luas sehingga diperlukan
upaya untuk memudahkan pelayanan administrasi dan pemangkasan birokrasi dari ibu kota provinsi ke
daerah dengan cara pemekaran, yaitu dengan penyatuan beberapa kabupaten/kota menjadi provinsi baru,
maupun penyatuan beberapa kecamatan/kelurahan menjadi kabupaten/kota baru. Secara yuridis formal,
Undang Undang No.32 Tahun 2004 (sebelumnya UU No. 22 Tahun 1999) dan PP No. 78 Tahun 2007
Tentang Tata Cara Pembentukan , Penghapusan, dan Penggabungan Daerah (sebelumnya PP No. 129
Tahun 2000 Tentang Persyaratan, Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan
Penggabungan daerah), pemekaran wilayah administratif menjadi kecenderungan baru dalam struktur
pemerintahan di Indonesia.
Penelitian yang peneliti lakukan bertujuan antara lain : Untuk mengetahui potensi-potensi yang di
miliki oleh Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Untuk mengetahui
peluang dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat serta Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk memanfaatkan dan
mengatasi peluang dan tantangan yang ada. penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif
dengan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara,
observasi, dan dokumentasi.
Adapun hasil penelitian yang telah peneliti lakukan adalah Warga Pangandaran memiliki percaya
diri cukup tinggi, karena merasa menjadi lumbung pendapatan. Selain itu, nama daerah ini sudah dikenal
luas ke berbagai daerah. Pangandaran merasa telah banyak memberikan kontribusi ke Ciamis lewat
pendapatan wisata, pajak hotel, restoran dan lainnya. Tetapi, imbal balik yang diterima Pangandaran dinilai
kecil. Keinginan memisahkan diri dari kabupaten induk, muncul, karena adanya kekecewaan dalam
penanganan pembangunan di Pangandaran. Infrastruktur yang banyak terbengkalai, serta jarak antara
daerah ini ke pusat ibukota kabupaten terlalu jauh, yaitu lebih dari 100 km dan pada tanggal 17 Juli 2007,
dibentuk sekaligus ditetapkan Presidium Pemekaran Kabupaten Ciamis Selatan dan berkat perjuangan
mereka keluarlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran
di Provinsi Jawa Barat; Daerah Otonomi Baru Pangandaran mempunyai nilai yang sangat strategis dalam
strategi pembangunan wilayah selatan Jawa yang digagas pemerintah; serta Dengan terbentuknya Daerah
Otonomi Baru Pangandaran maka diharapkan Pangandaran dapat menjadi kota wisata mandiri dengan
maksimal dapat mem'branding'kan namanya di dunia pariwisata.