Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir dI DKI Jakarta 2013-2017


Gilang Ramdhan


The flood problem is the long-time housework which is continuously done by the DKI Jakarta Government, to overcome the problem of the flood as the output from the policy of DKI Jakarta Government is the implementation of the flood prevention policy, both short-term, medium-term and long-term programs. In the implementation of the policy there are factors that can hamper and support the success of policy implementation there are communication, resources, bureaucratic or implementing attitude, and organizational structure including bureaucratic workflow. In terms of communication the real obstacle is the government are still difficult to establish communication with intermediary parties as one of the stakeholders. In terms of bureaucratic attitudes emphasized the independence of the apparatus to policy makers who have an important role in the success of policy implementation. In the government organization of DKI Jakarta itself has been applied innovation with the yellow, blue, and orange “soldiers†that can support the success of policy implementation. But unfortunately from DKI government's own policy environment does not yet have the full support of Jakarta DPRD so it can hamper the policies to be published by the executive. The conclusion of this paper is the government of DKI has a scope of problems that must be well compromised and which is still a wedge is the communication aspect, both internal and external so that the implementation of flood prevention policy in Jakarta can run well.


How to Cite
Ramdhan, G. (2018). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir dI DKI Jakarta 2013-2017. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 15(1), 78–87.



Jika sumber bacaan/referensi berupa jurnal

Akib, Haedar. 2010. Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Bagaimana?. Jurnal Administrasi Publik, Volume 1.

Andrianingsih, Silvia. 2008 Implementasi Kebijakan Penanganan PKL di Provinsi DKI Jakarta. Jurnal Fisip UI.

Deputi Bidang SARPRAS, Direktorat Pengairan dan Irigasi. 2008. Kebijakan Penanggulangan Banjir di Indonesia. Jurnal Bappenas.

Fatkhur R. Didik, dkk. 2010. Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu. Jurnal Administrasi Publik Unibraw, Malang.

Jubaedah, Edah. 2010. Analisis Konseptual Organiasasi Pembelajaran (Learning Organization) sebagai Teori Organiasasi Kontemporer. Jurnal Ilmu Administrasi Vol. VII No. 4.

Prajarto, Nunung. 2008. Bencana, Informasi, dan Keterlibatan Media. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM. Vol 11 No.3.

Riyadi. 2013. Membangun Efektivitas Kebijakan Publik Dengan Orientasi Kepercayaan Publik (Public Trust). Jurnal LAN.

Santoso, Purwo. 2010. Modul : Analisis Kebijakan Publik. Polgov UGM.

Sembiring, Masana. 2011. Pengaruh Budaya Organisasi dan Implementasi Kebijakan Publik Terhadap Kinerja Organisasi Pelaksana Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan di Kota Bandung. Jurnal Ilmu Administrasi. Vol VIII No.3.

Tahir, Arifin. 2011. Sikap Aparatur Pemerintah Terhadap Implementasi Kebijakan Transparansi di Kota Gorontalo. FEB UNG.

Tahir, Arifin. 2012. Analisis Implementasi Kebijakan Empat Pilar Pengembangan Universitas Negeri Gorontalo. FEB UNG.

Yani, Asep Tapip. 2010. Mengakrabi Manajemen Stratejik: Solusi Memberdayakan Organisasi Secara Komprehensif. Jurnal Ilmu Administrasi Vol. VII No. 3.

Zulpikar dan Faozan, Haris. 2010. Antara Harapan dan Realita: Implementasi Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah. Jurnal Ilmu Administrasi Vol. VII No. 3.

Zulpikar dan Budi Santoso, Daniel. 2011. Analisis Komitmen Organisasional, Kepuasan Kerja dan Kinerja Pegawai. Jurnal Ilmu Administrasi Vol. VIII No.1