MENAKAR KAPASITAS GOVERNANCE PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMFASILITASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Abstract

Pemerintah daerah yang berkualitas ditengarai sebagai pemerintah yang mampu memahami persoalan
publik dan memberikan alternatif solusi pemecahan masalah publik. UKM adalah salah satu sektor strategis
di daerah yang mempunyai berbagai permasalahan penting khususnya terkait dengan akses pada fasilitasi
pemerintah daerah dalam pengembangan UKM. Adopsi kebijakan dari pemerintah pusat maupun
pengejewantahan dari aturan yang berlaku dan rencana strategis daerah bagi UKM masih relatif belum
optimal, belum menyentuh dan membawa perubahan signifikan pada UKM sampai pada titik dimana tidak
diperlukan fasilitasi. Beberapa hal yang terkait dengan hambatan dan tantangan perkembangan UKM
adalah adanya iklim usaha yang tidak kondusif, meliputi proses perijinan yang lama dan biaya tinggi,
kebijakan yang kurang mendukung, kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dan koordinasi antar
lembaga dalam melakukan pemberdayaan UKM. Kondisi tersebut idealnya perlu ditangani dengan
membangun kapasitas governance melalui kebijakan struktural yang berpihak pada UKM, reformasi
prosedural perijinan, koordinasi kebijakan dan perubahan paradigma, yaitu perubahan cara pandang dan
berpikir pemerintah bahwa UKM bukanlah sektor pinggiran atau marginal tetapi merupakan sektor
strategis yang banyak memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.