MENAKAR KAPASITAS GOVERNANCE PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMFASILITASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Abstract
Pemerintah daerah yang berkualitas ditengarai sebagai pemerintah yang mampu memahami persoalan
publik dan memberikan alternatif solusi pemecahan masalah publik. UKM adalah salah satu sektor strategis
di daerah yang mempunyai berbagai permasalahan penting khususnya terkait dengan akses pada fasilitasi
pemerintah daerah dalam pengembangan UKM. Adopsi kebijakan dari pemerintah pusat maupun
pengejewantahan dari aturan yang berlaku dan rencana strategis daerah bagi UKM masih relatif belum
optimal, belum menyentuh dan membawa perubahan signifikan pada UKM sampai pada titik dimana tidak
diperlukan fasilitasi. Beberapa hal yang terkait dengan hambatan dan tantangan perkembangan UKM
adalah adanya iklim usaha yang tidak kondusif, meliputi proses perijinan yang lama dan biaya tinggi,
kebijakan yang kurang mendukung, kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dan koordinasi antar
lembaga dalam melakukan pemberdayaan UKM. Kondisi tersebut idealnya perlu ditangani dengan
membangun kapasitas governance melalui kebijakan struktural yang berpihak pada UKM, reformasi
prosedural perijinan, koordinasi kebijakan dan perubahan paradigma, yaitu perubahan cara pandang dan
berpikir pemerintah bahwa UKM bukanlah sektor pinggiran atau marginal tetapi merupakan sektor
strategis yang banyak memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- The journal allow the authors to hold the copyright without restrictions and allow the authors to retain publishing rights without restrictions.
- Authors can enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) before and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
References
Barzelay, Michael and Armajani, Babak J. Breaking
through Bureaucracy. A New Vision for Managing in
Government. University of California Press. 1992.
Brusis, Martin. Developing Governance Capacity. A
Review of Causes and Effects. Strategy Paper for the
Transformation Thinkers Conference. Berlin. 2003.
Supported by Center for A p p l i e d P o l i c y
Research (CAP) and Bertelsmann Foundation.
Cohen, John M, and Peterson, Stephen B,1999,
Administrative Decentralization, Strategies for
Developing Countries. Kumarian Press
Fritschtak, Leila L. Governance Capacity and Economic
Reform in Developing Countries. World Bank
Technical Paper Number 254. The World Bank,
Washington D.C.
Jreisat, Jamil E (ed). 2002. Governance and Developing
Countries. Brill
Karsidi, Ravik, 2005, ,Peran Perguruan Tinggi dalam
Pengembangan Sumber Daya Manusia Usaha Mikro
Kecil Menengah di Era Otonomi Daerah. Orasi
Ilmiah dalam Dies Natalis k e - 2 2 U N I B A