MENAKAR KAPASITAS GOVERNANCE PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMFASILITASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Maria Rosarie Harni Triastuti

Abstract

Pemerintah daerah yang berkualitas ditengarai sebagai pemerintah yang mampu memahami persoalan
publik dan memberikan alternatif solusi pemecahan masalah publik. UKM adalah salah satu sektor strategis
di daerah yang mempunyai berbagai permasalahan penting khususnya terkait dengan akses pada fasilitasi
pemerintah daerah dalam pengembangan UKM. Adopsi kebijakan dari pemerintah pusat maupun
pengejewantahan dari aturan yang berlaku dan rencana strategis daerah bagi UKM masih relatif belum
optimal, belum menyentuh dan membawa perubahan signifikan pada UKM sampai pada titik dimana tidak
diperlukan fasilitasi. Beberapa hal yang terkait dengan hambatan dan tantangan perkembangan UKM
adalah adanya iklim usaha yang tidak kondusif, meliputi proses perijinan yang lama dan biaya tinggi,
kebijakan yang kurang mendukung, kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dan koordinasi antar
lembaga dalam melakukan pemberdayaan UKM. Kondisi tersebut idealnya perlu ditangani dengan
membangun kapasitas governance melalui kebijakan struktural yang berpihak pada UKM, reformasi
prosedural perijinan, koordinasi kebijakan dan perubahan paradigma, yaitu perubahan cara pandang dan
berpikir pemerintah bahwa UKM bukanlah sektor pinggiran atau marginal tetapi merupakan sektor
strategis yang banyak memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
Triastuti, M. R. H. (2018). MENAKAR KAPASITAS GOVERNANCE PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMFASILITASI USAHA KECIL DAN MENENGAH. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 10(2), 186–198. https://doi.org/10.31113/jia.v10i2.152


Section
Articles

References

Barzelay, Michael and Armajani, Babak J. Breaking

through Bureaucracy. A New Vision for Managing in

Government. University of California Press. 1992.

Brusis, Martin. Developing Governance Capacity. A

Review of Causes and Effects. Strategy Paper for the

Transformation Thinkers Conference. Berlin. 2003.

Supported by Center for A p p l i e d P o l i c y

Research (CAP) and Bertelsmann Foundation.

Cohen, John M, and Peterson, Stephen B,1999,

Administrative Decentralization, Strategies for

Developing Countries. Kumarian Press

Fritschtak, Leila L. Governance Capacity and Economic

Reform in Developing Countries. World Bank

Technical Paper Number 254. The World Bank,

Washington D.C.

Jreisat, Jamil E (ed). 2002. Governance and Developing

Countries. Brill

Karsidi, Ravik, 2005, ,Peran Perguruan Tinggi dalam

Pengembangan Sumber Daya Manusia Usaha Mikro

Kecil Menengah di Era Otonomi Daerah. Orasi

Ilmiah dalam Dies Natalis k e - 2 2 U N I B A