Otonomi Daerah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Minyak Bumi) di Kabupaten Bojonegoro

Abstract

Penelitian ini betujuan untuk memberikan gambaran keberhasilan dari Bojonegoro dalam mengelola Sumber Daya Alam Migas yang dimilikinya di era otonomi daerah. Kebijakan politik desentralisasi dan pelaksanaan Otonomi Daerah dalam skala besar-besaran telah berlangsung setidaknya selama 2 dekade terakhir, tetapi tidak sedikit pejabat daerah yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi serta banyak kepala daerah yang berperilaku seperti raja-raja kecil. Penelitian ini menggunakan teori policy making dalam bingkai desentralisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua daerah mengalami kegagalan, ada daerah yang berhasil mengembangkan sumber daya alam untuk pengurangan angka kemiskinan dan pengembangan pendidikan seperti Kabupaten Bojonegoro sekadar menyebutkan satu contoh bisa dijadikan proyek percontohan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Bojonegoro dibawah kepemimpinan Suyoto dapat mengelola Sumber Daya Alamnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyatnya. Diantaranya pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro pasca 2008 dapat dilihat dari beberapa indikator pembangunan yang meliputi: Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Sustainable Development Goals (SDGs), Open Government Partnership (OGP). Bojonegoro menjadi contoh dari keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mengelola Sumber Daya Alam diera Otonomi Daerah. Hal ini bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah otonom lain dalam mengelola kebijakan pengelolaan sumber daya alam guna sebesar-besar kemakmuran rakyat.