BIROKRASI DALAM PRAKTIKNYA DI INDONESIA: NETRALITAS ATAU PARTISAN?
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Abstract
Birokrasi dianggap sebagai instrumen penting dalam negara yang kehadirannya tak mungkin terelakkan karena
birokasi adalah sebuah konsekuensi logis dari diterimanya hipotesis bahwa negara mempunyai misi untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Dengan misi tersebut maka harapan masyarakat pada birokrasi adalah bahwa birokrasi
harus fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional. Keberpihakan kepada penguasa dan
kepentingan kelompok atau golongan dapat menjadikan birokrasi menjadi tidak profesional bahkan timbul berbagai
malpraktik birokrasi yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Kondisi tersebut tidak dapat terhindarkan karena
birokrasi selalu dipengaruhi oleh lingkungannya. Pada konteks Indonesia, hal tersebut terjadi karena adanya sistem
politik pemerintahan dan kondisi sosial politik masyarakat, sehingga birokrasi yang digagas Weber seharusnya ideal agar
dapat bertindak rasional, pada kenyataannya dengan sistem politik pemerintahan dianut di Indonesia, dalam praktiknya
birokrasi bersifat partisan atau berpihak pada penguasa, partai politik yang berkuasa dan golongan tertentu.
Birokrasi akhirnya menjadi ladang perburuan rente bagi elit politik dari partai politik yang berkuasa, bahkan dari
partai politik yang beroposisi. Akibat lebih lanjut adalah terjadinya pembusukan dalam birokrasi dan wajah birokrasi
yang nampak pada masyarakat adalah “birokrasi yang berwajah burukâ€, sehingga pada akhirnya melahirkan
ketidakpercayaan masyarakat kepada birokrasi itu sendiri.
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- The journal allow the authors to hold the copyright without restrictions and allow the authors to retain publishing rights without restrictions.
- Authors can enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) before and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
References
Albrow, M., 1970, Birokrasi (terjemahan), M. Rusli
Karim dan Totok Daryanto, PT. Tiara Wacana,
Yogyakarta
Benda, Harry J, 1976, dalam Donald K. Emmerson,
Indonesia's elite: Political Culture and Culture
Politics, Cornell University Press, Ithaca, New
York.
Bryant, Coralie & White Louise, 1987, Manajemen
Pembangunan untuk Negara Berkembang, Cetakan
Pertama, LP3ES, Jakarta
Blau, P.M., & Marshal W. Meyer; 2000 (terjemahan),
Birokrasi dalam Masyarakat Modern, Prestasi
Pustakaraya, Jakarta.
Budiman, A., 1996, Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan
Ideologi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Dwiyanto, Agus, dkk, 2002, Reformasi Birokrasi Publik
di Indonesia, Yogyakarta, Pusat Studi
Kependudukan dan Kebijakan Universitas
Gadjah Mada
Eisienstadt, N.S., 1960, Problems of Emerging
Beraucracies in Developing Areas and New States
dalam Ferrel Heady, Conseptual Approach in
Comparative Administration, Bureaucratic
Theory and Comparative Administrations, The
University of Michigan.
Emmerson, Donald K., 1976, Bureaucracy in Poitical
Context, dalam Karl D. Jakcson and Lucian Pye
(eds), Political Power and Communications in
Indonesia, University of California Press,
Berkeley, California.
Gladden, E.,N., 1956, Civil Service or Bureaucracy?,
London Staples Press
Hariandja D.B.C., 2003, Birokrasi Nan Pongah: Belajar
dari Kegagalan Orde Baru, Refleksi Sosial, Penerbit
Kanisius, Yogyakarta.
Imawan, Riswandha, 1997, Membedah Politik Orde
Baru, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Kuntowijoyo,
, “Birokrasi di Indonesiaâ€, Editor, 8 Juni 1991
Mindarti, L.,I., 2007, Revolusi Administrasi Publik: Aneka
Pendekatan dan Teori Dasar, Bayumedia
Publishing, Malang
Mas'oed, Mochtar, 1994, Politik, Birokrasi, dan
Pembangunan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
Sutherland, Heather, 1983, Terbentuknya Sebuah Elite
Birokrasi, Sinar Harapan, Jakarta.
Suwarno, P.J., (1994), Hamengku Buwono IX dan Sistem
Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974,
sebuah Tinjauan Historis. Yogyakarta, Kanisius.
Thoha, M., 2003, Birokrasi dan Politik di Indonesia,
Rajawali Press, Jakarta.
Tim Simpul Demokrasi, Saiful Arif (penyunting),
, Reformasi Birokrasi dan Demokratisasi
Kebijakan Publik, Program Penguatan Simpul
Demokrasi Kabupaten Malang, Malang.
Birokrasi dalam Praktiknya di Indonesia:
Netralitas atau Partisan?
Hendrikus Triwibawanto Gedeona 