TINJAUAN TEORITIS PENGELOLAAN JARINGAN (NETWORKING MANAGEMENT) DALAM STUDI KEBIJAKAN PUBLIK
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Abstract
masalah publik, keterbatasan sumber daya dan ketidakmampuan rasionalitas manusia menimbulkan banyak organisasi
termasuk negara menerapkan pendekatan jaringan dalam mengintervensi suatu urusan atau masalah publik. Hal
tersebut menginspirasi dan menjadi alasan penting bagi penulis untuk melakukan kajian teoritis mengenai jaringan dan
pengelolaan jaringan dalam studi kebijakan publik. Jaringan kebijakan (policy network) adalah suatu konsep yang
menekankan bahwa adanya pola hubungan/interaksi yang lebih kurang stabil antar aktor-aktor yang terlibat dan saling
tergantung di sekitar masalah atau urusan publik tertentu. Sehingga dapat dikatakan bahwa kesuksesan dalam
mengintervensi masalah atau urusan publik tersebut sangat bergantung pada proses transaksi antar aktor, yang pada
hakekatnya adalah 'menghubung-hubungkan' aktor yang satu dengan aktor yang lain dalam rangka mencari titik temu
pendapat, kepentingan dan strategi untuk memecahkan masalah atau urusan publik tertentu guna mencapai tujuan
bersama.
Dengan banyaknya aktor yang terlibat dalam model jaringan seperti itu, maka dengan sendirinya kompleksitas dan
dinamika sangat mungkin untuk terjadi di dalamnya. Hal tersebut dimungkinkan karena aktor-aktor tersebut berada
pada domain yang berbeda dan tidak memiliki pilihan-pilihan yang pasti (fixed preferences); aktor-aktor tersebut
memiliki persepsi dan solusi yang berbeda-beda dan dapat berubah setiap waktu; aktor-aktor tersebut memiliki tujuan,
cara, sumber daya, kepentingan dan strategi tindakan yang berbeda-beda; dan aktor-aktor tersebut juga memiliki peran
yang berbeda-beda (Kickert. et al,1999). Dengan kondisi tersebut, munculnya konflik-konflik tertentu dan konsekuensikonsekuensi
yang tak terduga sangat mungkin pula untuk terjadi. Oleh karena itu, hal penting yang harus dilakukan
dalam jaringan semacam itu, menurut Rhodes (1990) adalah mengelola kompleksitas dan konsekuensi-konsekuensi
yang tak terduga yang bakal muncul dalam jaringan tersebut, dengan cara memasukkan aspek manajemen (dalam
Klinj;1996,96), yang kemudian lebih dikenal dengan terminalogi network management (pengelolaan jaringan).
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- The journal allow the authors to hold the copyright without restrictions and allow the authors to retain publishing rights without restrictions.
- Authors can enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) before and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
References
Dunn, N. Williams, 1999, Pengantar Analisis Kebijakan
Publik, Edisi Kedua, Gadjah Mada University,
Yogyakarta
Eaton, Yosef W., (ed), 1986, Institution Building and
Development: from Concept to Application, Sage
Publication, London
Frederickson H. George, 1999, The Spirit of Public
Administration, The Jossey-Bass Publishers, San
Fransisco
Gunn, A. Clare, 1988, Tourism Planning, -----
Goldhaber, Gerald M., 1990, Organizational
Communication, Dubuque, IA, Brown
Hariandja, Denny, B.C., 1999, Birokrasi Nan Pongah:
Belajar dari Kegagalan Orde Baru, Kanisius, Jakarta
Howlett, Michael & M., Ramesh, 1995, Public Policy:
Policy Cycle and Policy Subsystems, Oxford
University Press, Oxford
Jackson, Karl D., 1978, Bureaucratic Polity: A Theoritical
Framework for The Analysis of Power and
Communication in Indonesia, dalam Jackson Karl
D., & Pye, Lucian W., “Political Power and
Communication in Indonesia, University of
California Press, Berkeley
Kickert, M.J., Walter & Klijn H. Eric & Koppenjan,
Joop, 1997, Managing complex Network: Strategies
for The Public Sector, Sage Publications, London
Morgan, G., 1986, Image of Organization, Sage
Publications, London
Putra, Fadillah, 2001, Paradigma Kritis dalam Studi
Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar (cetakan I),
Yogyakarta.
Russet, Bruce & Starr, H., 1985, The Belief System and
National Interest Images: A Case Study, dalam
Wolrd Politics, New York.
Schubert, Jr., Gledon, 1966., Is There a Public Interest
Theory? The Public Interest, Atherton., New York
Soekadijo, R.G., 2000, Anatomi Pariwisata: Memahami
Pariwisata sebagai System Linkage' Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta
Thoha, Miftah, 1996, Perilaku Organisasi: Konsep dasar
dan Aplikasinya, PT. Raja Grafindo, Jakarta
Walter, S. Jones, 1995, Logika Hubungan Internasional
Persepsi Nasional, Gramedia Pustaka Pelajar
Utama, Jakarta
Journal & Makalah
Klinj, Eric, Hans, 1996, “Analyzing and Managing Policy
Process in Complex Network: A Theoritical
Examination of Concept Policy Network and Its
Problems†dalam Jurnal Administration and
Society, Vo. 28, No.1, May 1996
Mandell, M.P., 1990, Network Management: Strategic
Behavior in Public Sector, dalam R.W. Gage &
M.P.Mandell (eds), pp.20-23